Jakarta (Antara Babel) - Pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Rabu, antara lain berisi gambaran umum atas kinerja lembaga negara.
Kepala Negara secara umum menilai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) memenuhi capaian.
Disebutkan, sebagai pengawal ideologi, MPR teguh menjaga Pancasila sebagai pemandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Terhadap tugas pengkajian sistem ketatanegaraan UUD 1945 serta pelaksanaannya, MPR telah berhasil memformulasikan Penataan Sistem Perekonomian Nasional yang diharapkan dapat mendukung suksesnya pemerataan pembangunan secara berkeadilan. Terhadap tugas penyerapan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945, MPR telah memfasilitasi sejumlah kegiatan kebangsaan guna memperluas penerapan etika kehidupan berbangsa dan bernegara di segenap kalangan masyarakat.
DPR terus melanjutkan reformasi internalnya dan menjadi lembaga representasi rakyat yang makin modern dan dipercaya. Terhadap fungsi legislasi, DPR telah menyelesaikan 14 RUU pada Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2017.
Beberapa di antaranya berkaitan langsung dengan dukungan kelancaran program Pemerintah selama tahun 2017 seperti peningkatan ekspor nonmigas barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi, penyederhanaan perizinan serta penyediaan layanan dan fasilitas untuk investasi.
Terhadap fungsi pengawasan jalannya pemerintahan, DPR telah membentuk 46 panitia kerja di berbagai ranah pembangunan, serta menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik, antara lain, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, anggota BPK, anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, serta Kepala Badan Intelijen Negara. DPR juga memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 23 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat.
Yang tidak kalah penting adalah DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerja sama Indonesia dengan negara-negara sahabat guna memperjuangkan kepentingan nasional dan pencarian solusi atas berbagai permasalahan internasional. Diplomasi itu dilakukan melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR dengan Parlemen Negara-negara Sahabat. DPR saat ini telah membentuk 49 GKSB serta berperan aktif dalam forum kerja sama antarparlemen internasional.
DPD terus memantapkan peran konstitusionalnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan daerah. Presiden bahkan mengekspresikan, sungguh kita berbesar hati karena DPD telah menunjukkan kinerja dan kematangannya dalam melewati masa-masa sulit konsolidasi internalnya.
Di tengah tantangan itu, kerja keras DPD hingga semester pertama tahun 2017 ini telah menghasilkan 10 pertimbangan terhadap RUU dan 5 pertimbangan berkaitan dengan anggaran serta 13 hasil pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu.
Beberapa pertimbangan itu sangat diperlukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah, seperti pertimbangan atas RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional serta pengawasan atas pelaksanaan UU tentang Desa.
BPK terus berupaya menempuh terobosan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di pusat maupun daerah.
Presiden bersyukur, pada tahun 2016, untuk pertama kalinya dalam sejarah, BPK memberikan status opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Terhadap pelaksanaan tugas itu, BPK antara lain telah bersinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Melalui sinergi itu, dapat diatasi kondisi pemeriksaan yang tumpang tindih yang terjadi beberapa tahun terakhir.
BPK juga telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Melalui penerapan sistem itu, BPK dapat memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan di setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, secara lebih akurat, efisien dan tepat waktu.
Kita juga apresiasi BPK yang sejak tahun lalu, terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020. Keterpilihan BPK itu bukan saja menjadi wujud pengakuan internasional atas kinerjanya namun juga mengangkat nama baik dan reputasi bangsa Indonesia.
MA terus berupaya mempermudah masyarakat dalam perolehan keadilan dan layanan publik. Hingga semester pertama tahun 2017, MA telah berhasil menerapkan beberapa inovasi antara lain Sistem Audio Text Recording dan Mekanisme Penghitungan Biaya Perkara Sendiri secara elektronik guna makin memudahkan layanan peradilan. MA juga terus memperluas pelayanan masyarakat di wilayah terpencil, melalui program sidang keliling dan sidang di luar gedung pengadilan.
Selain inovasi peningkatan layanan publik, MA juga melanjutkan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan. Hingga bulan Juni 2017, telah berhasil mengakreditasi 186 pengadilan.
MK terus bekerja dan mengukuhkan perannya sebagai penjaga konstitusi. Sampai pertengahan tahun ini, dari 55 perkara yang diterima, seluruhnya telah diputuskan oleh MK, termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Keberhasilan MK dalam memutus perkara itu, telah mengantarkan MK meraih penghargaan Bawaslu Award Tahun 2017.
MK berhasil mempertahankan kepercayaan komunitas internasional sebagai Sekretariat Tetap dari Mahkamah Konstitusi se-Asia.
