Menteri Sosial Tri Rismaharini, minta pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendirikan koperasi nelayan guna membantu nelayan nelayan setempat bebas dari rentenir.
Hal itu disampaikan Menteri Sosial RI di Sungailiat, Selasa saat menyalurkan bantuan kapal penangkapan ikan bagi nelayan Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan.
Tri Rismaharini berpendapat melalui lembaga koperasi yang dibentuk, sangat membantu bagi nelayan untuk memperoleh modal dengan suku bunga yang relatif rendah dan membebaskan nelayan dari hutang rentenir.
"Bunga koperasi tentunya berdasarkan hasil musyawarah anggota dan pengurus yang nilainya pasti lebih rendah dibanding pinjaman dari rentenir," kata dia.
Baca juga: Menteri Sosial RI menyalurkan bantuan kapal penangkapan ikan
Koperasi nelayan dapat berperan membantu akses penjualan ikan hasil tangkapan nelayan dengan harga yang tidak merugikan bagi nelayan.
"Laba usaha yang berhasil dikembangkan koperasi nantinya, akan dibagikan kembali ke anggota koperasi tersebut sehingga koperasi yang dijalankan dengan baik, tidak akan merugikan anggotanya," ujarnya.
Menteri Sosial menyarankan, hasil penangkapan ikan yang tidak tertampung di pasar dapat diolah menjadi makanan olahan berbahan baku ikan dan jenis produk olahan ikan yang lain.
"Sumber daya hayati kita cukup melimpah seperti ikan, rumput lain dan jenis lain yang dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat," kata dia.
Pemerintah Kabupaten Bangka diberikan kewenangan untuk mengelola koperasi nelayan dan pihaknya akan membantu perizinan yang diusulkan.
Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Bangka, jumlah nelayan di daerah itu mencapai 6.500 orang tersebar di sejumlah pendaratan ikan dengan berbagai jenis alat tangkap dan kapasitas kapal penangkapan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
Hal itu disampaikan Menteri Sosial RI di Sungailiat, Selasa saat menyalurkan bantuan kapal penangkapan ikan bagi nelayan Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan.
Tri Rismaharini berpendapat melalui lembaga koperasi yang dibentuk, sangat membantu bagi nelayan untuk memperoleh modal dengan suku bunga yang relatif rendah dan membebaskan nelayan dari hutang rentenir.
"Bunga koperasi tentunya berdasarkan hasil musyawarah anggota dan pengurus yang nilainya pasti lebih rendah dibanding pinjaman dari rentenir," kata dia.
Baca juga: Menteri Sosial RI menyalurkan bantuan kapal penangkapan ikan
Koperasi nelayan dapat berperan membantu akses penjualan ikan hasil tangkapan nelayan dengan harga yang tidak merugikan bagi nelayan.
"Laba usaha yang berhasil dikembangkan koperasi nantinya, akan dibagikan kembali ke anggota koperasi tersebut sehingga koperasi yang dijalankan dengan baik, tidak akan merugikan anggotanya," ujarnya.
Menteri Sosial menyarankan, hasil penangkapan ikan yang tidak tertampung di pasar dapat diolah menjadi makanan olahan berbahan baku ikan dan jenis produk olahan ikan yang lain.
"Sumber daya hayati kita cukup melimpah seperti ikan, rumput lain dan jenis lain yang dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat," kata dia.
Pemerintah Kabupaten Bangka diberikan kewenangan untuk mengelola koperasi nelayan dan pihaknya akan membantu perizinan yang diusulkan.
Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Bangka, jumlah nelayan di daerah itu mencapai 6.500 orang tersebar di sejumlah pendaratan ikan dengan berbagai jenis alat tangkap dan kapasitas kapal penangkapan.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023