Pangkalpinang (ANTARA) - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin Diagendakan akan hadir pada Kongres Umat Islam Indonesia VII di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 26 hingga saat 29 Februari 2020.
"Diagendakan kongres akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo, sementara Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin akan menutup perhelatan KUII ke-7 tahun ini," kata Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat, Amirsyah Tambang di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma,ruf Amin selama KUII nanti digelar sekali dalam lima tahun ini akan “berkantor” di Pangkalpinang, Bangkas Belitung.
"Terkait pelaksanaan KUII yang akan diselenggarakan di Pangkalpinang, sebagai Wakil Ketua Pelaksana saya sampaikan telah siap 90 persen", ujarnya.
Menurut dia Bangka Belitung sebagai tuan rumah telah siap menerima tamu dan peserta kongres yang jumlahnya 800 peserta, di antaranya dari pengurus MUI pusat hingga daerah, ormas Islam, perguruan tinggi, pesantren dan pemangku kebijakan lainnya.
"Bangka Belitung sebagai tuan rumah sudah siap menerima tamu dari dalam dan luar negeri," katanya.
Ia menyatakan ada tri sukses KUII, pertama sukses pada tahap pra kongres yaitu kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun materi kongres, kedua sukses dalam pelaksanaan, dan ketiga sukses hasil yang diperoleh yaitu program program kongres yang terdiri dari 8 bidang.
"Semua diproses sejak awal", ujarnya.
Anggota Panitia Pengarahan, Penyelenggaraan KUII, Dr. Nadjamuddin Ramli mengatakan penyelenggaraan KUII ke-7 ini merupakan kelanjutan KUII sebelumnya 2015 yang diselenggerakan di Kraton Yogyakarta, yang menghasilkan Risalah Yogyakarta. Dengan mengangkat tema "Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia dalam Mewujudkan NKRI yang Maju, Adil, dan Beradab".
"KUII tahun ini akan membahas beragam persoalan yang dihadapi umat Islam Indonesia, meliputi politik, keagamaan, media, ekonomi, dan pendidikan. Karena itu kongres akan dibagi menjadi 8 komisi, antara lain Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Politik, Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Ekonomi, Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Hukum, Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Islam Wasathiyah / Moderasi Kehidupan Beragama, Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Filantropi Islam, Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Media, Komisi Rekomendasi (Deklarasi Bangka Belitung)," katanya.
Ia menjelaskan Komisi politik mengedepankan peran politik umat Islam, pilkada, keputusan keputusan penting terkait dengan politik, apakah demokrasi sekarang sudah sejalan dengan semangat sila keempat Pancasila.
"Politik ini penting karena itu diharapkan hadir sembilan Parpol yang punya wakil di DPR", tandas Nadjamuddin yang juga Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat.
Di bidang hukum membahas bagaimana membuat regulasi investasi lebih praktis. Komisi hukum akan mengelaborasi Omnibus law terkait dengan ketenagakerjaan, juga yang terkait dengan masalah jaminan produk halal yang menjadi ranah MUI.
Komisi pendidikan dan kebudayaan akan mengevaluasi sistem pendidikan nasional.
Sementara itu, Komisi media dan informatika sangat penting agar terutama fatwa fatwa MUI bisa terdistribusi baik melalui media, juga bagaimana media sosial bisa menjadi media komunikasi yang sehat.
Komisi kelima filantropi islam. Umat islam banyak tertimpa bencana, ada ribuan dalam pengungsian. filantropi Islam, memperkuat lembaga lembaga Islam yang bergerak di bidang kemanusiaan dan kebencanaan di dalam maupun di luar negeri. Di luar negeri MUI membangun RS di tepi barat Palestina.
Komisi ekonomi, Ketua Umum nonaktif K.H. Ma’ruf Amin telah mencanangkan arus baru ekonomi Indonesia. Dalam arus baru ini, bagaimana kaum mustazdafin mampu memberdayakan diri.
"Kita tidak menggerogoti orang kaya, tapi mengangkat yang miskin", ujar Nadjamuddin.
Komisi moderasi beragama wasathiyah, mewujudkan agama yang rahmatan lil ‘alamin. Militansi dalam akidah, ibadah, tapi fleksibel dalam bermuamalah, menciptakan kerukunan adalah tekad MUI," katanya.
Kongres selain dihadiri para politisi, juga akan hadir praktisi ekonomi, Jusuf Kalla, Abu Rizal Bakrie, Chaerul Tanjung, dan Sandiaga Uno.
Dua Ketua Umum Ormas Islam besar Prof. Dr. Hadir Haedar Nashir dan Prof. Dr. Said Aqil Siroj, secara bersama akan menjadi nara sumber penting, juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof Dr. Din Syamsuddin. “Pak Haedar Nashir dan Pak Said Aqil Siroj akan hadir dalam satu sesi", tandas Nadjamuddin.
Rencana hadir Ketua DPR RI, Dr. Hj. Puan Maharani, Ketua DPD, dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.
