Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena kebergantungan Babel terhadap dana TKD (Transfer Ke Daerah) termasuk APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) cukup tinggi.
Secara persentase, kebergantungan terhadap TKD dari kemampuan belanja daerah di seluruh Pemda (Pemerintah Daerah) di Babel bahkan mencapai hingga 70 persen.
Hal itu membuat Penjabat Gubernur Babel Suganda Pandapotan Pasaribu harus mencari cara, agar daerah yang ia pimpin memiliki kemandirian fiskal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Dalam Undang-Undang tersebut, diatur tentang bagaimana hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta diatur pula strategi penguatan kebijakan fiskal yang mana salah satunya melalui penguatan local taxing power.
Dorongan terhadap upaya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor potensial. Hal ini dibahas secara explisit dalam Diseminasi Kajian Fiskal Regional yang dihadiri Pj Gubernur Suganda di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Kanwil Provinsi Babel, Senin (11/09/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Pj Gubernur Suganda mengatakan pentingnya mendorong efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dari berbagai sektor potensial yang ada.
Ia menyebutkan hal itu sangat krusial dalam mendukung kemandirian keuangan bagi Pemprov Babel
"Saat ini sedang berlangsung program pemutihan pajak kendaraan, laporan terakhir yang saya terima dari sana sudah didapatkan 20 Milyar rupiah, kalau tidak dijaring dengan pemutihan dan yang semacamnya mungkin tidak sampai sejumlah itu. Artinya, kita perlu strategi peningkatan PAD melalui retribusi, walaupun harapannya kedepan, tanpa stimulan masyarakat sudah bisa taat pajak," katanya.
Selain itu, berbagai upaya juga ia lakukan termasuk meningkatkan retribusi melalui potensi wisata, dengan inklusifitas yang coba ia bangun.
Ia berharap peningkatan jumlah wisatawan yang datang akan berbanding lurus dengan pendapatan daerah Babel.
"Upaya lain juga terus kita dorong, termasuk meningkatkan jumlah wisatawan dengan berbagai daya tarik baru, kemarin kita jalin kerjasama dengan USAID untuk konservasi, semoga dengan yang demikian secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan daerah," katanya.
Sementara itu Kepala Kanwil DJPb Babel Edih Mulyadi menyampaikan Diseminasi Kajian Fiskal Regional ini dilaksanakan untuk membeberkan kajian fiskal yang telah dilakukan, dengan harapan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan sektor-sektor potensial dalam meningkatkan pajak dan retribusi daerah di Bumi Serumpun Sebalai.
"Diseminasi ini bertujuan untuk mengekspos kajian periodik yang kami buat, dengan tema penguatan local taxing power kami berharap dapat tersosialisasikan strategi penguatan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan pajak daerah," kata Edih.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
Secara persentase, kebergantungan terhadap TKD dari kemampuan belanja daerah di seluruh Pemda (Pemerintah Daerah) di Babel bahkan mencapai hingga 70 persen.
Hal itu membuat Penjabat Gubernur Babel Suganda Pandapotan Pasaribu harus mencari cara, agar daerah yang ia pimpin memiliki kemandirian fiskal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Dalam Undang-Undang tersebut, diatur tentang bagaimana hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta diatur pula strategi penguatan kebijakan fiskal yang mana salah satunya melalui penguatan local taxing power.
Dorongan terhadap upaya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor potensial. Hal ini dibahas secara explisit dalam Diseminasi Kajian Fiskal Regional yang dihadiri Pj Gubernur Suganda di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Kanwil Provinsi Babel, Senin (11/09/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Pj Gubernur Suganda mengatakan pentingnya mendorong efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dari berbagai sektor potensial yang ada.
Ia menyebutkan hal itu sangat krusial dalam mendukung kemandirian keuangan bagi Pemprov Babel
"Saat ini sedang berlangsung program pemutihan pajak kendaraan, laporan terakhir yang saya terima dari sana sudah didapatkan 20 Milyar rupiah, kalau tidak dijaring dengan pemutihan dan yang semacamnya mungkin tidak sampai sejumlah itu. Artinya, kita perlu strategi peningkatan PAD melalui retribusi, walaupun harapannya kedepan, tanpa stimulan masyarakat sudah bisa taat pajak," katanya.
Selain itu, berbagai upaya juga ia lakukan termasuk meningkatkan retribusi melalui potensi wisata, dengan inklusifitas yang coba ia bangun.
Ia berharap peningkatan jumlah wisatawan yang datang akan berbanding lurus dengan pendapatan daerah Babel.
"Upaya lain juga terus kita dorong, termasuk meningkatkan jumlah wisatawan dengan berbagai daya tarik baru, kemarin kita jalin kerjasama dengan USAID untuk konservasi, semoga dengan yang demikian secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan daerah," katanya.
Sementara itu Kepala Kanwil DJPb Babel Edih Mulyadi menyampaikan Diseminasi Kajian Fiskal Regional ini dilaksanakan untuk membeberkan kajian fiskal yang telah dilakukan, dengan harapan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan sektor-sektor potensial dalam meningkatkan pajak dan retribusi daerah di Bumi Serumpun Sebalai.
"Diseminasi ini bertujuan untuk mengekspos kajian periodik yang kami buat, dengan tema penguatan local taxing power kami berharap dapat tersosialisasikan strategi penguatan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan pajak daerah," kata Edih.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023