Jakarta (Antaranews Babel) - Dua pekan setelah dilantik menjadi Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo tak membuang waktu lagi untuk "tancap gas" melakukan sejumlah langkah guna memastikan kepemimpinannya di parlemen berjalan dengan efektif.
Salah satu target kerja mantan Ketua Komisi III DPR RI itu adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap parlemen melalui perbaikan kinerja dalam pengawasan dan juga legislasi peraturan perundangan.
Dalam sebuah kesempatan wawancara dengan Antara di Jakarta, beberapa waktu lalu, Bambang menilai kritik yang disampaikan anggota DPR dalam rangka fungsi pengawasan seharusnya konstruktif sehingga apa yang disampaikan bukan hanya mencari "panggung" untuk pencitraan pribadi.
Dia memahami bahwa salah satu tugas anggota DPR adalah berbicara menyampaikan kritik, namun kritik itu harus memiliki makna karena kalau tidak bermakna maka hanya menciptakan kegaduhan.
Karena itu, dia meminta anggota DPR dalam menyampaikan pendapatnya menyadari bahwa apa yang disampaikannya akan mempengaruhi elektabilitas dirinya dan partai.
Menurutnya, bila kesadaran individual itu disadari secara benar maka akan menggunakan panggung dengan baik untuk menaikkan elektoral.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah dan DPR untuk kesejahteraan rakyat sehingga harus menomorduakan kepentingan partai.
Menurut dia, kepentingan partai tidak boleh dibicarakan di DPR, namun di konstituen agar tidak terjadi kegaduhan karena kepentingan ego masing-masing.
Salah satu yang dilakukan Bambang adalah dengan menjalin komunikasi reguler dengan para pimpinan Fraksi yang ada di DPR RI.
Tujuan pertemuan reguler itu selain bertukar informasi juga mendorong adanya komunikasi yang baik antarfraksi dengan pimpinan DPR RI.
Rapat informal bersama pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan tersebut diselenggarakan Bambang di ruang rapat pimpinan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (22/1), sepekan setelah ia dilantik.
Pada rapat tersebut hadir pimpinan dari 11 komisi meliputi Komisi I hingga Komisi XI, serta lima pimpinan AKD, meliputi Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), serta Mahkamah Kehormatan DPR (MKD).
Bambang mengatakan rapat informal lintas komisi dan AKD ini akan dilakukan rutin setiap bulan guna membahas capaian legislasi dan membicarakan penyelesaian persoalan yang dihadapi setiap komisi dan AKD.
Pada rapat informal tersebut, pimpinan komisi maupun AKD menyampaikan kinerja masing-masing di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Menurutnya, persoalan legislasi menjadi bahasan serius karena memang ada target tertentu untuk menyelesiakan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang telah tercatat di program legislasi nasional prioritas.
Rapat informal itu juga membahas persoalan lainnya yang dihadapi komisi dan AKD, dengan memberikan kesempatan kepada pimpinan komisi dan AKD untuk menyampaikan masukan.
Ia menilai Kalau semua pimpinan komisi dan AKD saling tahu persoalan dan ada komunikasi maka akan cepat mencari solusi di lintas komisi dan AKD.
Selain mendorong komunikasi antarpimpinan fraksi yang diharapkan bisa mendorong perbaikan kinerja anggota DPR RI, seperti yang ia katakan saat ditanya Antara mengenai apa saja langkah yang akan dilakukannya, Bambang juga akan mendorong pembahasan efektif rancangan undang-undang yang kini menumpuk.
Tiga hari setelah menggelar rapat dengan pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan, Ketua DPR RI menggelar rapat pimpinan (rapim) DPR RI pertama kali, salah satunya membahas percepatan realisasi target prolegnas.
Hadir pada rapim tersebut seluruh wakil ketua DPR RI, yakni Fadli Zon yang membidangi urusan politik, hukum, dan keamanan (polhukam), Fahri Hamzah (bidang kesejahteraan rakyat), Agus Hermanto (bidang industri dan pembangunan), serta Taufik Kurniawan (bidang ekonomi dan keuangan).
Ia menjelaskan, rapim membicarakan beberapa agenda. Di bidang legislasi membicarakan percepatan target realisasi prolegnas, seperti perkembangan pembahasan revisi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).
