Gubernur Babel fokus pikirkan solusi pemberitaan "Lockdown"

Pangkalpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak miliki kewenangan untuk menutup bandara setelah kecemasan terjadi di Kepulauan Babel, pada Rabu malam atas postingan Surat Permohonan menutup Bandara dari Walikota Pangkalpinang yang ditujukan ke Gubernur Kepulauan Babel.

Gubernur Erzaldi lebih terfokus untuk menjelaskan kepada masyarakat atas masalah ini dengan menggelar rapat bersama untuk membahas terkait kemungkinan jika memang Kepulauan Babel dianggap perlu melakukan lockdown oleh pemerintah pusat. 

"Melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Babel akan disampaikan segera bagaimana hasil rapat ini," kata Erzaldi, di Pangkalpinang, Kamis.

Dirapat nanti akan dibahas perhitungan stok pangan Kepulauan Babel seperti apa, kondisi masyarakat seperti apa terkait COVID-19. Termasuk langkah apa yang dilakukan pemerintah jika Babel harus melakukan lockdown. 

"Bisa saja dimulai bertahap secara teknis tidak sembarangan untuk mengambil keputusan menutup bandara, karena banyak pertimbangan dari berbagai sektor," ujarnya.

Kepulauan Babel sendiri saat ini masih menunggu peralatan kesehatan dan obat-obatan untuk Babel dan jika bandara termasuk pelabuhan ditutup tentu perlu juga untuk dipikirkan secara teknis bagaimana pola masuknya kebutuhan pokok ini. 

Kepada masyarakat saya sampaikan bahwa Babel tidak akan serta merta untuk menutup bandara. Setidaknya dilakukan secara bertahap dengan mengurangi jumlah penerbangan di hari pertama dan seterusnya hingga benar-benar sistem tutup diberlakukan atau sistem buka tutup juga mungkin dengan menghitung kondisi dilapangan. 

Gubernur Erzaldi sangat menyesalkan kondisi lonjakan di bandara hari ini, ketika banyak masyarakat panik memikirkan keluarga yang berada di luar kota dan bahkan yang ingin keluar dari Kepulauan Babel.

Dapat dibayangkan ketika orang yang masuk ke Babel dalam jumlah banyak, bagaimana pemerintah disibukkan mengontrol kedatangan, apalagi yang mungkin terpapar COVID-19. 

Hal kemanusiaan ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, ini kerja tim bahkan harus mintai dukungan masyarakat untuk dapat mengerti apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Pemerintah bukan bertindak lambat, tetapi pemerintah melakukan sesuatu sesuai SOP yang berlaku. 

"Kami bersama jajaran pemerintah bekerja keras bersama bahkan dalam kondisi kesehatan saya yang kurang baik tetap akan berjuang memikirkan solusi pencegahan penyebaran COVID-19 di masyarakat Babel," ujarnya. 

Erzaldi melakukan gerakan mengisolasi diri di Jakarta dengan jadwal hari Jumat harus pergi ke fasilitas kesehatan di RSCM Kencana. Hal ini dilakukan untuk  mengikuti protokol pemerintah sekalipun dirinya merupakan pejabat daerah. 

Dalam kondisi ini, pihaknya menyampaikan kepada mahasiswa, penutupan bandara pun tidak akan dilakukan secara mendadak, yang pasti akan dilakukan adalah kontrol arus masuknya orang ke Kepulauan Babel dengan ketat. 

Bahkan kemungkinan pengecualian atas barang-barang kebutuhan pokok di Babel agar dapat tetap masuk, mengingat Babel merupakan provinsi kepulauan, jika semua tertutup bagaimana ekonomi Babel berlangsung. 

Termasuk juga atas data ODP, akan diberlakukan pengawasan ketat seperti isolasi mandiri atau isolasi yang disiapkan pemerintah di rumah sakit.

"Saya sudah sampaikan juga surat yang berisi daftar nama ODP kepada aparat kepolisian, kami minta dibantu kepolisian, jika orang yang bersangkutan masih tidak mengisolasi diri, maka akan ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit untuk dipantau dan dijaga oleh kepolisian," ujarnya.

Hal ini menurutnya jauh lebih penting ditegaskan oleh pemerintah kabupaten dan kota sebagai usaha mengecilkan kemungkinan masyarakat terpapar COVID-19 di daerah masing-masing.