Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melibatkan para Kader Pembangunan Manusia (KPM) membantu percepatan penanganan stunting yang ada di desa masing-masing.
"Kemarin kita sudah menggelar kegiatan pembinaan koordinasi, evaluasi dan penguatan kapasitas KPM yang ada di setiap desa, dalam kesempatan itu kita tekankan agar para kader membantu penanganan stunting di desa masing-masing agar prevalensi semakin menurun," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat Achmad Nursyandi di Mentok, Jumat.
Menurut dia, keberadaan KPM di setiap desa yang ada di bangka Barat merupakan salah satu ujung tombak untuk pemberdayaan masyarakat yang bisa dilibatkan dalam percepatan penanganan stunting.
Untuk meningkatkan peran para kader, Dinsos berupaya meningkatkan kemampuan para kader agar mampu mendukung program intervensi serentak penanganan stunting yang dilakukan pemerintah pada bulan Juni 2024.
"Kami ingin meningkatkan peran kader KPM, melalui pelatihan agar mereka menjalankan tugas pada konvergensi pencegahan stunting, antara lain dengan melakukan pendataan, bekerja sama dengan pihak kesehatan, dan mengadvokasi anggaran di desa," katanya.
Meskipun keberadaan para kader ini sifatnya sukarela, namun diharapkan tetap memiliki peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan ikut melakukan penanganan berbagai masalah yang ada di desa-masing-masing.
"Untuk saat ini kami mendorong agar mereka ikut berperan aktif dan fokus pada penanganan stunting," katanya.
Berdasarkan data e-PPGBM BKKBN, prevalensi stunting di Bangka Barat pada Februari 2024 berada di angka 7,3 persen, dalam beberapa tahun terakhir tren prevalensi stunting terus menurun, pada 2021 masih di angka 11,10 persen, 2022 tercatat 9,56 persen, dan tahun 2023 menjadi 8,1 persen.
Dalam upaya menurunkan dan mencegah stunting, selama ini Pemkab Bangka Barat telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan menyiapkan sebanyak 465 orang yang dibagi menjadi 155 tim pendamping keluarga, pelibatan 935 kader posyandu terlatih dan intervensi serentak yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), TNI-Polri dan Kanwil Kemenag.
Selain itu, Pemkab juga melakukan kolaborasi dengan Pemprov Babel melalui program Rampak Gemintang untuk percepatan penanganan stunting dan upaya pencegahan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Kemarin kita sudah menggelar kegiatan pembinaan koordinasi, evaluasi dan penguatan kapasitas KPM yang ada di setiap desa, dalam kesempatan itu kita tekankan agar para kader membantu penanganan stunting di desa masing-masing agar prevalensi semakin menurun," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat Achmad Nursyandi di Mentok, Jumat.
Menurut dia, keberadaan KPM di setiap desa yang ada di bangka Barat merupakan salah satu ujung tombak untuk pemberdayaan masyarakat yang bisa dilibatkan dalam percepatan penanganan stunting.
Untuk meningkatkan peran para kader, Dinsos berupaya meningkatkan kemampuan para kader agar mampu mendukung program intervensi serentak penanganan stunting yang dilakukan pemerintah pada bulan Juni 2024.
"Kami ingin meningkatkan peran kader KPM, melalui pelatihan agar mereka menjalankan tugas pada konvergensi pencegahan stunting, antara lain dengan melakukan pendataan, bekerja sama dengan pihak kesehatan, dan mengadvokasi anggaran di desa," katanya.
Meskipun keberadaan para kader ini sifatnya sukarela, namun diharapkan tetap memiliki peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan ikut melakukan penanganan berbagai masalah yang ada di desa-masing-masing.
"Untuk saat ini kami mendorong agar mereka ikut berperan aktif dan fokus pada penanganan stunting," katanya.
Berdasarkan data e-PPGBM BKKBN, prevalensi stunting di Bangka Barat pada Februari 2024 berada di angka 7,3 persen, dalam beberapa tahun terakhir tren prevalensi stunting terus menurun, pada 2021 masih di angka 11,10 persen, 2022 tercatat 9,56 persen, dan tahun 2023 menjadi 8,1 persen.
Dalam upaya menurunkan dan mencegah stunting, selama ini Pemkab Bangka Barat telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan menyiapkan sebanyak 465 orang yang dibagi menjadi 155 tim pendamping keluarga, pelibatan 935 kader posyandu terlatih dan intervensi serentak yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), TNI-Polri dan Kanwil Kemenag.
Selain itu, Pemkab juga melakukan kolaborasi dengan Pemprov Babel melalui program Rampak Gemintang untuk percepatan penanganan stunting dan upaya pencegahan.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024