Pemprov Kepulauan Babel perkuat deteksi dini cegah konflik sosial

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat fungsi deteksi dini dalam mencegah dan menangani konflik sosial masyarakat, guna menjamin keamanan, ketertiban umum di daerah penghasil bijih timah itu.

"Kita mengoptimalkan koordinasi dan sinergi antarseluruh instansi pemerintah provinsi, kabupaten, kota serta elemen masyarakat untuk mencegah konflik sosial ini," kata Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekda Provinsi Kepulauan Babel, Syahrudin di Pangkalpinang, Kamis.

Menurut dia saat ini ada dua potensi pemicu konflik sosial di masyarakat yaitu keberadaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), sehingga perlu upaya penguatan kewaspadaan dengan meningkatkan fungsi deteksi dini.

"Saat ini ada keinginan masyarakat untuk melepas diri dari Hutan Tanaman Industri (HTI) dan ini sudah menimbulkan masalah sosial di masyarakat," katanya.

Ia mengatakan HTI di Babel ada sekitar delapan, dan HTI itu sudah memiliki izin yang lengkap, tetapi masyarakat mengatakan tidak mau lagi adanya HTI, untuk itu masyarakat meminta HTI untuk segera dicabut.

"Meskipun HTI telah dicabut, masyarakat tidak dapat serta merta membuat berbagai macam perkebunan, seperti sahang, nanas dan lainnya, karena masyarakat tidak dapat memanfaatkan hutan tersebut sesuai keinginannya," katanya.

Permasalahan lainnya pemicu konflik sosial adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), hingga saat ini masih berkutat tanpa ada kemajuan yang berarti.

"Ada 43 item untuk menuju izin hingga selesai menjadi Perda, tetapi dilangkah ke-39 mengalami masalah, karena belum menemukan titik temu antara pertambangan dan kelautan," ujarnya.