Jakarta (Antaranews Babel) - Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati mengingatkan purnawirawan TNI dan Polri yang bertarung dalam Pilkada 2018 agar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terjadi perpecahan karena pilihan calon berbeda.
"Jadi, baik TNI maupun Polri harus bahu membahu menjaga persatuan kesatuan bangsa yang kadang secara tak sengaja terbelah karena pilihan calon yang berbeda. Ini bila tidak kita jaga akan menjadi masif dan berpeluang memunculkan konflik-konflik horizontal yang sulit diselesaikan. Media pun vital untuk menjaga keutuhan berbangsa kita," kata Susaningtyas, di Jakarta, Kamis.
Mantan anggota Komisi I DPR ini pun mendukung pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Mulyono yang memerintahkan seluruh jajaran TNI AD untuk terus menjaga soliditas dan sinergitas, baik secara internal maupun eksternal dengan komponen bangsa lainnya.
"Saya setuju dengan Kasad bahwa sinergitas dan soliditas serta menjaga netralitas adalah hal yang sangat penting dalam menghadapi tahun politik ke depan ini. Hal itu ada kaitannya dengan pilkada yang mana calonnya adalah para purnawirawan TNI," kata Nuning, sapaan Susaningtyas Kertopati.
Nuning menilai kebijakan Kasad Jenderal Mulyono yang memerintahkan para Pangdam agar membentuk Tim Pengawal Netralitas TNI yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan menerima laporan pengaduan masyarakat di lingkungannya adalah untuk mengimplementasikan perintah Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto agar prajurit TNI aktif harus menjaga netralitasnya dalam tahun politik 2018 dan 2019.
Ia berpendapat adanya sejumlah purnawirawan TNI yang terjun dalam kancah politik saat ini tidak akan membuat militer kembali berkuasa.
"Hal itu bisa saja demikian (berkuasa), tetapi menurut saya kecil kemungkinan akan berhasil karena saat ini kan supremasi sipil sangat kuat. Saya rasa TNI/Polri sadar akan hal itu, sehingga merupakan hal yang tak ada kaitannya antara pencalonan purnawirawan dan kembalinya kekuasaan militer di negara kita," kata Nuning.
Kasad Jenderal Mulyono sebelumnya memerintahkan jajarannya untuk membentuk Tim Pengawal Netralitas TNI guna mengantisipasi adanya oknum-oknum tentara yang bersikap tak netral pada tahun politik.
"Saya perintahkan kepada para pangdam agar mebentuk Tim Pengawal Netralitas TNI yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan menerima laporan pengaduan masyarakat di lingkungannya masing-masing," ujar Mulyono di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (15/1).
Menurutnya, TNI AD harus tegas berada di tengah-tengah kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Ia juga mengingatkan, loyalitas TNI AD haruslah tegak lurus ke atas secara hierarkis, sesuai dengan amanat konstitusi dan perintah harian Panglima TNI yang disampaikan di awal 2018.
"Saya perintahkan ke seluruh jajaran TNI AD di mana pun berada untuk terus menjaga soliditas dan sinergitas. Baik secara internal maupun eksternal dengan komponen bangsa lainnya," katanya pula.
Kasad juga mengingatkan kepada purnawirawan TNI AD yang maju dalam konstelasi politik di Pilkada 2018, agar tidak menarik-narik dan melibatkan personel TNI terhadap berbagai akses yang dapat mengarah pada politik praktis.
"Para purnawirawan agar benar-benar tulus dan ikhlas untuk tidak menarik-narik lagi dan melibatkan personel TNI AD terhadap berbagai akses yang dapat mengarah pada politik praktis, serta agar netralitas TNI AD tetap terjaga," kata Kasad.
Menurut Mulyono, dalam Pilkada 2018 ini terdapat beberapa purnawirawan TNI AD yang turut berkompetisi, seperti mantan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi (pensiun dini) maju dalam Pilkada Sumut, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin maju dalam Pilkada Jabar, dan Mayjen TNI (Purn) Sudrajat maju dalam Pilkada Jabar.
"Saya tegaskan bahwa yang turut dalam kontestasi Pilkada 2018 adalah para purnawirawan yang telah mengakhiri masa dinasnya. Sebagai Warga Negara Indonesia, tentunya mereka juga memiliki hak politik untuk turut dalam kontestasi politik yang ada. Jadi, tidak benar bahwa pilkada ini adalah wujud kembalinya TNI untuk berpolitik praktis," ujar jenderal bintang empat ini.
Ia menambahkan, tahun politik merupakan momentum strategis yang kembali akan menguji persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sempat menghadapi guncangan seiring dengan Pilkada 2017 yang lalu.
Namun, sejak Reformasi TNI digulirkan pada tahun 1998, TNI telah bertekad untuk tidak lagi berperan di ranah politik praktis, di antaranya melalui penghapusan peran Dwi Fungsi ABRI, penarikan TNI dari legislatif pada tahun 2004 serta reorganisasi dan reaktualisasi peran TNI.
Mulyono menyebutkan, netralitas TNI telah teruji dengan tidak adanya keinginan TNI untuk berpolitik praktis dan selalu menjadi penekanan bagi seluruh prajurit TNI dari tingkat atas sampai dengan bawah.
