Pangkalpinang (ANTARA) - Semester I Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang dalam mencatat capaian positif pelaksanaan anggaran. Kinerja ini menjadi bukti nyata peran instrumen fiskal dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, KPPN Pangkalpinang yang membawahi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Bangka Selatan mencatatkan realisasi belanja negara yang signifikan hingga pertengahan tahun ini. Kinerja tersebut mencerminkan komitmen kuat negara dalam menggerakkan roda perekonomian daerah melalui belanja yang tepat sasaran dan berkualitas.
Dari sisi belanja Kementerian/Lembaga (K/L), anggaran difokuskan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir Juni 2025 telah mencapai Rp2,583 triliun atau 49,09% dari total pagu sebesar Rp5,262 triliun. Realisasi tersebut mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa, serta Insentif Fiskal. Tingkat serapan ini memberikan kontribusi besar dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Lebih lanjut, KPPN Pangkalpinang juga mencatat peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang menggembirakan. Pada Semester I 2025, nilai IKPA tercatat sebesar 98,13, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran oleh satuan kerja.
Dalam upaya menjaga kualitas pelaksanaan anggaran pada semester II, KPPN Pangkalpinang terus membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Berbagai langkah strategis seperti penyegaran penggunaan aplikasi SAKTI dan Digipay Satu, sosialisasi anti-gratifikasi, hingga penguatan inovasi layanan menjadi bentuk konkret komitmen KPPN dalam mengawal APBN secara efektif dan akuntabel.
Dengan semangat kolaborasi dan sinergi bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung dan para pemangku kepentingan lainnya, KPPN Pangkalpinang siap melanjutkan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan nasional melalui pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan berintegritas
*) Penulis adalah Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Pangkalpinang