Menurutnya, perkembangan revisi UU MD3 pada prinsipnya sudah ada kesepakatan antara DPR RI dan Pemerintah sehingga diharapkan paling lambat pada 14 Februari mendatang sudah dapat disetujui menjadi undang-undang.
Mencairkan Ketegangan
Selain perbaikan citra DPR RI dan menyelesaikan pekerjaan rumah pembahasan rancangan undang-undang, hal lain yang akan dilakukan oleh Bambang adalah mencarikan relasi yang tepat dan saling mendukung antara DPR RI dengan KPK.
Salah satu yang akan dilakukan DPR RI adalah tidak akan mendorong revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Bambang Soesatyo mengatakan dalam beberapa waktu ke depan selain menjalankan tugas-tugas legislasi dan pengawasan, agenda anggota DPR RI juga akan diisi dengan kegiatan di dapil masing-masing sehingga perlu berkonsentrasi pada pekerjaan rumah pembahasan rancangan undang-undang yang ada.
Ia mengatakan bila dilakukan revisi UU KPK maka akan menambah beban pembahasan rancangan undang-undang yang ada sehingga tidak realistis dengan upaya menyelesaikan RUU yang menjadi prioritas.
Dia meyakini kalau hubungan DPR dengan KPK berjalan harmonis maka hubungan DPR dengan semua institusi pemerintahan maupun lembaga masyarakat juga akan berjalan baik.
Untuk mewujudkan hamonisasi antara DPR-KPK, dirinya akan mendorong agar Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK dapat segera mengeluarkan rekomendasi akhir.
Menciptakan hubungan yang harmonis antara DPR dengan pemerintah, yaitu dengan membuat teduh suasana di internal DPR.
Menurut dia, DPR dan Pemerintah harus berpikir untuk kepentingan rakyat yaitu mewujudkan lapangan pekerjaan, sembako murah, dan rumah terjangkau.
Tantangan yang dihadapi Bambang yang hanya memiliki waktu kurang dari dua tahun membenahi wajah DPR RI tentu bukan perkara yang mudah, namun bila ia berhasil mencapai target yang digariskannya, tak hanya DPR RI yang memetik hasilnya, namun juga citra Partai Golkar yang terangkat saat pemilu dan Pilpres 2019.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
Salah satu target kerja mantan Ketua Komisi III DPR RI itu adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap parlemen melalui perbaikan kinerja dalam pengawasan dan juga legislasi peraturan perundangan.
Dalam sebuah kesempatan wawancara dengan Antara di Jakarta, beberapa waktu lalu, Bambang menilai kritik yang disampaikan anggota DPR dalam rangka fungsi pengawasan seharusnya konstruktif sehingga apa yang disampaikan bukan hanya mencari "panggung" untuk pencitraan pribadi.
Dia memahami bahwa salah satu tugas anggota DPR adalah berbicara menyampaikan kritik, namun kritik itu harus memiliki makna karena kalau tidak bermakna maka hanya menciptakan kegaduhan.
Karena itu, dia meminta anggota DPR dalam menyampaikan pendapatnya menyadari bahwa apa yang disampaikannya akan mempengaruhi elektabilitas dirinya dan partai.
Menurutnya, bila kesadaran individual itu disadari secara benar maka akan menggunakan panggung dengan baik untuk menaikkan elektoral.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah dan DPR untuk kesejahteraan rakyat sehingga harus menomorduakan kepentingan partai.
Menurut dia, kepentingan partai tidak boleh dibicarakan di DPR, namun di konstituen agar tidak terjadi kegaduhan karena kepentingan ego masing-masing.
Salah satu yang dilakukan Bambang adalah dengan menjalin komunikasi reguler dengan para pimpinan Fraksi yang ada di DPR RI.
Tujuan pertemuan reguler itu selain bertukar informasi juga mendorong adanya komunikasi yang baik antarfraksi dengan pimpinan DPR RI.
Rapat informal bersama pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan tersebut diselenggarakan Bambang di ruang rapat pimpinan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (22/1), sepekan setelah ia dilantik.
Pada rapat tersebut hadir pimpinan dari 11 komisi meliputi Komisi I hingga Komisi XI, serta lima pimpinan AKD, meliputi Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), serta Mahkamah Kehormatan DPR (MKD).
