Polri-TNI jaga ketat pleno rekapitulasi Pemilu 2019 di Bangka Barat

Muntok, Babel (ANTARA) - Puluhan personel Polres Bangka Barat bersama anggota TNI melakukan penjagaan ketat di lokasi pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang digelar di Kantor KPU Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Pada tahapan penghitungan suara di tingkat kabupaten ini, kami kerahkan sebanyak 40 personel polisi bersama delapan anggota TNI," kata Kapolres Bangka Barat AKBP Firman Andreanto diwakili Kepala Bagian Operasi Kompol Pebriandi Haloho, di Muntok, Selasa.

Pelaksanaan pengamanan dilakukan tidak hanya di dalam gedung, namun juga di luar ruang pertemuan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan rapat pleno.

"Pengamanan kami maksimalkan agar tahapan akhir Pemilu 2019 di tingkat kabupaten bisa berjalan lancar dan sukses," katanya pula.

Penjagaan yang dilakukan personel berseragam maupun berpakaian sipil dilakukan sejak pagi hari hingga selesai proses rekapitulasi.

Menurut dia, pengamanan pelaksanaan seluruh tahapan pemilu di daerah itu sampai saat ini sudah maksimal dan berjalan sesuai standar operasional yang berlaku.

Ia mengatakan, sampai saat ini tidak ada gejolak di tengah masyarakat berkat peran aktif seluruh elemen yang terlibat dalam pengamanan dan pelaksanaan pemilu.

"Keberhasilan dalam mengawal pemilu damai ini juga berkat peran aktif masyarakat, kami berharap seluruh tahapan pemilu di tingkat kabupaten bisa sukses, aman, tertib dan damai sehingga masyarakat bisa menjalankan aktivitas seperti biasa," katanya.

Rapat pleno rekapitulasi di Kantor KPU Kabupaten Bangka Barat dimulai Selasa, sekitar pukul 09.00 WIB, seremonial pembukaan dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Kabupaten Bangka Barat, antara lain Kapolres, Dandim 0413, Ketua Pengadilan Negeri Muntok, Asisten I Pemkab Bangka Barat, perwakilan Kejaksanaan Negeri, Bawaslu kabupaten, para saksi parpol dan peserta pemilu perwakilan ormas, LSM, tokoh agama dan tokoh masyarakat kabupaten setempat.