"Netralitas TNI telah menjadi jiwa, napas dan sikap yang ditunjukkan oleh seluruh prajurit TNI AD dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, netralitas bagi TNI AD telah final dan tidak perlu diperdebatkan atau pun diragukan kembali," katanya menegaskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Jadi, baik TNI maupun Polri harus bahu membahu menjaga persatuan kesatuan bangsa yang kadang secara tak sengaja terbelah karena pilihan calon yang berbeda. Ini bila tidak kita jaga akan menjadi masif dan berpeluang memunculkan konflik-konflik horizontal yang sulit diselesaikan. Media pun vital untuk menjaga keutuhan berbangsa kita," kata Susaningtyas, di Jakarta, Kamis.
Mantan anggota Komisi I DPR ini pun mendukung pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Mulyono yang memerintahkan seluruh jajaran TNI AD untuk terus menjaga soliditas dan sinergitas, baik secara internal maupun eksternal dengan komponen bangsa lainnya.
"Saya setuju dengan Kasad bahwa sinergitas dan soliditas serta menjaga netralitas adalah hal yang sangat penting dalam menghadapi tahun politik ke depan ini. Hal itu ada kaitannya dengan pilkada yang mana calonnya adalah para purnawirawan TNI," kata Nuning, sapaan Susaningtyas Kertopati.
Nuning menilai kebijakan Kasad Jenderal Mulyono yang memerintahkan para Pangdam agar membentuk Tim Pengawal Netralitas TNI yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan menerima laporan pengaduan masyarakat di lingkungannya adalah untuk mengimplementasikan perintah Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto agar prajurit TNI aktif harus menjaga netralitasnya dalam tahun politik 2018 dan 2019.
Ia berpendapat adanya sejumlah purnawirawan TNI yang terjun dalam kancah politik saat ini tidak akan membuat militer kembali berkuasa.
"Hal itu bisa saja demikian (berkuasa), tetapi menurut saya kecil kemungkinan akan berhasil karena saat ini kan supremasi sipil sangat kuat. Saya rasa TNI/Polri sadar akan hal itu, sehingga merupakan hal yang tak ada kaitannya antara pencalonan purnawirawan dan kembalinya kekuasaan militer di negara kita," kata Nuning.
Kasad Jenderal Mulyono sebelumnya memerintahkan jajarannya untuk membentuk Tim Pengawal Netralitas TNI guna mengantisipasi adanya oknum-oknum tentara yang bersikap tak netral pada tahun politik.
"Saya perintahkan kepada para pangdam agar mebentuk Tim Pengawal Netralitas TNI yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan menerima laporan pengaduan masyarakat di lingkungannya masing-masing," ujar Mulyono di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (15/1).
Menurutnya, TNI AD harus tegas berada di tengah-tengah kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Ia juga mengingatkan, loyalitas TNI AD haruslah tegak lurus ke atas secara hierarkis, sesuai dengan amanat konstitusi dan perintah harian Panglima TNI yang disampaikan di awal 2018.
"Saya perintahkan ke seluruh jajaran TNI AD di mana pun berada untuk terus menjaga soliditas dan sinergitas. Baik secara internal maupun eksternal dengan komponen bangsa lainnya," katanya pula.
Kasad juga mengingatkan kepada purnawirawan TNI AD yang maju dalam konstelasi politik di Pilkada 2018, agar tidak menarik-narik dan melibatkan personel TNI terhadap berbagai akses yang dapat mengarah pada politik praktis.
"Para purnawirawan agar benar-benar tulus dan ikhlas untuk tidak menarik-narik lagi dan melibatkan personel TNI AD terhadap berbagai akses yang dapat mengarah pada politik praktis, serta agar netralitas TNI AD tetap terjaga," kata Kasad.
Menurut Mulyono, dalam Pilkada 2018 ini terdapat beberapa purnawirawan TNI AD yang turut berkompetisi, seperti mantan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi (pensiun dini) maju dalam Pilkada Sumut, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin maju dalam Pilkada Jabar, dan Mayjen TNI (Purn) Sudrajat maju dalam Pilkada Jabar.
"Saya tegaskan bahwa yang turut dalam kontestasi Pilkada 2018 adalah para purnawirawan yang telah mengakhiri masa dinasnya. Sebagai Warga Negara Indonesia, tentunya mereka juga memiliki hak politik untuk turut dalam kontestasi politik yang ada. Jadi, tidak benar bahwa pilkada ini adalah wujud kembalinya TNI untuk berpolitik praktis," ujar jenderal bintang empat ini.
Ia menambahkan, tahun politik merupakan momentum strategis yang kembali akan menguji persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sempat menghadapi guncangan seiring dengan Pilkada 2017 yang lalu.
Namun, sejak Reformasi TNI digulirkan pada tahun 1998, TNI telah bertekad untuk tidak lagi berperan di ranah politik praktis, di antaranya melalui penghapusan peran Dwi Fungsi ABRI, penarikan TNI dari legislatif pada tahun 2004 serta reorganisasi dan reaktualisasi peran TNI.
Mulyono menyebutkan, netralitas TNI telah teruji dengan tidak adanya keinginan TNI untuk berpolitik praktis dan selalu menjadi penekanan bagi seluruh prajurit TNI dari tingkat atas sampai dengan bawah.
"Netralitas TNI telah menjadi jiwa, napas dan sikap yang ditunjukkan oleh seluruh prajurit TNI AD dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, netralitas bagi TNI AD telah final dan tidak perlu diperdebatkan atau pun diragukan kembali," katanya menegaskan.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018