Bambang mengatakan rapat informal lintas komisi dan AKD ini akan dilakukan rutin setiap bulan guna membahas capaian legislasi dan membicarakan penyelesaian persoalan yang dihadapi setiap komisi dan AKD.
Pada rapat informal tersebut, pimpinan komisi maupun AKD menyampaikan kinerja masing-masing di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Menurutnya, persoalan legislasi menjadi bahasan serius karena memang ada target tertentu untuk menyelesiakan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang telah tercatat di program legislasi nasional prioritas.
Rapat informal itu juga membahas persoalan lainnya yang dihadapi komisi dan AKD, dengan memberikan kesempatan kepada pimpinan komisi dan AKD untuk menyampaikan masukan.
Ia menilai Kalau semua pimpinan komisi dan AKD saling tahu persoalan dan ada komunikasi maka akan cepat mencari solusi di lintas komisi dan AKD.
Selain mendorong komunikasi antarpimpinan fraksi yang diharapkan bisa mendorong perbaikan kinerja anggota DPR RI, seperti yang ia katakan saat ditanya Antara mengenai apa saja langkah yang akan dilakukannya, Bambang juga akan mendorong pembahasan efektif rancangan undang-undang yang kini menumpuk.
Tiga hari setelah menggelar rapat dengan pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan, Ketua DPR RI menggelar rapat pimpinan (rapim) DPR RI pertama kali, salah satunya membahas percepatan realisasi target prolegnas.
Hadir pada rapim tersebut seluruh wakil ketua DPR RI, yakni Fadli Zon yang membidangi urusan politik, hukum, dan keamanan (polhukam), Fahri Hamzah (bidang kesejahteraan rakyat), Agus Hermanto (bidang industri dan pembangunan), serta Taufik Kurniawan (bidang ekonomi dan keuangan).
Ia menjelaskan, rapim membicarakan beberapa agenda. Di bidang legislasi membicarakan percepatan target realisasi prolegnas, seperti perkembangan pembahasan revisi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).
Menurutnya, perkembangan revisi UU MD3 pada prinsipnya sudah ada kesepakatan antara DPR RI dan Pemerintah sehingga diharapkan paling lambat pada 14 Februari mendatang sudah dapat disetujui menjadi undang-undang.
Mencairkan Ketegangan
Selain perbaikan citra DPR RI dan menyelesaikan pekerjaan rumah pembahasan rancangan undang-undang, hal lain yang akan dilakukan oleh Bambang adalah mencarikan relasi yang tepat dan saling mendukung antara DPR RI dengan KPK.
Salah satu yang akan dilakukan DPR RI adalah tidak akan mendorong revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Bambang Soesatyo mengatakan dalam beberapa waktu ke depan selain menjalankan tugas-tugas legislasi dan pengawasan, agenda anggota DPR RI juga akan diisi dengan kegiatan di dapil masing-masing sehingga perlu berkonsentrasi pada pekerjaan rumah pembahasan rancangan undang-undang yang ada.
Ia mengatakan bila dilakukan revisi UU KPK maka akan menambah beban pembahasan rancangan undang-undang yang ada sehingga tidak realistis dengan upaya menyelesaikan RUU yang menjadi prioritas.
Dia meyakini kalau hubungan DPR dengan KPK berjalan harmonis maka hubungan DPR dengan semua institusi pemerintahan maupun lembaga masyarakat juga akan berjalan baik.
Untuk mewujudkan hamonisasi antara DPR-KPK, dirinya akan mendorong agar Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK dapat segera mengeluarkan rekomendasi akhir.
Menciptakan hubungan yang harmonis antara DPR dengan pemerintah, yaitu dengan membuat teduh suasana di internal DPR.
Menurut dia, DPR dan Pemerintah harus berpikir untuk kepentingan rakyat yaitu mewujudkan lapangan pekerjaan, sembako murah, dan rumah terjangkau.
Tantangan yang dihadapi Bambang yang hanya memiliki waktu kurang dari dua tahun membenahi wajah DPR RI tentu bukan perkara yang mudah, namun bila ia berhasil mencapai target yang digariskannya, tak hanya DPR RI yang memetik hasilnya, namun juga citra Partai Golkar yang terangkat saat pemilu dan Pilpres 2019.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018