Palu (Antara Babel) - Anggota DPR Ahmad H. Ali menyatakan perpanjangan operasi Tinombala di Kabupaten Poso, hingga tiga bulan mendatang di tahun 2017 sebaiknya memperhatikan dampak sosial di masyarakat.
"Saya berharap, kalau operasi ini terus diperpanjang, maka pendekatan yang dilakukan adalah bagaimana memulihkan kembali dan menghilangkan rasa traumatik kepada masyarakat di dalam dan sekitar wilayah operasi," katanya di Palu, Kamis.
Menurut anggota Komisi III asal partai Nasdem itu, operasi di Poso sudah berjalan begitu panjang, yang dimulai dari operasi Camar Maleo hingga Tinombala. Tentunya kata dia, operasi penegakan hukum tidak hanya berdampak pada target operasi, tetapi juga berdampak sosial kepada masyarakat yang berada di daerah itu.
"Sehingga perlu dipikirkan bagaimana masyarakat, tidak mengalami traumatik terhadap operasi yang berkepanjangan," ujarnya.
Namun bagi dia, pihak penegak hukum yakni Kepolisian yang paling memahami kondisi sebenarnya di daerah operasi dan bertanggungjawab menjaga keamanan daerah. Karena dengan intensitas operasi yang begitu tinggi, dapat pula mengganggu aktivitas masyarakat sipil dalam melaksanakan aktivitas mereka, khususnya petani.
"Jadi kewajibannya Negara untuk memberikan perlindungan kepada petani," tekannya.
Terkait perpanjangan operasi, Ahmad Ali mengatakan dirinya sempat mempertanyakan dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu. Sementara untuk kebutuhan anggaran sudah dialokasikan dalam APBN 2017.
Sebelumnya Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Rudy Sufahriadi menyatakan bahwa keberadaan Satuan Tugas Operasi Tinombala di Kabupaten Poso akan diperpanjang hingga 2017 mendatang.
"Operasi Tinombala akan berakhir 3 Januari 2017, tapi akan diperpanjang lagi sampai tiga bulan ke depannya," katanya kepada pers di Palu, Rabu (21/12).
Menurut Kapolda, perpanjangan operasi Tinombala bukan dikarenakan adanya anggota satgas yang tewas tertembak pada Selasa (20/12), tetapi karena masih diperlukan dan disetujui pimpinan.
"Saya memang menginginkan untuk memperpanjang Operasi Tinombala ini. Saya harus temukan sembilan orang (sisa pengikut Santoso) itu, karena jangan ada duri dalam daging yang akan terus meresahkan masyarakat di Sulawesi Tengah," ujarnya.
Kapolda juga menegaskan bahwa daftar pencarian orang (DPO) anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso tersisa sembilan orang. Hal itu sama dengan penampakan yang dilihat masyarakat dan jejak yang ditemukan di lapangan.
Kata Kapolda, secara umum personel Satgas Operasi Tinombala baik moril dan semangat semuanya masih tinggi. Sementara pihaknya belum memiliki rencana untuk melakukan penambahan pasukan.
"Ada sekitar 1.800 personel pasukan Satgas Tinombala, terbagi atas TNI dan Polri," ungkap Kapolda.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Saya berharap, kalau operasi ini terus diperpanjang, maka pendekatan yang dilakukan adalah bagaimana memulihkan kembali dan menghilangkan rasa traumatik kepada masyarakat di dalam dan sekitar wilayah operasi," katanya di Palu, Kamis.
Menurut anggota Komisi III asal partai Nasdem itu, operasi di Poso sudah berjalan begitu panjang, yang dimulai dari operasi Camar Maleo hingga Tinombala. Tentunya kata dia, operasi penegakan hukum tidak hanya berdampak pada target operasi, tetapi juga berdampak sosial kepada masyarakat yang berada di daerah itu.
"Sehingga perlu dipikirkan bagaimana masyarakat, tidak mengalami traumatik terhadap operasi yang berkepanjangan," ujarnya.
Namun bagi dia, pihak penegak hukum yakni Kepolisian yang paling memahami kondisi sebenarnya di daerah operasi dan bertanggungjawab menjaga keamanan daerah. Karena dengan intensitas operasi yang begitu tinggi, dapat pula mengganggu aktivitas masyarakat sipil dalam melaksanakan aktivitas mereka, khususnya petani.
"Jadi kewajibannya Negara untuk memberikan perlindungan kepada petani," tekannya.
Terkait perpanjangan operasi, Ahmad Ali mengatakan dirinya sempat mempertanyakan dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu. Sementara untuk kebutuhan anggaran sudah dialokasikan dalam APBN 2017.
Sebelumnya Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Rudy Sufahriadi menyatakan bahwa keberadaan Satuan Tugas Operasi Tinombala di Kabupaten Poso akan diperpanjang hingga 2017 mendatang.
"Operasi Tinombala akan berakhir 3 Januari 2017, tapi akan diperpanjang lagi sampai tiga bulan ke depannya," katanya kepada pers di Palu, Rabu (21/12).
Menurut Kapolda, perpanjangan operasi Tinombala bukan dikarenakan adanya anggota satgas yang tewas tertembak pada Selasa (20/12), tetapi karena masih diperlukan dan disetujui pimpinan.
"Saya memang menginginkan untuk memperpanjang Operasi Tinombala ini. Saya harus temukan sembilan orang (sisa pengikut Santoso) itu, karena jangan ada duri dalam daging yang akan terus meresahkan masyarakat di Sulawesi Tengah," ujarnya.
Kapolda juga menegaskan bahwa daftar pencarian orang (DPO) anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso tersisa sembilan orang. Hal itu sama dengan penampakan yang dilihat masyarakat dan jejak yang ditemukan di lapangan.
Kata Kapolda, secara umum personel Satgas Operasi Tinombala baik moril dan semangat semuanya masih tinggi. Sementara pihaknya belum memiliki rencana untuk melakukan penambahan pasukan.
"Ada sekitar 1.800 personel pasukan Satgas Tinombala, terbagi atas TNI dan Polri," ungkap Kapolda.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016