Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal ZA mengatakan penambangan bijih timah rakyat dibutuhkan, guna meningkatkan perekonomian masyarakat di provinsi penghasil timah nomor dua terbesar dunia itu.
"Saya menilai pertambangan rakyat diperlukan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat," kata Safrizal ZA dalam keterangan pers diterima di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menyatakan, meskipun di sisi lain, Babel terdapat 167 ribu hektare lahan kritis akibat aktivitas pertambangan ilegal, dan itu diperlukan upaya ekstra, khususnya pada peraturan yang ketat terkait jaminan reklamasi pascapenambangan bijih timah tersebut.
"Kami berharap pertambangan timah yang melibatkan rakyat bisa dimulai kembali, agar masyarakat hidup kembali terutama yang bekerja di sektor pertambangan," katanya.
Menurut dia, penambangan rakyat ini nantinya tetap ada pengaturan yang kuat atas penyerapan hasil produksi pertambangan rakyat ini, guna meningkatkan ekspor timah ke berbagai negara tujuan.
"Saat ini serapan timah dari tambang rakyat ini mengalami penurunan drastis, sehingga berdampak penurunan jumlah ekspor timah di Bangka Belitung, bahkan pada Januari dan Februari tahun ini tidak ada ekspor timah Babel," katanya.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Pati Jaya mengungkapkan perekonomian Babel saat ini sedang terpuruk lantaran izin operasi komoditas timah, yang merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Babel sempat terhenti akibat belum disetujuinya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah.
Ia menyarankan solusi agar permasalahan tersebut selesai dengan melakukan relaksasi ekspor, seperti yang pernah dilakukan pada beberapa tahun lalu. Dimana relaksasi tersebut dinilai sukses dalam mendongkrak perekonomian Babel
"Saya mendesak dan menyampaikan, sudah, kita relaksasi kembali seperti 2021. 2021 ekonomi Babel melesat ketika ada relaksasi itu. Tentu tidak euforia dan tetap terkendali," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Saya menilai pertambangan rakyat diperlukan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat," kata Safrizal ZA dalam keterangan pers diterima di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menyatakan, meskipun di sisi lain, Babel terdapat 167 ribu hektare lahan kritis akibat aktivitas pertambangan ilegal, dan itu diperlukan upaya ekstra, khususnya pada peraturan yang ketat terkait jaminan reklamasi pascapenambangan bijih timah tersebut.
"Kami berharap pertambangan timah yang melibatkan rakyat bisa dimulai kembali, agar masyarakat hidup kembali terutama yang bekerja di sektor pertambangan," katanya.
Menurut dia, penambangan rakyat ini nantinya tetap ada pengaturan yang kuat atas penyerapan hasil produksi pertambangan rakyat ini, guna meningkatkan ekspor timah ke berbagai negara tujuan.
"Saat ini serapan timah dari tambang rakyat ini mengalami penurunan drastis, sehingga berdampak penurunan jumlah ekspor timah di Bangka Belitung, bahkan pada Januari dan Februari tahun ini tidak ada ekspor timah Babel," katanya.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Pati Jaya mengungkapkan perekonomian Babel saat ini sedang terpuruk lantaran izin operasi komoditas timah, yang merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Babel sempat terhenti akibat belum disetujuinya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah.
Ia menyarankan solusi agar permasalahan tersebut selesai dengan melakukan relaksasi ekspor, seperti yang pernah dilakukan pada beberapa tahun lalu. Dimana relaksasi tersebut dinilai sukses dalam mendongkrak perekonomian Babel
"Saya mendesak dan menyampaikan, sudah, kita relaksasi kembali seperti 2021. 2021 ekonomi Babel melesat ketika ada relaksasi itu. Tentu tidak euforia dan tetap terkendali," katanya.
Editor : Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024