Presiden juga apresiasi upaya KY dalam memajukan akuntabilitas peradilan di Tanah Air. KY telah menyelesaikan delapan kasus advokasi hakim serta memantau 89 persidangan atas laporan masyarakat. KY juga telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku bagi 277 hakim.
Dalam pemeliharaan martabat peradilan, KY telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 33 hakim, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat.
Kepercayaan rakyat
Apresiasi dari Presiden terhadap lembaga negara itu tidak berhenti pada capaian-capaian tersebut. Semua capaian itu seharusnya tidak membuat cepat berpuas diri karena tantangan sekarang dan ke depan tidaklah ringan, masih dihadapkan dengan kemiskinan dan ketidakadilan, masih dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi global, dan masih dihadapkan dengan gerakan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme.
Namun, dari sekian banyak tantangan itu, tantangan yang paling penting dan seharusnya menjadi prioritas bersama dari semua lembaga negara adalah mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyat. Kepercayaan rakyat adalah jiwa dan sekaligus energi bagi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
Bagaimana kepercayaan rakyat atas lembaga-lembaga negara itu?
Hasil survei dari Lembaga Polling Center bersama Indonesia Corruption Watch tentang Survei Nasional Antikorupsi 2017 yang diumumkan 20 Juli lalu, misalnya, mengukur kepercayaan publik terhadap sejumlah institusi. Survei pada periode April dan Mei 2017 di 34 provinsi di 177 kabupaten dan kota dan 211 desa dan kelurahan dengan responden 2.235 orang itu menunjukkan 86 persen responden menilai Presiden merupakan lembaga paling dipercaya sedangkan BPK meraih 72 persen, MA 66 persen, dan DPR 51 persen.
MA menyadari masih perlu mengupayakan tingkat kepercayaan rakyat yang tinggi. Untuk itu sejak September 2016 diluncurkan Siwas (Sistem Informasi Pengawasan) atau "Whistleblowing System" yang memberi kesempatan kepada publik untuk turut mengawasi dan mengadukan segala bentuk praktik yang melanggar kode etik hakim.
Saat meluncurkan SIWAS pada 29 September 2016, Ketua MA Hatta Ali berharap melalui penggunaan aplikasi Siwas bisa menjadi tonggak penting bagi revitalisasi MA untuk kembali memenangkan kepercayaan publik dan mewujudkan badan peradilan yang agung.
Beberapa waktu lalu beberapa insiden melanda pengadilan dengan kasus-kasus tertangkap tangannya beberapa aparatur pengadilan yang diduga melakukan praktek mafia peradilan.
Secara singkat, kepercayaan masyarakat yang telah dibangun sedikit demi sedikit seolah-olah terhapus begitu saja. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi renungan bagi MA sambil mencari akar masalahnya. MA membuka diri atas kerja sama dengan pihak eksternal, baik itu sesama lembaga negara yang memiliki kewenangan terkait, ataupun unsur masyarakat sipil untuk memberantas mafia peradilan.
Siwas mendapatkan dukungan penuh dari Uni Eropa dan UNDP, melalui Proyek Dukungan Reformasi Peradilan di Indonesia (Sustain). Sustain, yang didanai oleh Uni Eropa ini memiliki empat fokus utama yakni pengawasan internal dan eksternal, pelatihan hakim, panitera dan juru sita, manajemen sumber daya manusia, dan sistem manajemen perkara.
Siwas merupakan salah satu mekanisme penting dimana masyarakat umum/warga dan anggota lembaga peradilan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan transparansi, integritas dan akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guérend.
Christophe Bahuet, Country Director UNDP menambahkan bahwa Siwas langkah penting MA untuk transparansi, akuntabilitas, dan melawan korupsi. Kini, adalah hal yang sangat penting agar sistem tersebut digunakan secara aktif dengan respons yang baik serta perlindungan para pelapor.
Diharapkan kebijakan itu mampu menjadi bahan bakar dan semangat MA dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan.
Terhadap berbagai kasus penangkapan pejabat lembaga negara yang terjerat hukum, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengaku prihatin dan miris. Sangat prihatin banyak lembaga negara kena masalah seperti DPR, DPD, sekarang BPK, kata Zulkifli Hasan menanggapi kasus penangkapan atas pejabat BPK dan Kementerian Desa beberapa waktu lalu. Ia mengimbau agar pejabat publik benar-benar serius dan sungguh-sungguh menjaga kredibilitas lembaga agar publik tetap percaya.
Jangan sampai kepercayaan publik makin tergerus. Mudah-mudahan kejadian kali ini bisa betul-betul dijadikan pelajaran agar tidak terulang lagi di masa datang.
Presiden mengajak seluruh lembaga negara menjadikan rakyat sebagai poros jiwa. Presiden juga mengajak selalu mendengar amanat penderitaan rakyat, bergandengan tangan, bekerja sama, kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
Kepala Negara secara umum menilai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) memenuhi capaian.
