Komisi VII DPR Republik Indonesia mengunjungi Kampoeng Reklamasi Air Jangkang PT Timah Tbk di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna melihat langsung pengelolaan lahan bekas tambang bijih timah.
"Kunjungan spesifik ini dalam rangka untuk mengetahui kondisi terkini tentang situasi usaha timah global dan Indonesia," kata Anggota Komisi VII DPR RI Dony Maryadi di Kampoeng Reklamasi PT Timah di Air Jangkang, Jumat.
Ia mengatakan timah merupakan salah satu komoditas yang menyumbang devisa negara dan juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Namun, masih dijumpai persoalan sehingga, pihaknya ingin mengetahui kondisi terkini industri timah Indonesia.
“Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi timah. Namun, saat ini potensi timah di darat tinggal sedikit dari sisa penambangan masa lalu," ujarnya.
Menurut dia, komoditi timah telah memberikan kontribusi bagi devisa negara dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi. Akan tetap masih ada beberapa masalah seperti rantai pasok dan persoalan lingkungan hidup.
Tak hanya itu, persoalan lain yang ikut mencuat yakni konflik sosial masyarakat, rendahnya kepatuhan penambang terhadap regulasi dan tata kelola timah yang belum ideal.
"Melalui kunjungan ke PT Timah Tbk kami ingin mendengar tentang kondisi pertambangan timah dari PT Timah Tbk yang merupakan BUMN yang mengelola sumber daya timah, agar nantinya kami mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif sehingga bisa memberikan solusi," ujarnya.
Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto mengapresiasi kehadiran komisi VII DPR RI yang telah memberikan perhatiannya kepada industri pertambangan timah.
“Kami apresiasi atas perhatian Komisi VII DPR RI terhadap komoditas timah, PT Timah Tbk sebagai perusahaan pertambangan timah akan transparan dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mewujudkan ekosistem timah Indonesia yang baik,” katanya.
PT Timah Tbk, kata Achmad Ardianto melaksanakan penambangan timah terintegrasi dengan menerapkan good mining practices.
" PT Timah Tbk melaksanakan proses bisnis yang sejalan dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah sehingga bisa memberikan dampak ekonomi bagi negara dan masyarakat di lingkar tambang," katanya. ***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Kunjungan spesifik ini dalam rangka untuk mengetahui kondisi terkini tentang situasi usaha timah global dan Indonesia," kata Anggota Komisi VII DPR RI Dony Maryadi di Kampoeng Reklamasi PT Timah di Air Jangkang, Jumat.
Ia mengatakan timah merupakan salah satu komoditas yang menyumbang devisa negara dan juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Namun, masih dijumpai persoalan sehingga, pihaknya ingin mengetahui kondisi terkini industri timah Indonesia.
“Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi timah. Namun, saat ini potensi timah di darat tinggal sedikit dari sisa penambangan masa lalu," ujarnya.
Menurut dia, komoditi timah telah memberikan kontribusi bagi devisa negara dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi. Akan tetap masih ada beberapa masalah seperti rantai pasok dan persoalan lingkungan hidup.
Tak hanya itu, persoalan lain yang ikut mencuat yakni konflik sosial masyarakat, rendahnya kepatuhan penambang terhadap regulasi dan tata kelola timah yang belum ideal.
"Melalui kunjungan ke PT Timah Tbk kami ingin mendengar tentang kondisi pertambangan timah dari PT Timah Tbk yang merupakan BUMN yang mengelola sumber daya timah, agar nantinya kami mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif sehingga bisa memberikan solusi," ujarnya.
Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto mengapresiasi kehadiran komisi VII DPR RI yang telah memberikan perhatiannya kepada industri pertambangan timah.
“Kami apresiasi atas perhatian Komisi VII DPR RI terhadap komoditas timah, PT Timah Tbk sebagai perusahaan pertambangan timah akan transparan dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mewujudkan ekosistem timah Indonesia yang baik,” katanya.
PT Timah Tbk, kata Achmad Ardianto melaksanakan penambangan timah terintegrasi dengan menerapkan good mining practices.
" PT Timah Tbk melaksanakan proses bisnis yang sejalan dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah sehingga bisa memberikan dampak ekonomi bagi negara dan masyarakat di lingkar tambang," katanya. ***1***
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022