Pejabat Bupati Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M Haris berjanji mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 mendatang.
"Sebagaimana amanat dalam undang-undang, sebagai pejabat bupati menggantikan bupati periode 2018-2023, kami siap mengawal pelaksanaan Pilkada 2024 agar berjalan aman dan lancar," kata M Haris saat serah terima jabatan Bupati Bangka di Sungailiat, Senin.
Untuk mengawal pilkada dan pemilihan umum 2024, kata dia, harus dilakukan bersama-sama dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemangku kepentingan dan sikap netralitas aparatur sipil negara.
"Saya ingatkan seluruh ASN benar-benar netral dalam politik, apapun alasannya jangan sampai ada ASN yang terlibat dalam politik karena dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku," jelas dia.
Baca juga: Dana hibah Pilkada 2024 lebih besar dibanding Pilkada 2019
Ketua KPU Kabupaten Bangka M Hasan mengakui pemerintah Kabupaten Bangka telah menunjukkan dukungan pelaksanaan Pilkada 2024 dengan mengalokasikan dana hibah yang mencapai 28,3 miliar.
"Dana hibah yang sudah dituangkan dalam nota kesepahaman untuk pelaksanaan pilkada merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah Kabupaten Bangka agar pilkada 2024 berjalan lancar," kata dia.
Besarnya dana hibah yang peroleh dari pemerintah Kabupaten Bangka disesuaikan dengan rencana penggunaan untuk membayar gaji badan Adhock seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPS dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung dan ikut menyukseskan pesta demokrasi tahun 2024 mendatang di semua tahapan," katanya.
Baca juga: KPU Bangka Tengah ajukan anggaran Rp22,5 miliar untuk Pilkada 2024
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Sebagaimana amanat dalam undang-undang, sebagai pejabat bupati menggantikan bupati periode 2018-2023, kami siap mengawal pelaksanaan Pilkada 2024 agar berjalan aman dan lancar," kata M Haris saat serah terima jabatan Bupati Bangka di Sungailiat, Senin.
Untuk mengawal pilkada dan pemilihan umum 2024, kata dia, harus dilakukan bersama-sama dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemangku kepentingan dan sikap netralitas aparatur sipil negara.
"Saya ingatkan seluruh ASN benar-benar netral dalam politik, apapun alasannya jangan sampai ada ASN yang terlibat dalam politik karena dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku," jelas dia.
Baca juga: Dana hibah Pilkada 2024 lebih besar dibanding Pilkada 2019
Ketua KPU Kabupaten Bangka M Hasan mengakui pemerintah Kabupaten Bangka telah menunjukkan dukungan pelaksanaan Pilkada 2024 dengan mengalokasikan dana hibah yang mencapai 28,3 miliar.
"Dana hibah yang sudah dituangkan dalam nota kesepahaman untuk pelaksanaan pilkada merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah Kabupaten Bangka agar pilkada 2024 berjalan lancar," kata dia.
Besarnya dana hibah yang peroleh dari pemerintah Kabupaten Bangka disesuaikan dengan rencana penggunaan untuk membayar gaji badan Adhock seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPS dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung dan ikut menyukseskan pesta demokrasi tahun 2024 mendatang di semua tahapan," katanya.
Baca juga: KPU Bangka Tengah ajukan anggaran Rp22,5 miliar untuk Pilkada 2024
Editor : Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023