Depok (Antara Babel) - Pomeo bahwa kekuasaan itu adalah panglima, bisa jadi benar manakala Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sempat mengaku terpaksa merapat ke kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dimotori PDI Perjuangan.
Hal itu karena aspirasinya untuk dimasukkan ke dalam paket pimpinan MPR tidak diakomodasi oleh Koalisi Merah Putih (KMP).
"Akhirnya PPP terpaksa merapat, PDI Perjuangan menawarkan (MPR), ya, kami ambil," kata Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP Ahmad Yani.
Akan tetapi, kata dia, pihaknya melapor ke KMP. "Kami tidak berselingkuh diam-diam, kami gentle, izinkan kami pamit sebentar," ucapnya.
Menurut Ahmad Yani, posisi pimpinan MPR merupakan hak PPP yang harus dipertahankan. Memang sudah ada komunikasi dari beberapa petinggi KMP agar PPP tidak menyeberang ke PDI Perjuangan.
"Akhirnya sampai Selasa (6/10) sore, Pak Novanto (Ketua DPR Setya Novanto) ke ruang fraksi, tetapi belum ada jawaban jelas, sedangkan kader di daerah juga pertanyakan (jatah PPP)," katanya.
Sekjen PPP Romahurmuziy menegaskan partainya bukan membelot, tetapi mereka yang ditinggalkan oleh KMP dalam menentukan pimpinan MPR. "Posisi kami 90 persen tidak lagi dalam konteks pemilihan pimpinan MPR yang tidak diterima KMP," katanya.
Romi mengatakan bahwa selama sepekan PPP selalu melakukan komunikasi politik di KMP untuk mengusahakan posisi pimpinan MPR. Namun, menurut dia, KMP tetap pada keputusan, yaitu tidak memasukkan PPP dalam paket pimpinan MPR yang diajukan KMP.
"Partai Persatuan Pembangunan sudah pada titik kulminasi yang telah melakukan perjuangan selama berminggu-minggu dalam 21 rapat KMP dan sirna dalam sepekan ini karena kami minta jabatan pimpinan MPR sesuai dengan kesepakatan namun tidak ada fraksi di KMP yang bersedia," ujarnya.
Melihat situasi itu, kata Romi, Fraksi PPP di MPR ambil sikap untuk mempertahankan muruah dan martabat partai untuk terus berada dalam pimpinan MPR dengan bergabung ke KIH. "Koalisi Indonesia Hebat menyambut baik berkomunikasi dengan kami dan menawarkan kemungkinan paket pimpinan MPR," katanya.
Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani waktu itu mengajukan syarat agar PPP bisa masuk ke koalisinya, yaitu PPP tidak menganut politik dua kaki, yaitu tetap berada di KMP dan di KIH. Dalam kesepakatan dengan KIH, PPP mengajukan nama Hasrul Azwar dan Hanura mengalah.
Apa daya, walau dibantu dengan PPP, paket pimpinan KIH kalah. Koalisi Indonesia Hebat yang mengajukan Paket A dengan komposisi Oesman Sapta Odang sebagai calon Ketua MPR dan empat wakil ketua yang terdiri atas Ahmad Basarah (PDI Perjuangan), Imam Nachrowi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Azrul Azwar (PPP) meraih 330 suara.
Sementara itu, Paket B pimpinan KMP dengan kompisisi paket B (Zulkifli Hasan, Mahyudin, E.E. Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta) yang diusung oleh Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan PD. Paket B ini meraih 347 suara. Koalisi Merah Putih unggul tipis 17 suara.
Lalu, bagaimanakah nasib PPP usai pemilihan pimpinan MPR? Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meyakini suasana batin PPP masih berada di dalam KMP meskipun partai pimpinan Suryadharma Ali itu sempat mengalihkan dukungan kepada KIH saat pemilihan pimpinan MPR, Rabu (8/10) dini hari.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai beralihnya dukungan PPP dilandasi masalah internal yang dihadapi partai itu belakangan ini. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi yang harus diterima PPP atas keputusannya meninggalkan KMP dalam pemilihan pimpinan MPR.
Fadli mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah ada kesepakatan di antara partai KMP (Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Demokrat) terkait dengan pembagian peran di gedung parlemen.
