Mentok, Babel (ANTARA) - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan sosialisasi terkait keamanan vaksin guna menyukseskan program vaksinasi serentak itu.
"Vaksin COVID-19 sudah diuji Badan Pengawasan Obat dan Makanan ( BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), kami berharap melalui sosialisasi yang kami berikan bisa meyakinkan masyarakat agar mau disuntik vaksin tersebut," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka Barat M. Putra Kusuma di Mentok, Jumat.
Ia mengatakan berbagai pola sosialisasi sudah dilakukan, baik melalui pertemuan langsung dengan masyarakat maupun melalui media peraga, seperti spanduk, baliho dan lainnya agar masyarakat semakin paham dan sadar pentingnya mendapatkan suntikan vaksin sebagai upaya bersama memutus mata rantai penularan virus sekaligus mengakhiri pandemi COVID-19.
"Sebagai salah satu upaya tim gabungan hari ini menggelar jalan santai dan olahraga bersama di kawasan perkantoran Pemkab Bangka Barat," ujarnya.
Kegiatan tersebut juga untuk menguatkan sinergi seluruh unsur Satgas COVID-19 di daerah itu, yang terdiri dari Satpol PP, Penanggulangan Bencana, TNI dan Polri, unsur maritim KSOP, KKP, dan BPTD, media massa, Dinas Kesehatan, RSBT Mentok dan anggota PMI Bangka Barat.
"Melalui kegiatan ini kami harapkan bisa membangun kebersamaan sekaligus meningkatkan sistem imun tubuh," ujarnya.
Kegiatan yang dilakukan juga melayani pengecekan kesehatan berupa tensi, berat badan, lingkar badan dan cek darah berupa kolesterol, asam urat dan kadar gula oleh para petugas Puskesmas Mentok.
Dalam kesempatan itu juga Direktur Utama Rumah Sakit Bakti Timah Mentok dr. Yovita Sari Metkono juga menyampaiakn pentingnya mengawal kesuksesan pelaksanaan program vaksin nasional.
"Tidak perlu khawatir karena sudah teruji dan sudah ada contoh dari para tenaga kesehatan yang disuntik vaksin pada gelombang pertama," kata dia.
Sementara, Kepala Puskesmas Mentok, Haryanto, mengatakan rencana pemberian vaksin setelah diberikan kepada para tenaga medis selanjutnya akan dilaksanakan pada 3 Maret 2021 kepada aparat pelayanan publik, yaitu kepada pegawai di kecamatan, instansi vertikal, TNI/Polri dan para ASN.
