Senator RI dukung pemprov Babel tingkatkan dana bagi hasil pertambangan

Pangkalpinang (ANTARA) - Anggota DPD RI Komite IV Daerah Pemilihan Babel, Darmansyah Husein memastikan akan mendorong peningkatan dana bagi hasil pertambangan, karena Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sebagai wilayah penghasil biji timah masih kerap bergumul dengan permasalahan kerusakan lingkungan.

"Kerusakan lingkungan, ekosistem, dan lahan kritis sebagai dampak utama dalam penambangan timah menjadi beban pemerintah daerah dan tentunya akan merugikan masyarakat sekitar, khususnya para nelayan,"Kata Darimana Husein saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah, di Pangkalpinang, Jumat.

Ia mengatakan, pihaknya mendukung Pemprov Babel untuk meningkatkan DBH pada sektor pertambangan dan kedepan akan membahas permasalahan ini dengan stakeholder terkait.

"Disamling itu, masyarakat Babel harus mampu bertransformasi dari sektor pertambangan ke sektor pariwisata berbasis UMKM, mengingat tambang merupakan sumber daya yang bisa habis dan tidak bisa diperbarui," ujarnya.

Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah meminta DPD RI turut membantu untuk merevisi royalti penjualan timah terhadap Provinsi Babel, karena hal ini tidak sebanding dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang didapat dari sektor pertambangan timah yang sangat kecil, hanya tiga persen dari penjualan logam timah.

"Jika dilihat dari sisi royalti yang diberikan hanya tiga persen, maka tidak akan mampu memberikan daya dorong bagi percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," ujarnya.

Abdul Fatah menambahkan, untuk kesiapan transformasi dari pertambangan ke pariwisata, Pemprov Babel akan menghadirkan platform marketplace bagi produk usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Platform marketplace akan membantu UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Saat ini dunia semakin berkembang, harus ada dukungan digital kepada para pelaku UMKM supaya lebih mudah memasarkan produknya secara online," ujarnya.

Kunjungan kerja Anggota DPD RI Komisi IV, Darmansyah Husein dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas konstitusional untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah dan juga kehadirannya di awal tahun untuk memastikan postur APBD Babel bermanfaat bagi masyarakat.