Disebutkan, sebagai pengawal ideologi, MPR teguh menjaga Pancasila sebagai pemandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Terhadap tugas pengkajian sistem ketatanegaraan UUD 1945 serta pelaksanaannya, MPR telah berhasil memformulasikan Penataan Sistem Perekonomian Nasional yang diharapkan dapat mendukung suksesnya pemerataan pembangunan secara berkeadilan. Terhadap tugas penyerapan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945, MPR telah memfasilitasi sejumlah kegiatan kebangsaan guna memperluas penerapan etika kehidupan berbangsa dan bernegara di segenap kalangan masyarakat.
DPR terus melanjutkan reformasi internalnya dan menjadi lembaga representasi rakyat yang makin modern dan dipercaya. Terhadap fungsi legislasi, DPR telah menyelesaikan 14 RUU pada Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2017.
Beberapa di antaranya berkaitan langsung dengan dukungan kelancaran program Pemerintah selama tahun 2017 seperti peningkatan ekspor nonmigas barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi, penyederhanaan perizinan serta penyediaan layanan dan fasilitas untuk investasi.
Terhadap fungsi pengawasan jalannya pemerintahan, DPR telah membentuk 46 panitia kerja di berbagai ranah pembangunan, serta menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik, antara lain, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, anggota BPK, anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, serta Kepala Badan Intelijen Negara. DPR juga memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 23 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat.
Yang tidak kalah penting adalah DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerja sama Indonesia dengan negara-negara sahabat guna memperjuangkan kepentingan nasional dan pencarian solusi atas berbagai permasalahan internasional. Diplomasi itu dilakukan melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR dengan Parlemen Negara-negara Sahabat. DPR saat ini telah membentuk 49 GKSB serta berperan aktif dalam forum kerja sama antarparlemen internasional.
DPD terus memantapkan peran konstitusionalnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan daerah. Presiden bahkan mengekspresikan, sungguh kita berbesar hati karena DPD telah menunjukkan kinerja dan kematangannya dalam melewati masa-masa sulit konsolidasi internalnya.
Di tengah tantangan itu, kerja keras DPD hingga semester pertama tahun 2017 ini telah menghasilkan 10 pertimbangan terhadap RUU dan 5 pertimbangan berkaitan dengan anggaran serta 13 hasil pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu.
Beberapa pertimbangan itu sangat diperlukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah, seperti pertimbangan atas RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional serta pengawasan atas pelaksanaan UU tentang Desa.
BPK terus berupaya menempuh terobosan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di pusat maupun daerah.
Presiden bersyukur, pada tahun 2016, untuk pertama kalinya dalam sejarah, BPK memberikan status opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Terhadap pelaksanaan tugas itu, BPK antara lain telah bersinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Melalui sinergi itu, dapat diatasi kondisi pemeriksaan yang tumpang tindih yang terjadi beberapa tahun terakhir.
BPK juga telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Melalui penerapan sistem itu, BPK dapat memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan di setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, secara lebih akurat, efisien dan tepat waktu.
Kita juga apresiasi BPK yang sejak tahun lalu, terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020. Keterpilihan BPK itu bukan saja menjadi wujud pengakuan internasional atas kinerjanya namun juga mengangkat nama baik dan reputasi bangsa Indonesia.
MA terus berupaya mempermudah masyarakat dalam perolehan keadilan dan layanan publik. Hingga semester pertama tahun 2017, MA telah berhasil menerapkan beberapa inovasi antara lain Sistem Audio Text Recording dan Mekanisme Penghitungan Biaya Perkara Sendiri secara elektronik guna makin memudahkan layanan peradilan. MA juga terus memperluas pelayanan masyarakat di wilayah terpencil, melalui program sidang keliling dan sidang di luar gedung pengadilan.
Selain inovasi peningkatan layanan publik, MA juga melanjutkan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan. Hingga bulan Juni 2017, telah berhasil mengakreditasi 186 pengadilan.
MK terus bekerja dan mengukuhkan perannya sebagai penjaga konstitusi. Sampai pertengahan tahun ini, dari 55 perkara yang diterima, seluruhnya telah diputuskan oleh MK, termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Keberhasilan MK dalam memutus perkara itu, telah mengantarkan MK meraih penghargaan Bawaslu Award Tahun 2017.
MK berhasil mempertahankan kepercayaan komunitas internasional sebagai Sekretariat Tetap dari Mahkamah Konstitusi se-Asia.
Presiden juga apresiasi upaya KY dalam memajukan akuntabilitas peradilan di Tanah Air. KY telah menyelesaikan delapan kasus advokasi hakim serta memantau 89 persidangan atas laporan masyarakat. KY juga telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku bagi 277 hakim.
