Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfokuskan penanganan tiga masalah sosial yaitu pertambangan, nelayan dan tenaga kerja asing (TKA), guna mengantisipasi konflik di masyarakat menjelang Pemilu 2024.
"Kami bersama pemerintah kabupaten/kota tengah mencari solusi dalam penanganan konflik sosial ini," kata Kepala Badan Kesatuan Bangksa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Babel Toni Batubara usai rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan, rakor tim terpadu mengenai penanganan potensi konflik sosial masalah pertambangan bijih timah ilegal, nelayan dan TKA itu merupakan salah satu langkah pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Babel dalam menciptakan situasi yang kondusif menjelang Pemilu 2024.
"Dari hasil rapat ini terdapat beberapa perhatian yang dibahas diantaranya masalah pertambangan, nelayan, dan TKA. Untuk masalah TKA yaitu kemampuan tenaga kerja asing itu lebih bagus dari tenaga kerja lokal, sehingga dapat menjadi pemicu konflik sosial," katanya.
Menurut dia, konflik sosial menjelang tahun politik di Babel cenderung mengalami penurunan, namun pihaknya harus tetap meningkatkan kewaspadaan dengan mengoptimalkan sinergitas dengan pihak-pihak terkait lainnya.
"Apapun yang terjadi kita harus siap, namun kita juga harus mendapat perhatian pemerintah termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota," katanya.
Ia menambahkan, berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun politik sebelumnya, salah satu faktor yang dapat memicu munculnya konflik sosial adalah beredarnya hoaks atau informasi yang menyesatkan.
"Biasanya marak munculnya hoaks dan ujaran yang harus kita seleksi, jangan langsung percaya kalau baru terima satu atau dua kabar" katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022