Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan akses jalan, guna mempercepat pembentukkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Tanjung Ular Bangka Barat.
"Pembangunan jalan kawasan ekonomi khusus tahun ini, sangat istimewa karena dalam pengerjaannya akan terjadi pembauran antara TNI dan masyarakat," kata Wakil Gubernur Kepulauan Babel, Abdu Fatah saat rakor percepatan pembentukkan KEK Industri Tanjung Ular di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan kegiatan rakor kali ini difokuskan mobilisasi dengan pembukaan jalan ke KEK Industri, dimulai dari kawasan Tanjung Ular hingga Desa Air Limau sejauh 13,8 kilometer. Jalan tersebut akan melewati hutan dengan tiga status, yakni kawasan Hutan Lindung, kawasan Hak Pengguna Lain (HPL), dan Hutan Produksi (HP).
"Dalam pembangunan jalan ini, kita masih menemukan beberapa permasalahan diantaranya, pembayaran ganti rugi pada tanah yang bersertifikat yang belum selesai," ujarnya.
Selain itu, adanya perkebunan sawit pada kawasan HP yang akan terkena pembangunan jalan, serta dokumen yang belum lengkap untuk diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
"Saya intruksikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi untuk segera berkoordinasi dengan Pemkab Bangka Barat, terkait dokumen yang harus disiapkan untuk dibawa ke Kementriaan LHK," katanya.
Danrem 045/Gaya, Brigjen TNI M. Jangkung Widyanto mengatakan TNI mendapat kehormatan untuk melaksanakan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) TMMD ke-110. Adapun kegiatan ini dalam rangka untuk membantu masyarakat, khususnya yang ada di pedesaan dengan membuka akses jalan mulai dari Air Limau hingga Tanjung Ular.
"Oleh karena itu, kami minta bantuan Pemprov Babel dan Pemkab Bangka Barat untuk menyelesaikan dokumen tersebut, sehingga pada Maret 2021 pembangunan ini dapat kita laksanakan dan tidak ditemukan masalah di kemudian hari," katanya. ***1***
