Ketua DPR minta tidak terprovokasi pihak yang ingin aksi anarkis

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengharapkan semua pihak untuk menahan diri tidak terprovokasi oleh oknum tidak bertanggung jawab yang ingin memancing tindakan anarkis.

"Saya berharap para mahasiswa bisa menahan diri, aparat keamanan juga menahan diri dan lebih bijaksana dalam menangani adik-adik mahasiswa karena mereka ke DPR hanya menyampaikan aspirasi," ungkap Bambang ketika menjenguk salah satu mahasiswa korban unjuk rasa yang dirawat di RS Pelni, Jakarta,  Rabu.

Menurut politikus Partai Golkar itu, dia berharap mahasiswa tidak terprovokasi dan larut dalam irama yang dimainkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan mengubah kegiatan pemberian aspirasi menjadi tindakan anarkis.

Kericuhan yang terjadi pada Selasa malam, ujarnya, karena aksi penyampaian aspirasi sudah disusupi oleh oknum yang membuatnya menjadi kericuhan yang mengakibatkan kerusakan beberapa fasilitas umum seperti halte Transjakarta dan gerbang tol.

Beberapa ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menyampaikan kepada Ketua DPR bahwa mereka sudah mundur pada sore dan kericuhan yang terjadi pada malam bukan disebabkan oleh mahasiswa.

Bambang sendiri mengaku tidak menutup pintu untuk bertemu dengan mahasiswa jika terjadi aksi lanjutan, karena yang dilakukan oleh mereka hanyalah menyampaikan aspirasi.

"Saya persilahkan adik-adik mahasiswa datang ke DPR. Saya membuka diri sampaikan apa yang menjadi aspirasinya dan nanti apa yang bisa kami lakukan dalam kapabilitas kami sebagai DPR," kata Bambang.

Sebelumnya mahasiswa bernama Faisal Amri dilarikan ke RS Pelni pada Selasa malam setelah ditemukan tidak sadarkan diri di sekitar Gedung DPR.

Dia harus menjalani operasi karena pendarahan di kepala dan patah tulang bahu. Kondisinya saat ini sudah mulai membaik meski belum stabil setelah menjalani operasi.

Ribuan mahasiswa datang berunjuk rasa di depan gedung DPR meminta pembatalan pengesahan beberapa undang-undang yang dianggap bermasalah seperti RUU KUHP, revisi UU KPK, dan RUU Pertanahan.