Depok (Antara) - Pimpinan partai-partai koalisi pendukung presiden/wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla sejak awal menyatakan, tak menentukan syarat apapun untuk mendukung pasangan tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden 2014, tetapi tetap saja jabatan menteri dalam kabinet sangat diinginkan.
Jabatan menteri dalam kabinet nampaknya sangat diinginkan banyak partai politik (parpol), elit dan tokoh politik.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar misalnya, menilai ketua umum partainya sangat layak menjadi menteri dalam kabinet. Alasannya, keberhasilan ketua umum memimpin partai tentu menjamin keberhasilannya menjalankan perannya sebagai menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Tidak hanya layak. Ketua umum parpol sangat layak jadi menteri," kata Marwan dan menambahkan bahwa seorang ketua umum memiliki keunggulan yang tidak dimiliki anggota partai maupun tokoh-tokoh nonpartai karena memiliki pengalaman lebih dalam kepemimpinan, berintegritas, dan basis konstituen yang kuat.
Apalagi menurut dia, kader partai memiliki pengalaman politik yang teruji dalam legislatif maupun eksekutif. "Bisa saja yang jadi menteri itu ketua umum atau anggotanya. Tapi selayaknya memang ketua dulu. Ketua punya peranan luar biasa dalam perjalanan parpol," katanya.
Tetapi, pakar hukum tata negara Margarito tidak sependapat, sebaiknya presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK tidak memilih ketua umum partai menjadi menteri dalam kabinet pemerintahannya kelak. "Ketua partai lebih baik fokus untuk membangun partai agar semakin solid dan kokoh."
Menurut Margarito, jika ketua partai tidak lagi ditempatkan dalam kabinet sebagaimana halnya dalam kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mereka harus menerima keputusan tersebut dengan besar hati. "Mereka harus legowo kalau tidak dipilih jadi menteri. Jangan mereka mengaku negarawan, tapi urusan kursi ini mereka tidak legowo.¿
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga menyiapkan sejumlah kader terbaiknya untuk direkomendasikan dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Meski di sisi lain Muhaimin mengaku belum ada pembicaraan mengenai susunan kabinet pemerintahan selanjutnya.
Dia yakin PKB memiliki kader potensial yang layak direkomendasikan masuk dalam kabinet pemerintahan. "Kami belum berani mengerucutkan, tapi biarkan mengalir dan kita siapkan 5 sampai 10 orang terbaik. Kami tunduk pada keputusan presiden (Jokowi), karena memang tidak ada jatah menjatah untuk menteri apapun," katanya.
Sementara itu anggota penasihat Tim Kampanye Jokowi-JK, Ryamizard Ryacudu, terang-terangan menyatakan siap menjadi menteri dalam kabinet bentukan Jokowi-JK. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini bahkan mengusulkan agar posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan serta Menteri Pertahanan tetap dijabat oleh purnawirawan TNI.
"Ya, kalau diminta, saya siap membantu pemerintahan selanjutnya," ujar Ryamizard meski dia mengaku hingga kini belum berkomunikasi dengan Jokowi perihal jabatan di pemerintahan. Dia menyerahkan pilihan sepenuhnya kepada Jokowi.
Dia juga tetap berpandangan perlunya kalangan profesional lebih banyak masuk dalam kabinet Jokowi-JK dan berharap hanya sedikit politisi di kabinet itu. ¿Namun, untuk jabatan Menko Polhukam dan Menhan, lebih bagus itu (TNI), karena harus orang yang paling mengerti. Yang lain (sipil) kan bisa menempati posisi yang lain.¿
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Sutiyoso juga menyatakan tidak menolak amanat untuk membantu presiden terpilih. "Saya siap jika diminta membantu. Kalian yang tahu posisi apa yang cocok untuk saya," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu ketika ditanya wartawan soal posisi yang pantas untuknya.
Sementara itu Ketua PW LP Maarif NU Jawa Timur Profesor Abdul Haris mengusulkan beberapa nama untuk calon menteri agama di kabinet Jokowi-JK. "Kami usulkan Prof Dr KH Ridlwan Nasir MA untuk calon Menag. Beliau mantan Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya dan alumni pesantren," ujarnya.
Pertimbangan lainnya, Ridlwan Nasir selama ini dikenal dekat dengan para ulama di Jatim dan mempunyai komitmen kuat dalam pengembangan pendidikan Islam di Tanah Air bagi pembinaan karakter bangsa. "Saya kira beliau sangat cocok untuk membantu Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla untuk melakukan revolusi mental dalam bidang pendidikan keagamaan."
Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjibtaning mengatakan keinginannya untuk bergabung dalam kabinet yang akan dibentuk Jokowi-JK. Ia mengincar posisi jabatan menteri kesehatan. "Saya siap dicalonkan menjadi menteri kesehatan, asal itu pilihan rakyat," katanya.
Untuk sampai ke sana, politisi PDIP itu mengaku punya gebrakan. Yakni mengeksekusi undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan secara menyeluruh.
