Pangkalpinang (Antara Babel) - Provincial Governance Strengthening Programme-United Nations Development Programme (PGSP-UNDP) dijadwalkan meluncurkan peta jalan reformasi birokrasi Provinsi Bangka Belitung (Babel) di Pangkalpinang, Rabu (22/5).
"Peluncuran ini diharapkan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah yang selama ini dinilai boros, lamban dan kurang peka terhadap persoalan empiris masyarakat," ujar Communication Analyst PGSP-UNDP Suryo Tomi di Pangkalpinang, Selasa.
Peluncuran tersebut akan dipimpin Gubernur Kepulauan Bangka Belitung H Eko Maulana Ali, disaksikan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo, Country Director of United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia Beate Trankmann, dan Direktur Desentralisasi, Pengurangan Kemiskinan dan Pembangunan Pedesaan AusAid Petra Karetji.
Acara kemudian akan disambung dengan rangkaian Seminar Pengaitan dan Penguatan Reformasi Birokrasi, Pembangunan Daerah, dan Daya Saing Daerah yang menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo, Guru Besar STIA-LAN Prof Mustopadidjaja, Peneliti STIA-LAN dan UNDP Ratri Istania dan Guru Besar Administrasi Publik UGM dan UNDP Prof Dr Sofian Effendi.
Ia menjelaskan, selama ini salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu birokrasi yang tidak efisien. Menyadari hal itu, pemerintah memulai reformasi birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Selain itu, agenda tersebut juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014.
"Kami bersama dengan Bappenas mendukung agenda tersebut agar berjalan juga di tingkat daerah," ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini beberapa bentuk dukungan PGSP antara lain memberikan bimbingan teknis dan mengadakan studi/kajian tentang pengaitan dan penguatan antara reformasi birokrasi, pembangunan daerah dan daya saing daerah.
"Peta perjalanan reformasi biokrasi Babel merupakan penjabaran dari upaya reformasi birokrasi yang telah dimulai oleh emerintah pusat pada 2010," ujarnya.
