Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) pengendalian penduduk di Ballroom Hotel Santika, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (21/2) malam.
Rapat tersebut mengangkat tema "Pembangunan Berwawasan Kependudukan Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045".
Kegiatan Rakornis dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, seluruh Kedeputian BKKBN RI, dan Kepala Perwakilan BKKBN seluruh Indonesia.
Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN RI, Fakhruddin sekaligus ketua panitia Rakornis dalam sambutannya, Selasa (20/2) mengatakan kegiatan rakornis dilaksanakan dengan tujuan melakukan konsolidasi antara BKKBN pusat dan BKKBN provinsi.
Hal ini dilaksanakan agar terjalin sinergisitas yang berkesinambungan untuk mewujudkan pembangunan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Ia mengatakan, kegiatan rakornis juga bertujuan untuk mempercepat penurunan angka prevalansi stunting dan kemiskinan ekstrem di masing-masing daerah.
"Dalam acara ini juga akan diluncurkan sistem penghitungan penduduk "Population Clock" sehingga akan terlihat jumlah penduduk Indonesia detik per detik atau secara real time," ujarnya.
Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menghadiri kegiatan rapat koordinasi teknis bidang pengendalian kependudukan dengan mengusung tema "Pembangunan Berwawasan Kependudukan Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045" di Ballroom Hotel Santika, Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Selasa (20/2) (babel antaranews.com/Apriliansyah)
Mewaspadai Bonus Demografi
Sementara itu, Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo dalam rakornis tersebut mengingatkan Kepala Perwakilan BKKBN RI di seluruh Indonesia agar mewaspadai bonus demografi.
Hasto menyebutkan, banyak daerah di Indonesia yang kondisi bonus demografi sudah mencapai puncak (meledak), namun sebagian masih beranggapan bahwa puncak bonus demografi tersebut belum terjadi.
"Ada sebagian orang yang merasakan nanti akan ada bonus demografi, padahal secara nasional puncaknya di 2020, jadi sebenarnya kita sudah meninggalkan puncak demografi dan sebenarnya sebentar lagi kita akan menutup bonus demografi," katanya.
Ia meminta kepala daerah dapat memahami situasi ini sehingga tidak terjadi hal yang paradoks, anggapannya adalah bersiap menghadapi bonus demografi namun pada kenyataannya sedang berada di fase menutup bonus demografi.
"Sehingga kualitas SDM harus hati-hati jika kita sudah menutup bonus demografi apabila SDM belum bagus maka sebagaimana kata Presiden Jokowi kita akan terjebak di dalam "middle income trap"," ujarnya.
Ia menyampaikan, apabila kualitas SDM tidak ditingkatkan maka Indonesia akan banyak diisi oleh generasi tua, pada umumnya generasi tua di Indonesia berpendidikan rendah dan ekonominya lemah.
"Hari ini rata-rata pendidikan bangsa Indonesia adalah 8,48 tahun artinya belum lulus jenjang pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)," katanya.
Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menghadiri kegiatan rapat koordinasi teknis bidang pengendalian kependudukan dengan mengusung tema "Pembangunan Berwawasan Kependudukan Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045" di Ballroom Hotel Santika, Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Selasa (20/2) (babel antaranews.com/Apriliansyah)
Membangun Kualitas SDM
Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengatakan untuk menghadapi tantangan bonus demografi adalah dengan membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Ia menyampaikan, salah satu contoh pemerintah daerah adalah dapat dengan membangun banyak sekolah keterampilan atau vokasi guna mengurangi angka pengangguran.
"Bagi kepala daerah hal ini harus ditingkatkan, kemudian tadi juga saya singgung agar kepala daerah meningkatkan kualitas SDM tanpa adanya stunting dan gangguan mental (mental disorder) yang ternyata saat ini masih tinggi," ujarnya.
Dikatakan Hasto, kualitas penduduk akan menentukan masa depan bangsa Indonesia, dulu persoalan kependudukan di Indonesia memang fokus pada kuantitas, namun kini beralih kepada kualitas.
"Karena kuantitas sudah teratasi maka wawasan atau paradigma kependudukan agar bergeser memperhatikan kualitas," katanya.
