Kepala BPJS Kesehatan cabang Pangkalpinang, Aswalmi Gusmita mengatakan keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga saat ini sudah mencapai di atas 80 persen.
"Jadi kalau mengacu pada target RPJMN Perpres No 12 Tahun 2025 itu bahwa hingga akhir 2025 ini diharapkan cakupan kepesertaan JKN di angka minimal 98,6 persen, kita posisi per 1 Juni kemarin masih di 98,2 persen. Sedangkan untuk tingkat keaktifan targetnya secara provinsi sudah tercapai yaitu 80 persen," katanya di Pangkalpinang, Senin (14/7).
Ia menyebutkan, dari tingkat keaktifan 80 persen secara provinsi tersebut, masih ada tiga kabupaten/kota yang belum memenuhi target di atas 80 persen.
Tiga kabupaten kota yang belum memenuhi target tersebut, yaitu Kota Pangkalpinang, Bangka Tengah dan Bangka Selatan.
"Sedangkan untuk empat kabupaten lainnya sudah di atas 80 persen, bahkan ada yang hampir mencapai 90 persen," katanya.
Sementara untuk jumlah tunggakan yang paling besar ada pada peserta mandiri, sedangkan tunggakan iuran terkait dengan pemerintah cepat atau lambat akan dibayar.
"Memang ada beberapa Pemda yang agak tersendat untuk pembayarannya. Idealnya kan membayar iuran itu ketika bulan berjalan, tapi ada beberapa yang mungkin tergantung dengan kemampuan fiskalnya dan lain-lain. Namun sejauh ini untuk iuran dari pemerintah daerah itu relatif bisa dikategorikan sebagai piutang lancar yang akan dibayar," ujarnya.
Ia mengatakan, yang agak mengkhawatirkan untuk tunggakan iuran ini ada pada segmen mandiri, karena mandiri ini secara utilitas kecenderungannya adalah peserta-peserta yang sakit yang mendaftar.
"Untuk tunggakan yang tercatat sekitar Rp195,6 miliar. Itu hitungannya secara akumulatif dan kita hanya menghitung maksimal tunggakan itu 2 tahun. Jadi walaupun sudah tidak membayar selama 5 tahun atau 6 tahun, tetap yang kita perhitungkan maksimal di 2 tahun," katanya.
Ia menyebutkan, untuk pengeluaran biaya layanan kesehatan pada 2024 secara kumulatif sebesar Rp672 miliar, sementara iuran yang diterima di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sebesar Rp634 miliar.
"Dari Rp672 miliar itu terdiri dari pembiayaan kita di fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai fasilitas kesehatan rujukan dan yang terbesar tentu di fasilitas kesehatan rujukan. Jadi kondisi di 2024 tahun berjalan itu lebih besar yang dibayar ke fasilitas kesehatan ketimbang yang kita terima iurannya," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2025