Dalam pemeliharaan martabat peradilan, KY telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 33 hakim, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat.
Kepercayaan rakyat
Apresiasi dari Presiden terhadap lembaga negara itu tidak berhenti pada capaian-capaian tersebut. Semua capaian itu seharusnya tidak membuat cepat berpuas diri karena tantangan sekarang dan ke depan tidaklah ringan, masih dihadapkan dengan kemiskinan dan ketidakadilan, masih dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi global, dan masih dihadapkan dengan gerakan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme.
Namun, dari sekian banyak tantangan itu, tantangan yang paling penting dan seharusnya menjadi prioritas bersama dari semua lembaga negara adalah mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyat. Kepercayaan rakyat adalah jiwa dan sekaligus energi bagi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
Bagaimana kepercayaan rakyat atas lembaga-lembaga negara itu?
Hasil survei dari Lembaga Polling Center bersama Indonesia Corruption Watch tentang Survei Nasional Antikorupsi 2017 yang diumumkan 20 Juli lalu, misalnya, mengukur kepercayaan publik terhadap sejumlah institusi. Survei pada periode April dan Mei 2017 di 34 provinsi di 177 kabupaten dan kota dan 211 desa dan kelurahan dengan responden 2.235 orang itu menunjukkan 86 persen responden menilai Presiden merupakan lembaga paling dipercaya sedangkan BPK meraih 72 persen, MA 66 persen, dan DPR 51 persen.
MA menyadari masih perlu mengupayakan tingkat kepercayaan rakyat yang tinggi. Untuk itu sejak September 2016 diluncurkan Siwas (Sistem Informasi Pengawasan) atau "Whistleblowing System" yang memberi kesempatan kepada publik untuk turut mengawasi dan mengadukan segala bentuk praktik yang melanggar kode etik hakim.
Saat meluncurkan SIWAS pada 29 September 2016, Ketua MA Hatta Ali berharap melalui penggunaan aplikasi Siwas bisa menjadi tonggak penting bagi revitalisasi MA untuk kembali memenangkan kepercayaan publik dan mewujudkan badan peradilan yang agung.
Beberapa waktu lalu beberapa insiden melanda pengadilan dengan kasus-kasus tertangkap tangannya beberapa aparatur pengadilan yang diduga melakukan praktek mafia peradilan.
Secara singkat, kepercayaan masyarakat yang telah dibangun sedikit demi sedikit seolah-olah terhapus begitu saja. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi renungan bagi MA sambil mencari akar masalahnya. MA membuka diri atas kerja sama dengan pihak eksternal, baik itu sesama lembaga negara yang memiliki kewenangan terkait, ataupun unsur masyarakat sipil untuk memberantas mafia peradilan.
Siwas mendapatkan dukungan penuh dari Uni Eropa dan UNDP, melalui Proyek Dukungan Reformasi Peradilan di Indonesia (Sustain). Sustain, yang didanai oleh Uni Eropa ini memiliki empat fokus utama yakni pengawasan internal dan eksternal, pelatihan hakim, panitera dan juru sita, manajemen sumber daya manusia, dan sistem manajemen perkara.
Siwas merupakan salah satu mekanisme penting dimana masyarakat umum/warga dan anggota lembaga peradilan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan transparansi, integritas dan akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guérend.
Christophe Bahuet, Country Director UNDP menambahkan bahwa Siwas langkah penting MA untuk transparansi, akuntabilitas, dan melawan korupsi. Kini, adalah hal yang sangat penting agar sistem tersebut digunakan secara aktif dengan respons yang baik serta perlindungan para pelapor.
Diharapkan kebijakan itu mampu menjadi bahan bakar dan semangat MA dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan.
Terhadap berbagai kasus penangkapan pejabat lembaga negara yang terjerat hukum, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengaku prihatin dan miris. Sangat prihatin banyak lembaga negara kena masalah seperti DPR, DPD, sekarang BPK, kata Zulkifli Hasan menanggapi kasus penangkapan atas pejabat BPK dan Kementerian Desa beberapa waktu lalu. Ia mengimbau agar pejabat publik benar-benar serius dan sungguh-sungguh menjaga kredibilitas lembaga agar publik tetap percaya.
Jangan sampai kepercayaan publik makin tergerus. Mudah-mudahan kejadian kali ini bisa betul-betul dijadikan pelajaran agar tidak terulang lagi di masa datang.
Presiden mengajak seluruh lembaga negara menjadikan rakyat sebagai poros jiwa. Presiden juga mengajak selalu mendengar amanat penderitaan rakyat, bergandengan tangan, bekerja sama, kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017