Jakarta, (Antaranews Babel) - Direktur UNDP Indonesia Christophe Bahuet mengatakan negara-negara kepulauan dan pulau di seluruh dunia menghadapi tantangan berat dalam melindungi laut dan samudera.
"Kegagalan dalam melindungi laut dan mengatasi perubahan iklim akan membawa bencana sosial dan ekonomi bagi masyarakat di seluruh dunia," ujar Bahuet di sela-sela Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) Forum Negara Pulau dan Kepulauan (AIS) di Jakarta, Kamis.
Karena itu dibutuhkan komitmen kuat dan solusi inovatif dalam meningkatkan perlindungan laut dan mengatasi perubahan iklim.
"SOM ke-2 memfasilitasi pertukaran pengalaman dan menemukan penanganan yang baru untuk mengatasi tantangan yang ada" kata dia.
Ia mengatakan UNDP menaksir pasar industri kelautan dan sumber daya pesisir secara global nilainya antara 3 triliun hingga 6 triliun dolar AS per tahun.
"Kerja sama UNDP dengan Pemerintah Indonesia sangat penting untuk melakukan intervensi strategis yang inovatif serta efektif dalam mengatasi dampak perubahan iklim," kata dia.
Tahun 2018, Indonesia kembali mengadakan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) AIS ke-2 sebagai tindak lanjut dari SOM pertama yang diselenggarakan pada November 2017.
Forum ini adalah kerja sama kedua antara Kemenko Bidang Kemaritiman dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). SOM AIS ini diselenggarakan pada 6-8 September 2018 di Jakarta dengan mengundang 46 negara Kepulauan dan Negara Pulau yang berada di Kawasan Asia dan Afrika.
Negara-negara yang diundang antara lain Singapura, Palau, Mauritius, Saint Kitts And Navis, New Zealand, dan United Kingdom.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Kegagalan dalam melindungi laut dan mengatasi perubahan iklim akan membawa bencana sosial dan ekonomi bagi masyarakat di seluruh dunia," ujar Bahuet di sela-sela Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) Forum Negara Pulau dan Kepulauan (AIS) di Jakarta, Kamis.
Karena itu dibutuhkan komitmen kuat dan solusi inovatif dalam meningkatkan perlindungan laut dan mengatasi perubahan iklim.
"SOM ke-2 memfasilitasi pertukaran pengalaman dan menemukan penanganan yang baru untuk mengatasi tantangan yang ada" kata dia.
Ia mengatakan UNDP menaksir pasar industri kelautan dan sumber daya pesisir secara global nilainya antara 3 triliun hingga 6 triliun dolar AS per tahun.
"Kerja sama UNDP dengan Pemerintah Indonesia sangat penting untuk melakukan intervensi strategis yang inovatif serta efektif dalam mengatasi dampak perubahan iklim," kata dia.
Tahun 2018, Indonesia kembali mengadakan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) AIS ke-2 sebagai tindak lanjut dari SOM pertama yang diselenggarakan pada November 2017.
Forum ini adalah kerja sama kedua antara Kemenko Bidang Kemaritiman dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). SOM AIS ini diselenggarakan pada 6-8 September 2018 di Jakarta dengan mengundang 46 negara Kepulauan dan Negara Pulau yang berada di Kawasan Asia dan Afrika.
Negara-negara yang diundang antara lain Singapura, Palau, Mauritius, Saint Kitts And Navis, New Zealand, dan United Kingdom.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018