Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memantau upaya penanganan penurunan stunting di Kabupaten Bangka Barat.
"Ini merupakan salah satu upaya kami untuk menurunkan jumlah kasus stunting. Kami akan terus bergerak agar intervensi yang dilakukan di pemerintah kabupaten/kota bisa cepat dan tepat sasaran," kata Kepala Perwakilan BKKBN Kepulauan Babel Nofianti di Mentok, Selasa.
Dalam pemantauan yang dilakukan di Kabupaten Bangka Barat, tim BKKBN Babel bertemu langsung dengan pada petugas yang terlibat di dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bangka Barat untuk berdiskusi dan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Menurut dia, pertemuan tersebut penting dilakukan guna mengetahui sejauh mana intervensi lintas sektoral terhadap percepatan penurunan stunting dan langkah apa saja yang dapat dilakukan di batas akhir pelaksanaan program penurunan stunting.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bangka Barat M.Irsal mengatakan pihaknya telah melaksanakan berbagai upaya untuk percepatan menurunkan kasus stunting dan sudah cukup berhasil.
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, di Kabupaten Bangka Barat terdapat 33,2 persen bayi usia di bawah lima tahun (balita) mengalami stunting, dengan lokus 10 desa di tiga Kecamatan. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dibandingkan dengan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting mengalami kenaikan sebesar 0,1 persen.
Sedangkan berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) mengalami penurunan setiap tahunnya, prevalensi stunting Kabupaten Bangka Barat berdasarkan data EPPGBM per April 2024 sebesar 7,3 persen.
"Ini merupakan salah satu bukti nyata hasil intervensi yang telah dilakukan Pemkab Bangka Barat, antara lain dengan menggelar kegiatan dokter spesialis langsung turun ke kampung, para dokter spesialis anak dan spesialis kandungan datang ke desa untuk bertemu langsung mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat," katanya.
Selain itu, kata dia, Pemkab Bangka Barat juga telah menjalankan Program Bik Cantek (Bina Keluarga Calon Pengantin Oke) yaitu kegiatan yang dilakukan petugas dengan memberikan edukasi kepada para pasangan calon pengantin dengan turun langsung ke desa dan kecamatan.
"Program ini dilakukan dengan mengedepankan edukasi, pemeriksaan kesehatan terpadu, dan pemberian surat keterangan sehat bagi para pasangan calon pengantin. Ini terbukti mampu mengendalikan dan menurunkan kasus stunting," katanya.
Pemkab Bangka Barat, lanjutnya, juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan swasta dan milik negara atau daerah, dengan kegiatan pemberian makanan tambahan selam enam bulan berturut-turut kepada 50 anak stunting berusia di bawah dua tahun di Kecamatan Simpangteritip.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Ini merupakan salah satu upaya kami untuk menurunkan jumlah kasus stunting. Kami akan terus bergerak agar intervensi yang dilakukan di pemerintah kabupaten/kota bisa cepat dan tepat sasaran," kata Kepala Perwakilan BKKBN Kepulauan Babel Nofianti di Mentok, Selasa.
Dalam pemantauan yang dilakukan di Kabupaten Bangka Barat, tim BKKBN Babel bertemu langsung dengan pada petugas yang terlibat di dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bangka Barat untuk berdiskusi dan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Menurut dia, pertemuan tersebut penting dilakukan guna mengetahui sejauh mana intervensi lintas sektoral terhadap percepatan penurunan stunting dan langkah apa saja yang dapat dilakukan di batas akhir pelaksanaan program penurunan stunting.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bangka Barat M.Irsal mengatakan pihaknya telah melaksanakan berbagai upaya untuk percepatan menurunkan kasus stunting dan sudah cukup berhasil.
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, di Kabupaten Bangka Barat terdapat 33,2 persen bayi usia di bawah lima tahun (balita) mengalami stunting, dengan lokus 10 desa di tiga Kecamatan. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dibandingkan dengan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting mengalami kenaikan sebesar 0,1 persen.
Sedangkan berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) mengalami penurunan setiap tahunnya, prevalensi stunting Kabupaten Bangka Barat berdasarkan data EPPGBM per April 2024 sebesar 7,3 persen.
"Ini merupakan salah satu bukti nyata hasil intervensi yang telah dilakukan Pemkab Bangka Barat, antara lain dengan menggelar kegiatan dokter spesialis langsung turun ke kampung, para dokter spesialis anak dan spesialis kandungan datang ke desa untuk bertemu langsung mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat," katanya.
Selain itu, kata dia, Pemkab Bangka Barat juga telah menjalankan Program Bik Cantek (Bina Keluarga Calon Pengantin Oke) yaitu kegiatan yang dilakukan petugas dengan memberikan edukasi kepada para pasangan calon pengantin dengan turun langsung ke desa dan kecamatan.
"Program ini dilakukan dengan mengedepankan edukasi, pemeriksaan kesehatan terpadu, dan pemberian surat keterangan sehat bagi para pasangan calon pengantin. Ini terbukti mampu mengendalikan dan menurunkan kasus stunting," katanya.
Pemkab Bangka Barat, lanjutnya, juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan swasta dan milik negara atau daerah, dengan kegiatan pemberian makanan tambahan selam enam bulan berturut-turut kepada 50 anak stunting berusia di bawah dua tahun di Kecamatan Simpangteritip.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024