Pangkalpinang (Antara Babel) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghimbau agar pemerintah provinsi dapat bijak sebelum mengeluarkan izin pertambangan rakyat (IPR) sebagai upaya menjaga kualitas lingkungan di daerah itu.
"Pemprov Kepulauan Babel harus bijak dan berhati-hati sebelum mengeluarkan IPR karena apabila persiapan tidak matang terkait kebijakan tersebut justru akan memperbesar peluang krisis ekologi," kata Direktur Eksekutif Walhi Kepulauan Babel, Ratno Budi di Pangkalpinang, Selasa.
Ia menerangkan Walhi Kepulauan Babel menemukan bahwa ada aktivitas pertambangan atas nama rakyat dapat mengakses wilayah yang dianggap masih memiliki cadangan timah tetapi tidak mempertimbangkan keselamatan lingkungan.
"Aktivitas pertambangan yang tidak mempertimbangkan keselamatan lingkungan dilakukan di daerah aliran sungai, kawasan hutan lindung atau bakau maupun kawasan pariwisata," ujarnya.
Menurut Ratno, penerbitan IPR juga harus mempertimbangkan konteks keselamatan pekerja tambang dengan melihat aktivitasnya apakah sudah sesuai dengan mekanisme atau aturan yang berlaku.
"Temuan kami dalam kurun waktu 10 tahun terakhir rata-rata korban jiwa akibat kecelakaan kerja di lokasi penambangan rakyat tidak mengalami penurunan secara signifikan akibat kesalahan prosedur K3 bagi para pekerja," terangnya.
Selain itu, lanjut dia, usaha pertambangan yang telah memiliki IPR juga harus merealisasikan tanggung jawabnya terhadap kondisi lingkungan.
"Belajar dari tahun-tahun sebelumnya banyak bekas galian lubang tambang yang ditinggal begitu saja tanpa ada proses reklamasi lahan dan IPR jangan menjadi skema perusahaan tambang yang hanya ingin mendapatkan untung besar" ujarnya.
Ia mengatakan Walhi Kepulauan Babel juga berharap agar kebijakan moratorium tambang yang dikeluarkan oleh gubernur dapat berjalan dengan maksimal.
"Moratorium tambang memiliki tiga agenda penting yaitu tidak ada izin baru untuk pertambangan, mengevaluasi izin yang bermasalah serta mendorong percepatan restorasi atau pemulihan lingkungan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Pemprov Kepulauan Babel harus bijak dan berhati-hati sebelum mengeluarkan IPR karena apabila persiapan tidak matang terkait kebijakan tersebut justru akan memperbesar peluang krisis ekologi," kata Direktur Eksekutif Walhi Kepulauan Babel, Ratno Budi di Pangkalpinang, Selasa.
Ia menerangkan Walhi Kepulauan Babel menemukan bahwa ada aktivitas pertambangan atas nama rakyat dapat mengakses wilayah yang dianggap masih memiliki cadangan timah tetapi tidak mempertimbangkan keselamatan lingkungan.
"Aktivitas pertambangan yang tidak mempertimbangkan keselamatan lingkungan dilakukan di daerah aliran sungai, kawasan hutan lindung atau bakau maupun kawasan pariwisata," ujarnya.
Menurut Ratno, penerbitan IPR juga harus mempertimbangkan konteks keselamatan pekerja tambang dengan melihat aktivitasnya apakah sudah sesuai dengan mekanisme atau aturan yang berlaku.
"Temuan kami dalam kurun waktu 10 tahun terakhir rata-rata korban jiwa akibat kecelakaan kerja di lokasi penambangan rakyat tidak mengalami penurunan secara signifikan akibat kesalahan prosedur K3 bagi para pekerja," terangnya.
Selain itu, lanjut dia, usaha pertambangan yang telah memiliki IPR juga harus merealisasikan tanggung jawabnya terhadap kondisi lingkungan.
"Belajar dari tahun-tahun sebelumnya banyak bekas galian lubang tambang yang ditinggal begitu saja tanpa ada proses reklamasi lahan dan IPR jangan menjadi skema perusahaan tambang yang hanya ingin mendapatkan untung besar" ujarnya.
Ia mengatakan Walhi Kepulauan Babel juga berharap agar kebijakan moratorium tambang yang dikeluarkan oleh gubernur dapat berjalan dengan maksimal.
"Moratorium tambang memiliki tiga agenda penting yaitu tidak ada izin baru untuk pertambangan, mengevaluasi izin yang bermasalah serta mendorong percepatan restorasi atau pemulihan lingkungan," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017