Jakarta (Antara Babel) - Sejak pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Senin (20/10) hingga Jumat, masyarakat Indonesia masih harus bersabar menunggu pengumuman nama menteri yang akan mengisi komposisi kabinet mendatang.
Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara, Jumat (24/10) mengatakan, berlarutnya Jokowi-JK dalam mengumumkan kabinet akan menghambat jalannya roda pemerintahan.
"Berlarut-larutnya pengumuman kabinet menjadikan negara ini tanpa pengambil keputusan sektoral yang berada di tangan menteri. Sekalipun presiden diberi waktu 14 hari menyusun kabinet dan mengumumkannya ke publik, tetapi penundaan pengumuman kabinet bisa menghambat terwujudnya kerja pemerintahan," kata Igor.
Hal itu, kata Igor, justru menjadi paradoks karena Jokowi memiliki moto "kerja, kerja dan kerja". Artinya, dengan molornya pengumuman kabinet pemerintahan mantan Wali Kota Surakarta itu tentu ikut tidak sejalan dengan kata-kata favorit kepala pemerintahan Indonesia yang baru tersebut.
Karena itu, kampanye Revolusi Mental oleh duet Jokowi-JK itu belum segera terlihat aplikasinya.
Pendek kata, Jokowi dianggap belum bekerja dengan cepat di tengah "kekosongan" pemimpin kementerian. Sehingga kementerian bak "autopilot" atau bekerja otomatis tanpa arahan langsung atau sekedar bekerja melanjutkan program pemerintahan sebelumnya.
Permasalahan kesimpangsiuran kabinet tidak berhenti di situ saja karena tertundanya pengumuman resmi menteri memberikan ketidakpastian tentang kementerian apa yang akan tetap ada, dihapus atau dilebur.
Angkat Bicara
Tak tinggal diam, Jokowi mengungkapkan kendala dalam mengumumkan nama-nama menteri pendamping presiden. Salah satunya karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menandai sejumlah menteri usulan Jokowi sebagai figur yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Rekomendasi dari KPK dan PPATK itu menyebabkan Jokowi menunda pengumuman menteri yang ditunggu oleh banyak pihak.
Jokowi telah beberapa kali mengirim daftar nama calon menteri ke KPK. Terkini, kepala pemerintahan baru tersebut menyebut terdapat delapan nama yang tidak mendapat rekomendasi. Tapi dia enggan menyebut nama-nama itu.
"Tanya KPK dong. Begitu KPK menyampaikan (nama menteri yang diverifikasi) ke kami maka detik itu kami umumkan," kata dia.
Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan Jokowi mengirimkan nama-nama kandidat menteri ke KPK. Komisi antirasuah tersebut memberi tanda merah dan kuning untuk beberapa kandidat yang disodorkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Pada Senin (20/10), Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, KPK memberikan pembedaan warna merah dan kuning terhadap nama-nama yang diserahkan Jokowi.
Menurut dia, warna merah menandakan nama calon menteri tersebut dapat menjadi "potential suspect" atau punya potensi terlibat masalah hukum di KPK.
"Kami tidak pakai istilah lolos atau tidak lolos, tapi memberikan masukan sesuai yang diminta, yang berisiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning," kata dia.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan pihaknya melibatkan peran KPK dan PPATK untuk menjaring orang yang akan membantunya di pemerintahan.
Sedangkan, Postur kabinetnya tidak berubah, yaitu 33 kementerian dengan empat menteri koordinator, yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.
Komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama berlatar belakang partai politik. Namun, menurut Jokowi, pascamenerima laporan calon menteri dari KPK dan PPATK, ada sedikit perubahan susunan menteri.
"Sebetulnya (nama menteri dalam kabinet) sudah selesai tapi setelah menerima masukan PPATK dan KPK, jadi ada perubahan sedikit," kata Jokowi.
Pada Selasa (21/10), KPK telah memastikan Jokowi sudah mendapat informasi awal mengenai rekam jejak kandidat para menterinya.
"Yang pasti adalah Pak Jokowi memperoleh informasi awal berkaitan dengan kandidat-kandidat yang sudah ada rekam jejaknya di KPK," kata Johan Budi.
Jokowi pada Minggu (19/10) bertemu empat pimpinan KPK di gedung KPK untuk menyerahkan hasil penelusuran nama-nama calon menteri yang sudah diserahkan oleh tim transisi pada Jumat (17/10).
"Namun demikian, tidak ada jaminan 100 persen juga apabila dari nama-nama itu yang selama ini tidak bersentuhan dengan KPK kemudian menjabat jadi menteri tidak akan korupsi. Kami juga tidak pernah menjamin itu," tutur Johan.
Drama Tanjung Priok
Angin segar segera menyelimuti Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara lantaran tempat itu sebelumnya dipersiapkan menjadi tempat bersejarah untuk mengumumkan nama-nama menteri kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.
Lokasi dekat bibir laut di ibu kota itu rencananya menjadi bagian dari visi pemerintahan Jokowi "Jales Veva Jayamahe" (di Lautan Kita Jaya), untuk menghidupkan sektor maritim nasional. Tapi, kenyataan berkata lain karena rencana pengumuman menteri di pelabuhan itu tidak kunjung dieksekusi karena beberapa hal.
Jokowi akhirnya batal menghadiri acara yang sebelumnya direncanakan untuk mengumumkan susunan kabinetnya di pada Selasa (22/10).
Menurut mantan Deputi Tim Transisi Pemerintahan Jokowi-JK Andi Widjajanto, Jokowi batal ke Tanjung Priok karena terdapat hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan.
Andi mengatakan Jokowi masih berupaya mematangkan kabinetnya setelah delapan kandidat menteri mendapat tanda merah dari KPK. Walhasil, publik dan juga media kembali harus menunggu pengumuman menteri yang akan menjadi pembantu kerja kepala pemerintahan.
Pada Kamis (23/10), Jokowi menyanggah pihaknya membatalkan acara pengumuman menteri di Tanjung Priok.
"Kami baru menyiapkan tempat kok kamu bilang dibatalkan. Yang batalkan siapa?" kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Terakhir
Babak tentang presiden dan wakilnya sudah lewat dan kini menunggu episode terakhir untuk pemerintahan yang baru, yaitu pengumuman menteri.
Andi Wijayanto mengatakan Jokowi akan memperkenalkan anggota kabinetnya pada Minggu (26/10) sekitar pukul 16.00 WIB di halaman dalam Istana Merdeka, Jakarta.
"Kemungkinan akan ada perkenalan anggota kabinet yang dilakukan pada hari Minggu sore jam 16.00 di halaman Istana di antara Istana Merdeka dan Istana Negara," kata dia.
Andi menjelaskan pelantikan kabinet kemungkinan akan dilaksanakan pada Senin, 27 Oktober 2014 pukul 11.00 WIB di Istana.
Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 25 Oktober pukul 09.00 WIB akan menerima pimpinan DPR terkait pertimbangan nomenklatur kementerian.
Andi menambahkan, sampai saat ini, Presiden Jokowi masih melakukan sejumlah telaah dari hasil laporan KPK.
"Pengumuman tidak malam ini (Jumat, 24/10). Jadi Pak Jokowi masih harus melakukan beberapa pemikiran telaah finalisasi sehubungan dengan hasil analisis KPK yang tadi diberikan oleh pimpinan KPK," katanya.
