Jakarta (Antaranews Babel) - Penyaluran bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) periode Januari-Maret sudah 97 persen dengan cakupan distribusi secara nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam konferensi pers di kantor Kemenko PMK Jakarta, Selasa, mengatakan penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) juga sudah mencapai 86 persen di 44 kota dengan penerima 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Dengan pencapaian seperti itu kami sedang mempertimbangkan dan mengkaji untuk bisa memperluas BPNT ke depan yang akan didistribusikan dengan penambahan 24 kabupaten-kota," kata Puan.
Menko PMK mengemukakan hasil survei yang menyebutkan bahwa 90 persen keluarga penerima manfaat (KPM) menyatakan kepuasan terhadap bantuan sosial dari pemerintah baik itu BPNT, bansos rastra, serta Program Keluarga Harapan (PKH).
Puan menjelaskan saat ini setiap KPM hanya bisa memanfaatkan BPNT untuk mendapatkan telur dan beras. Dia menerangkan pemerintah menghilangkan gula dan minyak yang sebelumnya bisa didapatkan pada BPNT dengan pertimbangan kebutuhan gizi masyarakat akan karbohidrat dan protein.
Menko PMK juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk menambah bansos BPNT dari 44 kota ditambah 24 kabupaten-kota.
Sementara untuk Keluarga Penerima Manfaat juga rencananya akan ditambah dua juta KPM dan ditargetkan sampai 10 juta KPM pada tahun ini.
Namun Puan menegaskan penambahan bansos tersebut dilihat dari kesiapan semua pihak mulai dari pemerintah pusat, bank penyalur, hingga kesiapan di daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam konferensi pers di kantor Kemenko PMK Jakarta, Selasa, mengatakan penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) juga sudah mencapai 86 persen di 44 kota dengan penerima 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Dengan pencapaian seperti itu kami sedang mempertimbangkan dan mengkaji untuk bisa memperluas BPNT ke depan yang akan didistribusikan dengan penambahan 24 kabupaten-kota," kata Puan.
Menko PMK mengemukakan hasil survei yang menyebutkan bahwa 90 persen keluarga penerima manfaat (KPM) menyatakan kepuasan terhadap bantuan sosial dari pemerintah baik itu BPNT, bansos rastra, serta Program Keluarga Harapan (PKH).
Puan menjelaskan saat ini setiap KPM hanya bisa memanfaatkan BPNT untuk mendapatkan telur dan beras. Dia menerangkan pemerintah menghilangkan gula dan minyak yang sebelumnya bisa didapatkan pada BPNT dengan pertimbangan kebutuhan gizi masyarakat akan karbohidrat dan protein.
Menko PMK juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk menambah bansos BPNT dari 44 kota ditambah 24 kabupaten-kota.
Sementara untuk Keluarga Penerima Manfaat juga rencananya akan ditambah dua juta KPM dan ditargetkan sampai 10 juta KPM pada tahun ini.
Namun Puan menegaskan penambahan bansos tersebut dilihat dari kesiapan semua pihak mulai dari pemerintah pusat, bank penyalur, hingga kesiapan di daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018