Pangkalpinang (Antaranewa Babel) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah, masih terkendala lahan pertambangan bijih timah di kawasan itu.
"Sekitar 200 dari 385 hektare total lahan yang disediakan untuk KEK Pariwisata Tanjung Gunung masih kawasan penambangan bijih timah," kata Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Andy Yusfany saat rapat koordinasi perkembangan KEK Pariwisata Tanjung Gunung di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan masalah lain perkembangan KEK Tanjung Gunung di antaranya 385 hektare yang disediakan untuk KEK tersebut belum diakomodir dalam RTRW Kabupaten Bangka Tengah.
Selain itu, persoalan lainnya muncul, karena DPRD Kabupaten Bangka Tengah belum mau menyetujui, karena di dalam luas lahan 385 hektare tersebut, ada sekitar 200 hektare merupakan kawasan pertambangan.
"Permasalahan ini salah satu prioritas pemerintah daerah, agar perkembangan KEK ini berjalan dengan baik," ujarnya.
Menurut dia saat ini pengembangan kawasan wisata menjadi salah satu prioritas daerah, karena sektor ini dianggap bisa mengganti sektor pertambangan yang sampai saat ini masih menjadi sektor primadona.
"Cukup banyak potensi wisata di Kepulauan Bangka Belitung khususnya Desa Tanjung Gunung diantaranya wisata alam pantai, budaya dan lainnya," ujarnya.
Ia mengatakan untuk membahas persoalan ini lebih lanjut, rencananya Selasa (22/1) Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Tengah akan berdialog dengan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna memperjelas persoalan pengembangan KEK ini.
"DPRD Bangka Tengah besok ingin mendengarkan penjelasan dari Kepala Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, ESDM dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkait masalah pengembangan KEK Pariwisata ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Sekitar 200 dari 385 hektare total lahan yang disediakan untuk KEK Pariwisata Tanjung Gunung masih kawasan penambangan bijih timah," kata Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Andy Yusfany saat rapat koordinasi perkembangan KEK Pariwisata Tanjung Gunung di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan masalah lain perkembangan KEK Tanjung Gunung di antaranya 385 hektare yang disediakan untuk KEK tersebut belum diakomodir dalam RTRW Kabupaten Bangka Tengah.
Selain itu, persoalan lainnya muncul, karena DPRD Kabupaten Bangka Tengah belum mau menyetujui, karena di dalam luas lahan 385 hektare tersebut, ada sekitar 200 hektare merupakan kawasan pertambangan.
"Permasalahan ini salah satu prioritas pemerintah daerah, agar perkembangan KEK ini berjalan dengan baik," ujarnya.
Menurut dia saat ini pengembangan kawasan wisata menjadi salah satu prioritas daerah, karena sektor ini dianggap bisa mengganti sektor pertambangan yang sampai saat ini masih menjadi sektor primadona.
"Cukup banyak potensi wisata di Kepulauan Bangka Belitung khususnya Desa Tanjung Gunung diantaranya wisata alam pantai, budaya dan lainnya," ujarnya.
Ia mengatakan untuk membahas persoalan ini lebih lanjut, rencananya Selasa (22/1) Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Tengah akan berdialog dengan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna memperjelas persoalan pengembangan KEK ini.
"DPRD Bangka Tengah besok ingin mendengarkan penjelasan dari Kepala Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, ESDM dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkait masalah pengembangan KEK Pariwisata ini," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019