Jakarta (Antara Babel) - Pemerintah akan memperbaiki pengelolaan dan pemanfaatan dana desa pada 2018 mendatang agar lebih dapat menciptakan lapangan kerja, sebagaimana arahan Presiden untuk dapat fokus pada kegiatan padat karya, dapat tercapai.
"Presiden mau dana desa Rp60 triliun bisa dinikmati lapangan kerja dari sisi kompensasi. Namun Presiden meminta seluruh kepala daerah untuk memeriksa dengan teliti, karena penyaluran dana desa menghadapi banyak persoalan. Ini tidak sesuai dengan semangat awal," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat jumpa pers di Jakarta, Selasa.
Alokasi dana desa memang terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2015 dana desa sebesar Rp20,76 triliun, pada 2016 Rp46,98 triliun dan pada 2017 mencapai Rp60 triliun.
Sri Mulyani menuturkan, salah satu permasalahan dana desa yaitu penggunaannya yang di luar prioritas. Selain itu, pembangunan dana desa yang diharapkan dapat mempekerjakan masyarakat desa itu sendiri justru dilakukan oleh pihak ketiga. Kemudian, penyaluran dana desa juga kerap kali tidak memiliki bukti yang memadai.
"Kami bersama Mendagri dan Mendes akan melakukan upaya untuk mengurangi berbagai macam masalah dan kendala tersebut termasuk menaikkan kualitas dan akuntabilitas penggunaan dana desa dan desanya sendiri," kata Sri Mulyani.
Ia menambahkan, pada 2018, alokasi dana desa akan fokus pada desa miskin dan memiliki populasi miskin yang banyak. Untuk desa yang tertinggal, dana transfer per kapita akan mencapai Rp587.000 per orang dan untuk yang sangat tertinggal Rp1.182.000 per orang. Sedangkan desa yang tidak tertinggal hanya Rp269.500 per orang.
"Jadi untuk desa, makin tertinggal dan populasi miskin banyak, akan dapat banyak," ujar Sri Mullyani.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penggunaan dana desa yang diberikan kepada perangkat perdesaan harus berjalan secara optimal, salah satunya mampu membuka lapangan pekerjaan.
Selain itu, Jokowi meminta adanya pendampingan pengerjaan proyek desa baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Kepala Negara meminta ada pengawasan kepada jenis proyek yang dikerjakan serta waktu pengerjaan dan proses pengerjaan proyek.
"Ini adalah jumlah yang sangat besar, sangat besar. Dan yang perlu kita pastikan adalah dana itu bisa berjalan optimal di lapangan," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Presiden mau dana desa Rp60 triliun bisa dinikmati lapangan kerja dari sisi kompensasi. Namun Presiden meminta seluruh kepala daerah untuk memeriksa dengan teliti, karena penyaluran dana desa menghadapi banyak persoalan. Ini tidak sesuai dengan semangat awal," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat jumpa pers di Jakarta, Selasa.
Alokasi dana desa memang terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2015 dana desa sebesar Rp20,76 triliun, pada 2016 Rp46,98 triliun dan pada 2017 mencapai Rp60 triliun.
Sri Mulyani menuturkan, salah satu permasalahan dana desa yaitu penggunaannya yang di luar prioritas. Selain itu, pembangunan dana desa yang diharapkan dapat mempekerjakan masyarakat desa itu sendiri justru dilakukan oleh pihak ketiga. Kemudian, penyaluran dana desa juga kerap kali tidak memiliki bukti yang memadai.
"Kami bersama Mendagri dan Mendes akan melakukan upaya untuk mengurangi berbagai macam masalah dan kendala tersebut termasuk menaikkan kualitas dan akuntabilitas penggunaan dana desa dan desanya sendiri," kata Sri Mulyani.
Ia menambahkan, pada 2018, alokasi dana desa akan fokus pada desa miskin dan memiliki populasi miskin yang banyak. Untuk desa yang tertinggal, dana transfer per kapita akan mencapai Rp587.000 per orang dan untuk yang sangat tertinggal Rp1.182.000 per orang. Sedangkan desa yang tidak tertinggal hanya Rp269.500 per orang.
"Jadi untuk desa, makin tertinggal dan populasi miskin banyak, akan dapat banyak," ujar Sri Mullyani.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penggunaan dana desa yang diberikan kepada perangkat perdesaan harus berjalan secara optimal, salah satunya mampu membuka lapangan pekerjaan.
Selain itu, Jokowi meminta adanya pendampingan pengerjaan proyek desa baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Kepala Negara meminta ada pengawasan kepada jenis proyek yang dikerjakan serta waktu pengerjaan dan proses pengerjaan proyek.
"Ini adalah jumlah yang sangat besar, sangat besar. Dan yang perlu kita pastikan adalah dana itu bisa berjalan optimal di lapangan," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017