Tolak jadi menteri
Tetapi, jabatan menteri agaknya tidak menyilaukan semua orang. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo misalnya menolak jika dijadikan salah satu menteri dalam kabinet Jokowi-JK karena bagi dia lebih penting untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur.
"Kabinet itu full prerogratif presiden dan wakil presiden. Kalau opsi itu (menjadi menteri) diberikan kepada saya, saya tentu akan lebih memilih Jawa Tengah," katanya.
Dia menyebutkan Jateng memiliki potensi yang sangat bagus baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Jika potensi tersebut dapat digunakan secara optimal, Jateng bisa menjadi yang terbaik di kancah nasional.
Nama Ganjar Pranowo santer terdengar sebagai calon menteri dalam kabinet Jokowi-JK, karena perolehan suara pasangan itu di Jateng menang mutlak dalam Pilpres 9 Juli lalu. "Saya lebih tertarik untuk mengurus Jateng. Jika harus memilih, ya saya memilih di sini saja. Yang akan jadi menteri kan wis akeh. Yang menginginkan juga akeh, barangkali," kata Ganjar.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sempat dicalonkan sejumlah pihak melalui Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) untuk menjadi calon Menteri Agama dalam kabinet Jokowi-JK. Menanggapi pencalonan itu, dia mengaku dia merasa risih karena langkah-langkahnya bisa dinilai sepertinya dia berpretensi untuk menjadi menag (lagi) di kabinet mendatang.
Dia berpendapat, usulan nama yang keluar dari KAUR justru dapat mengusik keikhlasan dan membuat dia tak lagi merdeka. Karena itu, saat ini dia hanya akan fokus untuk melanjutkan fungsi, tugas dan tanggung jawab di Kementerian Agama, hingga masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu jilid II berakhir.
"Hemat saya, masih banyak figur lain dibanding saya yang jauh lebih memiliki kapasitas dan lebih pantas untuk jadi Menag di kabinet yang akan datang," ujarnya.
Sementara itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menurut Ketua Gerakan Rakyat Surabaya (GRS) Mat Mochtar, menolak pinangan untuk menjadi salah seorang menteri di kabinet Jokowi-JK. Informasinya Risma diplot sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU).
"Bu Risma sudah bilang kepada saya dari awal tidak mau untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK. Saya yakin beliau akan menyelesaikan amanah warga Kota Surabaya hingga akhir periodenya tahun 2015 nanti," kata Mat Mochtar.
Dia menyebutkan, Risma akan maju sebagai Wali Kota pada Pemilihan Kepala Daerah Surabaya 2015. Tokoh masyarakat Kota Surabaya ini mendukung pasangan Tri Rismaharini-Basa Alim Tualeka sebagai calon wali kota dan wakil wali kota pada pilkada tersebut.
Sebagai salah satu tokoh pendukung pasangan Jokowi-JK, Dahlan Iskan mengaku tidak berharap kembali masuk dalam jajaran menteri. "Saya tidak mau merepoti dan mengganggu Pak Jokowi. Saya akan lebih konsentrasi menyelesaikan tugas sebagai Menteri BUMN.
"Saya yakin hari-hari ini pak Jokowi repot sekali menampung keinginan orang ingin jadi ini ingin jadi itu, saya tidak mau merepoti," katanya. Ia berencana menjadi sosiopreneur dengan membentuk lembaga yang bergerak di bidang sosial dengan mengagalang dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti listrik di beberapa wilayah Indonesia.
Menteri Keuangan Chatib Basri, juga menyatakan niatnya untuk tidak lagi masuk di lingkaran pemerintahan dan birokrasi. Dia mengaku ingin pensiun saja, lalu menekuni karir lamanya sebagai dosen dan peneliti di Universitas Indonesia.
Dia mengaku sebagai menkeu selalu dalam tekanan. Ini menurutnya pengalaman tidak enak. Sebab, hanya sebulan setelah Chatib menjabat sebagai bendahara negara, Indonesia mengalami krisis ekonomi singkat, akibat isu pengurangan stimulus bank sentral Amerika Serikat.
Meskipun hanya lima bulan menggantikan Hatta Rajasa sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Chairul Tanjung mengaku lelah. Secara tegas dia menyatakan enggan terlibat lagi dalam kabinet, termasuk nanti di pemerintahan Jokowi-JK. Hanya satu alasan Chairul Tanjung enggan masuk dalam kabinet. "Capek," katanya memberi alasan.
Usai melepas jabatan sebagai menteri perindustrian beberapa bulan ke depan, MS Hidayat menyatakan akan kembali bergelut dalam bisnis properti yang selama ini dijalankannya. "Selama ini saya non-aktif. Saya mau bangun resort hotel di Bali, kan saya orang properti," katanya.
Untuk menteri penggantinya, dia berharap sosok itu dapat melanjutkan rencana strategis yang sudah disusun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Terlebih, saat ini sudah ada Undang-Undang Perindustrian, yang memudahkan menteri menghimpun potensi sektor industri yang berkaitan dengan kementerian lain.
