Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Bangka Selatan,Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempertanyakan jawaban audiensi dengan pihak Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat tentang Pokok-pokok Pikiran di lembaga Legislatif itu.
"Kita sudah sampaikan surat permohonan audiensi namun hingga saat ini belum ada balasan dari pihak Legislatif daerah ini,"kata Perwakilan LSM Bangka Selatan Muhamad Rosidi kepada Wartawan Rabu(7/06).
Dirinya menyampaikan permohonan audiensi ini untuk mendengar secara langsung pernyataan wakil rakyat mengenai dugaan intimidasi kegiatan Pokir di Dinas terkait.
"Jangan sampai ada dusta diantara kita,"kata dia mewakili Empat Lembaga Swadaya Masyarakat Di Bangka Selatan diantaranya LSM Gempal,FTRB dan PPM.
Menurut Rosidi sebaliknya pihak Legislatif menjawab atau membalas surat permohonan audiensi itu karena tidak sulit dan mudah dilakukan.
"Kita hanya mencoba untuk kerjasama dalam membantu daerah ini,"katanya.
Ia mengatakan hanya ingin memyampaikan agar pokir ini tidak salah kaprah dalam pengunaan wewenangnya karena tugas dewan dalam pokir adalah penganggaran dan kontroling bukan pemguasaan pokirnya.
"Untuk pelaksaanaan teknis tetap di di opd masing-masing,"ujarnya.
Dirinya berharap ada kolaborasi antara wakil rakyat dengan rakyat sehingga harmonisasi dan sinergitas yang telah terjalin semakin erat.
"Mari kita duduk bersama untuk membangun daerah ini sehingga apa yang kita cita-cita kan tercapai,"harapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Kita sudah sampaikan surat permohonan audiensi namun hingga saat ini belum ada balasan dari pihak Legislatif daerah ini,"kata Perwakilan LSM Bangka Selatan Muhamad Rosidi kepada Wartawan Rabu(7/06).
Dirinya menyampaikan permohonan audiensi ini untuk mendengar secara langsung pernyataan wakil rakyat mengenai dugaan intimidasi kegiatan Pokir di Dinas terkait.
"Jangan sampai ada dusta diantara kita,"kata dia mewakili Empat Lembaga Swadaya Masyarakat Di Bangka Selatan diantaranya LSM Gempal,FTRB dan PPM.
Menurut Rosidi sebaliknya pihak Legislatif menjawab atau membalas surat permohonan audiensi itu karena tidak sulit dan mudah dilakukan.
"Kita hanya mencoba untuk kerjasama dalam membantu daerah ini,"katanya.
Ia mengatakan hanya ingin memyampaikan agar pokir ini tidak salah kaprah dalam pengunaan wewenangnya karena tugas dewan dalam pokir adalah penganggaran dan kontroling bukan pemguasaan pokirnya.
"Untuk pelaksaanaan teknis tetap di di opd masing-masing,"ujarnya.
Dirinya berharap ada kolaborasi antara wakil rakyat dengan rakyat sehingga harmonisasi dan sinergitas yang telah terjalin semakin erat.
"Mari kita duduk bersama untuk membangun daerah ini sehingga apa yang kita cita-cita kan tercapai,"harapnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023