"Namun, faktanya PPP tetap mengalihkan dukungan kepada KIH karena menginginkan peran sebagai pimpinan MPR," katanya.
Sementara itu, Calon Presiden RI terpilih Joko Widodo menyebut bergabungnya PPP dengan KIH adalah permanen dan berharap partai itu tetap berada dalam koalisinya pascasidang paripurna pemilihan pimpinan MPR.
Jokowi menegaskan, jika telah berkoalisi secara permanen, PPP otomatis akan mendapat jatah kursi menteri. Meski demikian, dia enggan menyebut berapa kursi yang disiapkan untuk partai berlambang Kakbah tersebut.
Malah Bisa Kapiran
Pernyataan Jokowi ini bertentangan dengan Suryadharma Ali yang menyatakan bahwa bergabungnya PPP ke KIH hanya untuk pemilihan pimpinan MPR saja. Selanjutnya, PPP tetap solid dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
Terkait dengan pernyataan Ketua Umum PPP yang menyatakan bahwa PPP tetap berada dalam barisan KMP, Jokowi berpendapat bahwa hal tersebut masih bisa berubah. "Ya, kita lihat saja nanti, saya kan bilang, semua bisa berubah dari detik ke detik," katanya.
Meski PPP sudah merapat ke KIH, menurut anggota KMP Setya Novanto, kejelasan nasib PPP dalam kubunya akan dibahas oleh petinggi KMP. "Untuk PPP nanti saya serahkan kepada pimpinan saya," katanya.
Ketua DPR ini mengatakan bahwa pihaknya menghargai sikap PPP yang bergabung dengan KIH dalam pemilihan pimpinan MPR. "Pak Idrus (Sekjen Golkar) juga telah mengajak bersama-sama, tetapi kami takbisa menghalangi (sikap PPP). Meski demikian, kami tetap menang, ini suatu bukti KMP solid," katanya.
Sikap PPP yang mendua itu bisa saja kemudian menjadikan partai tersebut tidak mendapatkan apa-apa, baik dari KMP maupun KIH. Seperti kata pepatah "berharap elang terbang, punai di tangan dilepaskan".
Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan mengatakan bahwa ketegangan yang terjadi antara KMP dan PPP turut menjadi sorotan KMP. Hal ini terkait jatah kursi pimpinan komisi yang sudah dijanjikan kepada PPP berpotensi lepas apabila PPP akhirnya memutuskan untuk merapat ke KIH.
Kekecewaan PPP lantaran tidak mendapat satu pun jatah kursi pimpinan parlemen. Partai Persatuan Pembangunan mengancam akan berbalik mendukung KIH apabila penawaran koalisi pendukung Jokowi-JK tersebut memberi tawaran kursi pimpinan MPR.
Taufik menambahkan, apabila PPP pada akhirnya memutuskan untuk merapat ke KIH, konfigurasi politik di parlemen akan ditata ulang, termasuk jatah pimpinan komisi yang semula diberikan kepada PPP.
Bergabung PPP ke KIH dalam paket pimpinan MPR, membuat KMP kecewa dan akan mengevaluasi nasib partai berlambang Kakbah tersebut. "Saya kecewa dengan PPP karena seperti di ambang ketidakpastian. Masih panjang perjalanan di DPR, kami masih bisa memberi kursi," kata Waketum Golkar Fadel Muhammad.
Apakah masih terbuka kesempatan PPP untuk kembali sepenuhnya menancapkan kaki ke KMP? "Kami bahas dulu masih mau atau tidak, kalau mau harus istikamah," kata Fadel.
Wasekjen PKS Fahri Hamzah juga mengatakan, "Belum ada pembicaran di KMP tentang nasib PPP. Saya sebagai sekretaris, belum menjadwalkan pembahasan masalah ini."
Dia juga mengakui saat ini ada sedikit kebuntuan komunikasi pihaknya dengan PPP. Bahkan, konflik internal PPP yang kerap terjadi, mengganggu KMP. Di tubuh PPP sendiri muncul dua kubu, di DPR juga terbentuk dua fraksi, bisa-bisa PPP kehilangan hak mencalonkan.
Nasib PPP ke depan agaknya masih akan ditentukan oleh "vonis" para petinggi KMP apakah akan diterima kembali dalam koalisi itu ataukah kembali merapat ke KIH.
