Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memerintahkan 34 gubernur untuk segera merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa, modal dan bantuan sosial (bansos) pada September 2020 untuk mencegah resesi.
"Kita masih punya kesempatan September ini, kalau kita masih dalam posisi minus artinya kita masuk ke resesi, karena itu percepat belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bansos betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa.
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema "Pengarahan Presiden Kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" melalui "video conference". Hadir langsung di Istana Kepresidenan Bogor Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Kita tahu kuartal pertama 2020 kita masih tumbuh 2,97 persen tapi di kuartal kedua kita sudah posisi minus 5,3 persen untuk itu kuartal ketiga ini kita masih punya 1 bulan dari Juli, Agustus September untuk melakukan belanja," tambah Presiden.
Data per 27 Agustus 2020, menurut Presiden Jokowi, rata-rata nasional untuk belanja APBD tingkat provinsi masih 44 persen sedangkan untuk belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8 persen.
"Hati-hati mengenai ini, angka ini saya kira bisa kita lihat, belanja barang dan jasa realisasinya berapa, belanja modal berapa, belanja bansos berapa, dilihat Aceh realisasi barang dan jasa berapa, Sumatera Utara baru berapa persen, Bengkulu juga dilihat baru berapa persen," ungkap Presiden.
Presiden juga menyebutkan sejumlah daerah yang anggaran belanjanya sudah terealisasikan lebih dari 50 persen.
"Sumatera Barat sudah berada di atas 50 persen yaitu 52 persen. Saya kira angka-angka ini betul-betul kita cermati, lalu DKI Jakarta belanja barang dan jasa sudah tinggi 70 persen, belanja modal juga 90 persen, yang lain ada yang masih di angka 10, 15 persen apalagi bansos masih 0 persen itu betul2 dilihat benar angka-angka ini," tegas Presiden.
Presiden pun menegaskan bahwa ia memantau setiap hari realisasi angka belanja per daerah.
"Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti di semua provinsi, kabupaten, kota karena kelihatan angka-angkanya tolong diperhatikan sehingga realisasi pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan belanja bansos segera terealisasi," tambah Presiden.
Presiden selanjutnya menampilkan data mengenai pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi.
"Ini provinsi yang tertinggi pertumbuhan ekonominya adalah Papua yaitu 4,25 persen, lalu Papua Barat 0,25 persen yang positif memang hanya Papua dan papua Barat," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi kemudian menunjukkan tiga provinsi dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang 2020.
"Kemudian yang kontraksinya terlalu besar yaitu Bali minus 10,98 persen karena ini memang turis dan wisatawan betul-betul sangat mendominasi ekonomi di Bali sehingga kelihatan sekali pertumbuhan ekonomi di Bali terkontraksi tajam. Selanjutnya DKI Jakarta minus 8,82 persen dan Daerah Istimewa Yogyakarta minus 6,74 persen, yang lain-lain berada pada posisi hampir seperti rata-rata nasional kita," jelas Presiden.
Presiden pun meminta sekali lagi agar para gubernur dapat segera merealisasikan APBD dalam empat bulan terakhir 2020.
"Sekali lagi saya berharap agar terutama realisasi APBD ini betul-betul segera jadi konsentrasi harian para gubernur untuk mengingatkan bupati dan wali kota yang masih berada di posisi rendah baik untuk pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan bansos untuk diingatkan bahwa itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat," tegas Presiden.
