Pangkalpinang, (ANTARA Babel) - Hampir semua para toloh simpul masyarakat pangkalpinang mengenalnya sopsok yang terbiasa gotong - royong, organisatoris, peduli, religius, bersahaja dan amanah. Djunai demikian ia biasa disapa, juga dikenal pribadi yang mampu menempatkan diri diberbagai unsur masyarakat dan lintas usia. Sebuah penampilan yang tidak mudah, karena harus masuk kealam pikir dan emosi "orang lain", karena ia memang teguh pendirian.

Itulah kesan para tokoh simpul masyarakat, merekam-rekam jejak ayah empat putra ini. Kesan itu antara lain diberikan KH.Usman fatan, Ketua MUI Babel, Sjahrildi Hormein, sesepuh masyarakat Bangka, Hj. Murti Mardiana, tokoh perempuan dan anggota Komosi II DPRD pangkalpinang, Amir Syakib Arsalan, Tokoh mediasi masyarakat pangkalpinang dan Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Prov. Bangka Belitung, Baharun, ketua komunitas Tiopng Hua termasuk Popi Diah Retnowulan, Ibunda Artika Sari Devi.

Kesan yang paling menonjol dimata para tokoh ini Djunai itu mau mendengar, menerima saran dan kritikan. Ia memiliki jangkar emosi dan tensi politik yang tenang. " ungkap Amir Syakib Arsalan. kolega dekatnya.

Itulah sebabnya Djunaidi Thalib mampu hidup bermasyarakat dan diterima semua lapisan. Menariknya, sepelik apapun persoalan dimasyarakat dan pemerintah suami Hj. Ernawati Effendi ini menyikapinya tanpa menciptakan iklim kebencian atau permusuhan.

"Pemimpin yang matang secara emosional seperti inilah yang menurut saya bisa mengendalikan arah tata kelola pemerintah kedepan. Kalau tidak matang seorang pemimpin cenderung arogan,"ungkap Amir Syakib Arsalan.

Sejumlah tokoh simpul masyarakat itu mengakui pangkalpinang dalam kepemimpinan Zulkarnain Karim sekarang ini patut diacungkan jempol. Dimata mereka Zul, demikian Zulkarnai Karim biasa disapa banyak membuat terobosan. Memimpin Pangkalpinang dua periode, Zulkarnain pantas disebut "Bapak Pembangunan" Pangkalpinang.

Meski demikian, ada satu hal yang kurang menonjol dari Zulkarnain Karim, Sesepuh masyarakat bangka seperti KH. Usman Fatan dan Sjahrildi Hormein menilai Zulkarnain kurang mau mendengar bahkan menurut dia yang dulu penasehat Tim sukses Zulkarnain Karim, terobosan yang Zul lakukan kurang berpihak pada kepada masyarakat kecil. Pembangunan Bangka Trade Center (BTC) salah satu etalase yang bisa dipotret.

Azwir, tokoh pedagang yang mangkal diarea BTC bahkan menyebut BTC dan Supermarket adalah salah satu penyebab utama semerawutnya "wajah" pasar dan terminal.

"Sejak BTC berdiri, beberapa pedagang kecil yang sudah puluhan tahun disitu terusir,"ujarnya.

Nah, diantara para bakal calon Walikota pangkalpinang yang ada sekarang baik Azwir, Sjahrildi Hormein, Amir Syakib Arsalan, maupun KH. Usman Fatan justru menemukan sosok pemimpin yang mau mendengar itu ada pada Djunaidi Thalib.   

Saat Zulkarnain memberikan izin kepda pengembangan BTC misalnya, Hanya Djunaidi Thalib satu-satunya orang DPRD Pangkalpinang 2004-2009 yang menolak dalam sidang DPRD melalui voting. Dan itu posisi Djunaidi Ketua DPRD, dari 25 orang DPRD hanya dua orang yang abstain.

"Saya awalnya setuju dengan catatan, antara lain Pemkot harus bisa menjamin nasib relokasi pedagang kaki lima (PKL) setelah kelak BTC berdiri, tanpa mengurangi mata pencaharian mereka. Intinya harus bisa dipertanggung jawabkan. Karene itu pembangunanya waktu itu saya usulkan bertahab,"ungkap Djunaidi.

Dalam memutuskan sesuatu yang menyangkut hajat orang banyak, ia memang dikenal hati-hati."itulah cerminan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good goverment),"imbuh Hj.Murti Mardiana.

Ada pengalaman yang paling berkesan yang dirasakan Hj.Murti Mardiana saat bersama-sama Djunaidi Thalib dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan pangkalpinang periode kemarin. Pada periode itu, para wakil rakyat (DPRD Prov/kab/kota) diseluruh Indonesia mendapat Tunjangan Komunikasi Insentip (TKI) dan Biaya Penunjangan Operasional Pimpinan (BPOB). Kebijakan ini lahir dari Peraturan Pemerintah (PP) No.37 Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) mencatat tunjangan dan biaya penunjang itu untuk semua DPRD di Tanah Air menelan Rp 1,4 triliun, yang pemberiannya dirapel. Di DPRD Pangkalpinang sendiri nilainya tiap kepala kurang lebih Rp 100 juta, dan hal itu mesti disetujui oleh pimpinan DPRD nya. Sebagai ketua DPRD pangkalpinang masa itu, Djunaidi menolak menandatangani persetujuan tunjangan tersebut, sempat kisruh diinternal DPRD kota ini.

