Pangkalpinang (ANTARA) - Pejabat (Pj) Bupati Bangka, M.Haris AR AP menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 tidak cukup untuk membayar belanja pegawai karena jumlah tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka melebihi jumlah PNS yang ada.
"Kita ini tekor karena APBD murni kita tidak cukup membayar belanja pegawai. TPP PNS dengan gaji tenaga kontrak hampir 100 persen tidak cukup," kata Pj Bupati Haris di Pangkalpinang, Jumat.
Pj Bupati Haris mengatakan, per Agustus 2024 kemarin, terdata jumlah tenaga honorer atau PHL yang masuk dalam database ada 3.174 orang dan non database ada 1.319 orang. Jadi jumlah tenaga honorer di Pemkab Bangka totalnya ada 4.493 orang.
"Idealnya jumlah tenaga honorer itu setengah dari jumlah PNS. Namun di Pemkab Bangka jumlah PNS kita 3.323 orang, PPPk sekitar 696 orang sedangkan honorer ada 4.493 orang. Jadi dana yang harus kita siapkan sekitar Rp200 miliar dalam satu tahun, sedangkan kita hanya sanggup membayar itu Rp120 miliar saja. Kita memang harus mencari akal bagaimana kita bisa keluar dari defisit itu," terang Haris.
Selain itu yang sangat disesali, jumlah tenaga honorer bidang administrasi umum lebih banyak dari bidang pendidikan dan kesehatan. Harusnya tenaga honorer yang banyak dibutuhkan itu ada di bidang kesehatan untuk di rumah sakit, Pustu atau Polindes. Bidang pendidikan seperti guru dan tenaga kebersihan, tukang sampah dan jaga malam.
"Pekerjaan yang sifatnya umum bisa dikerjakan oleh yang tidak punya kekhususan. Seharusnya kita hemat dengan pegawai yang ada saja, karena jika kita masukkan sesuai dengan kebutuhan, akan ada anggaran yang bisa kita gunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan sibuk menggaji personil kita," terang Haris.
Haris menambahkan, banyaknya tenaga honorer bidang administrasi umum Ini membuat APBD Pemkab Bangka menghabiskan Rp2,3 miliar setiap bulannya untuk membayar gaji para honorer tersebut.
"Bidang administrasi umum saja Rp2,3 miliar setiap bulan kita habiskan untuk membayar honorer bidang itu. Jika APBD tahun depan gagal bayar satu tahun saja maka dampaknya 2 tahun," ujarnya.
Menurut Haris hal ini menjadi perhatian serius bagi dirinya sebagai Pj Bupati Bangka, bagaimana mencari jalan keluar untuk persoalan ini dengan skema yang tepat dan akan dibahas bersama TAPD dan semua OPD yang ada di lingkup Pemkab Bangka.
"Ini jadi perhatian serius, bagaimana kita mencari jalan keluar sehingga kita tidak ada lagi hutang di 2025. Kita harus menyiapkan skema untuk belanja pegawai yang terlalu besar ini," tutup Haris.
