Babel rakor penanganan konflik sosial sukseskan Pemilu 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat koordinasi penanganan konflik sosial masyarakat, guna menyukseskan Pemilu 2024 yang aman, tertib dan damai.

"Kegiatan rakor kali untuk mendeteksi potensi-potensi konflik sosial menjelang pemilu," kata Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Provinsi Kepulauan Babel Ade Irma Setianingsi di Pangkalpinang, Senin.

Ia mengatakan kegiatan rakor tim terpadu penanganan konflik sosial ini merupakan agenda rutin yang dilakukan tiga kali dalam setahun, sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengatasi konflik sosial yang akan mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

"Rakor tim terpadu ketiga hari ini fokus membahas potensi konflik menjelang dan setelah pelaksanaan Pemilu 2024," katanya.

Baca juga: Babel fokus tangani tiga masalah sosial jelang Pemilu

Ia menyatakan hingga saat ini, Kesbangpol Provinsi Kepulauan Babel belum menerima laporan-laporan potensi konflik, namun demikian pihaknya terus melakukan pengawasan untuk mengantisipasi konflik di masyarakat.

"Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial masyarakat untuk mengantisipasi dini konflik sosial masyarakat," katanya.

Wakil Ditreskrimum Polda Kepulauan Babel AKBP Qori Wijaksono mengatakan potensi konflik sosial selama tahap Pemilu 2024 diantaranya penetapan partai politik peserta pemilu rawan protes dari parpol yang tidak lolos yang diikuti demontrasi.

Selain itu, calon DPR, DPD, DPRD termasuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, kepala daerah rawan euforia dari masa pendukung selama proses pendaftaran.

Baca juga: Waspadai konflik SARA dan politik identitas jelang pemilu

Penanganan pelanggaran ADM dan sengketa pemilu yang rawan terjadi penolakan atas putusan sengketa.

Pengadaan dan pendistribusian logistik ke daerah terpencil, selama masa kampanye rawan terjadi bentrok antarpendukung, saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS yang rawan kericuhan dan lainnya.

"Dengan adanya rakor tim terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu dan pihak terkait lainnya dalam mengantisipasi berbagai potensi konflik di daerah ini," katanya. 

Baca juga: Pj Gubernur Babel intensifkan koordinasi atasi konflik pemilu