Sebagian anggota Dewan mendesak Djunaidi Thalib agar menyetujuinya, tapi ia kukuh tetap menolak dan sikap itu diikuti oleh wakil ketua yang lain. Tak disangka, beberapa bulan sebelum periode 2004 - 2009 berakhir, tunjangan insentif dan biaya penunjang itu bermasalah.

FITRA melaporkan Menteri Dalam Negeri ke KPK, karena sejak awal kebijakan yang dikeluarkan merugikan keuangan negara sebagai bentuk memperkaya diri sendiri. Untung saja Djunaidi Thalib sejak awal menolak, akan panjang urusan bila saja disetujui.

"Ketika saya menolak, saya dibenci, sdan hampir sebulan tidak ditegur oleh kawan-kawan DPRD. Tetapi begitu insentif ini bermasalah saya dipeluk mereka. Karena kami tolak, DPRD Pangkalpinang tidak bergejolak seperti DPRD daerah lain,"Kenang ketua Dean Pertimbangan DPD Partai Golkar Pangkalpinang 2010-2015 ini.

Dimata para kolega dan sejumlah tokoh masyarakat, Djunaidi Thalib juga dikenal sebagai sosok yang sederhana. Sifat ini memang harus melekat pemimpin, jika lebih lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Djunaidi Thalib memberikan keteladanan, ia memutus tradisi privilege para anggota DPRD yang memang menjadi badai stigma di Tanah Air.

Bukan saja tunjangan komunikasi insentif dan biaya penunjang operasional pimpinan DPRD yang ia tolak, tetapi juga konsesi hak kelola tanah yang pada periode sebelumnya sering diberikan Pemkot kepada wakil rakyat daerah. Kesederhanaan itu dibalut oleh profesionalitas yang melekat dalam diri Djunaidi. Ia tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi/keluarga walaupun akses yang tersedia terbuka lebar.

"Beda kek kebanyakan orang, biase e cepet tergoda kalau lah menjabat. Bang Djunai dak kayak tu, die misal e hal kecil bae, mudah sebener e dapet tiket pesawat gratis untuk kerabat dan kolega e tapi karena bukan hak die, die dak lakukan itu,"papar I Poppy Diah Retnowulan, Ibunda Artika Sari Devi yang merekam-rekam jejak Djunaidi Thalib, koleganya.

Keteladanan dalam memimpin memang selalu didahului dari diri sendiri dan juga selalu berangkat dari hal terkecil, itulah Djunaidi Thalib ia memiliki kepekaan itu semua, turut merasakan apa yang masyarakat kita rasakan.

Itu pula yang menjadi pendorong Djunaidi, yang alamiah terjun ke akar rumput masyarakat terasa tanpa jarak.

Di Tanah Air, Genuin pemimpin yang loyal terjun langsung ke masyarakat seperti Djunaidi Thalib meskipun diskala lokal, tapi sedang menjadi tren perbincangan nasional sebagaimana halnya Jokowi, Gubernur DKI Jakarta dan Dahlan Iskan Menteri BUMN.

"Kalau untuk kebutuhan saya dan keluarga tidak ada lagi yang saya cari dari pencalonan ini. Bukan untuk mendapat prestise (pujian/sanjungan), bukan mencari privilege (keistimewaan), juga bukan mencari material (kekayaan). Anak-anak saya sudah berkeluarga semua bekerja dan berkarir diprofesinya masing-masing dan itulah aset yang paling hidup yang saya miliki, jadi ini adalah pengabdian saya tewrhadap kota ini,"tegas Djunaidi.

Dalam berbuat, yang menggerakkan sikap Djunaidi ternyata dikunci oleh falsafah yang ia pegang sejak dulu. yakni kebaikan adalah satu-satunya investasi yang tak pernah rugi. Mudah sekali dibaca sosok seperti itu kalau berbuat untuk sesuatu kepentingan yang lebih besar, biasanya tulus berbuat.

Tidak cuma di Pangkalpinang dan Bangka Belitung kepekaan mendengar aspirasi masyarakat, loyal menyambungkannya dan berani merealisasikan aspirasi tersebut untuk kepentingan semua lapisan masyarakat, memang merupakan problem sehari-hari pejabat publik yang terpilih dalam sistem demokrasi Indonesia paska 1998.

Pemimpin kita di Indonesia memiliki penyakit akut terhadap kepekaaan itu. Janji tinggal janji. Dan itu kian memupuk kekecewaan lima tahunan dalam tiap periode pemerintahan. Itulah kenapa menurut Marbawi A. Katon, Sekjen Aspirasi Indonesia, aspirasi masyarakat sepanjang periode lima tahunan itu selalu tersumbat.

"Konstituen yang telah memandatkan aspirasinya kepada kandidat, diabaikan oleh kandidat begitu terpilih dan baru diperhatikan kembali menjelang hari pemilihan umum berikutnya. Kita merindukan pejuang aspirasi yang mampu memecah kebuntuan tiap periode itu,"papar Dosen ilmu politik Universitas Islam Negeri jakarta ini, yang juga kelahiran Bangka ini. 



Editor : Wira Suryantala

COPYRIGHT © ANTARA 2026