Pangkalpinang (ANTARA) - Nilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 devisit sebesar Rp190 miliar, karena pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan belanja pemerintah provinsi penghasil bijih timah itu.
"Kita akan membahas bagaimana menutupi nilai defisit RAPBD tahun depan Rp190 miliar tersebut. Apakah dengan memangkas program atau kegiatan yang bukan skala prioritas," kata Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2020 sebesar Rp2,3 triliun, sementara belanja daerah yang dianggarkan hanya Rp2,5 triliun lebih tersebut, meliputi belanja langsung Rp1,2 triliun dan belanja tidak langsung Rp1,3 triliun lebih.
"Saya memastikan akan melakukan peninjauan ulang terhadap nilai defisit RAPBD 2020 dengan membahas bersama komisi terkait," ujarnya.
Menurut dia, sebelumnya pihaknya sudah melakukan investasi, namun akan kembali dibahas agar ada antisipasi dan cadangan, karena dana DAK dan DAU yang diterima tidak utuh.
"Kita perlu cadangan atau antisipasi, walaupun kita tidak menerima dana DAK atau DAU secara utuh," katanya.
Wakil Gubernur Kepulauan Babel, Abdul Fatah mengakui terdapat selisih sebesar Rp190 miliar lebih pada RAPBD 2020. Ini bukan merupakan defisit murni, tetapi defisit yang masih sehat, yang dapat tertutupi dari pendapatan lain seperti pajak daerah, retribusi maupun dana perimbangan.
"Yang jelas bukan defisit murni, tetapi defisit yang masih sehat, dalam arti dia akan tertutupi sambil waktu berjalan, apakah dia masuk dari pajak, retribusi maupun dana perimbangan," ujarnya.
