Jakarta (Antaranews Babel) - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang demokratis dan berkualitas diharapkan dapat mengokohkan persatuan bangsa serta menguatkan negara.
"Negara menjadi kuat dimulai dari rakyatnya yang kondusif dan memiliki kesadaran tinggi dalam menggunakan hak politiknya dengan baik," kata Agus Hermanto dalam pidatonya sebagai pembicara utama pada diskusi "Pilkada Serentak dan Pemilu: Pemilih Berdaulat Negara Kuat" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
Karena itu, kata Agus, pemerintah maupun penyelenggara Pemilu perlu memberikan wawasan dan kesadaran kepada rakyat sebagai pemilih untuk menggunakan hak politiknya dengan baik di antaranya memberikan hak suaranya dalam pilkada dan pemilu.
Menurut dia, dalam penyelenggaraan pilkada dan pemilu secara langsung, maka kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga pilkada dan pemilu harus diselenggarakan secara demokratis dan berkualitas.
"Perbedaan pilihan dari pemilih dan banyaknya kontestan dalam pilkada dan pemilu, hendaknya dapat disikapi secara dewasa dan bukannya menjadi pemicu rakyat menjadi terkotak-kotak," katanya.
Penyelenggaraan pilkada dan pemilu menjadi demokratis dan berkualitas, kata dia, antara lain ditentukan oleh sikap partai politik maupun rakyat sebagai pemilih.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menjelaskan, partai politik hendaknya mengusulkan calon pemimpin baik sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif yang berkualitas serta menghindari praktik politik uang.
Di sisi lain, kata dia, pemilih juga hendaknya dapat menggunakan hak politiknya dengan baik dan tidak terpengaruh oleh iming-iming politik uang.
"Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka dapat menghasilkan pilkada dan pemilu yang demokratis serta pemimpin yang berkualitas," katanya.
Agus menegaskan, pilkada dan pemilu adalah proses politik untuk menghasilkan pemimpin yang legitimate.
Dalam proses politik ini, kata dia, rakyat harus diajak dan dilibatkan dalam memilih pemimpin di eksekutif maupun wakil rakyat di legislatif.
"Tanpa keikutsertaan rakyat, pelaksanaan pilkada dan hanya rutinitas dan prosedural demokrasi tanpa kualitas," ungkapnya.
Agus mengingatkan agar penyelenggara pemilu maupun partai politik sebagai peserta pemilu harus memberikan pendidikan politik yang cukup kepada rakyatnya, terutama rakyat yang memiliki hak pilih.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018