Puluhan mahasiswa dan masyarakat sipil Kepulauan Bangka Belitung menggelar aksi seruan Hari Tani dengan tajuk "Rakyat dan kaum muda menangkan reformasi agraria sejati" di depan pintu utama gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kepulauan Bangka Belitung, Heri Alamsyah menyampaikan perihal krisis agraria Bangka Belitung, kondisi umum kaum tani, masyarakat adat dan nelayan Babel serta pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang harus dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip yang ada.
Ia juga berharap melalui seruan ini anggota DPR yang baru dapat membantu masyarakat menyelesaikan persoalan yang ada juga sebagai bukti bagaimana keberpihakan pemerintah daerah untuk para petani dan nelayan.
"Di Bangka Belitung sejak dulu sudah banyak krisis yang sampai sekarang belum selesai karena belum ada aksi nyata dari pemerintah. Hal kecilnya seperti konflik manusia dan budaya kenapa program yang memakan lahan-lahan masyarakat dan kita berpegang dengan pokok Undang-undang Agraria, namun diprakteknya belum ada yang sesuai," katanya saat menyampaikan seruannya di gedung DPRD Babel, Jumat.
Oleh karena itu pihaknya menyampaikan tiga point tuntutan yakni pertama, moratorium pertambangan timah dan perkebunan monokultur skala besar yang meliputi penyetopan izin-izin baru, penangguhan izin yang ada serta mengevaluasi pelaksanaan reklamasi pasca tambang.
Kedua, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan lapangan serta mengeluarkan Keputusan Gubernur mengenai terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup di Bangka Belitung.
"Dan yang ketiga, wujudkan program agraria sejati dengan mencabut UU yang bertentangan dengan cita-cita revolusi Indonesia dan semangat UUPA Nomor 05 Tahun 1960," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kepulauan Bangka Belitung, Heri Alamsyah menyampaikan perihal krisis agraria Bangka Belitung, kondisi umum kaum tani, masyarakat adat dan nelayan Babel serta pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang harus dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip yang ada.
Ia juga berharap melalui seruan ini anggota DPR yang baru dapat membantu masyarakat menyelesaikan persoalan yang ada juga sebagai bukti bagaimana keberpihakan pemerintah daerah untuk para petani dan nelayan.
"Di Bangka Belitung sejak dulu sudah banyak krisis yang sampai sekarang belum selesai karena belum ada aksi nyata dari pemerintah. Hal kecilnya seperti konflik manusia dan budaya kenapa program yang memakan lahan-lahan masyarakat dan kita berpegang dengan pokok Undang-undang Agraria, namun diprakteknya belum ada yang sesuai," katanya saat menyampaikan seruannya di gedung DPRD Babel, Jumat.
Oleh karena itu pihaknya menyampaikan tiga point tuntutan yakni pertama, moratorium pertambangan timah dan perkebunan monokultur skala besar yang meliputi penyetopan izin-izin baru, penangguhan izin yang ada serta mengevaluasi pelaksanaan reklamasi pasca tambang.
Kedua, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan lapangan serta mengeluarkan Keputusan Gubernur mengenai terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup di Bangka Belitung.
"Dan yang ketiga, wujudkan program agraria sejati dengan mencabut UU yang bertentangan dengan cita-cita revolusi Indonesia dan semangat UUPA Nomor 05 Tahun 1960," tutupnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024