Pemkab Bangka Barat tanam 5.000 pohon di lahan kritis Bukit Menumbing

Mentok, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama Pemprov Kepulauan Bangka Belitung melakukan penanaman 5.000 bibit tanaman keras di lahan kritis di kawasan Bukit Menumbing Mentok.

"Mulai kemarin sudah dilakukan penanamannya, sebanyak 4.000 bibit pohon jambu mete dan 1.000 bibit sengon di kawasan Tahura Bukit Menumbing sebelah barat dengan luas sekitar 7,4 hektare," kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Rozali di Mentok, Selasa.

Dia menjelaskan gerakan penghijauan di lokasi itu salah satu bentuk keseriusan pemerintah menjaga kelestarian lingkungan sekaligus dalam upaya pemanfaatan kawasan yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Menumbing.

Ia menjelaskan luas Tahura Bukit Menumbing sekitar 3.333 hektare dibagi menjadi enam blok, yaitu blok perlindungan seluas 835 hektare atau sekitar 25,5 persen, blok pemanfaatan seluas 348,7 hektare atau sekitar 10,5 persen, blok tradisional 1.075,2 hektare atau 32 persen, blok rehabilitasi dan reklamasi tambang seluas 981 hektare atau 29,5 persen, blok khusus untuk pemancar televisi dan operator seluler seluas 0,1 hektare, dan blok koleksi tumbuhan sembilan hektare atau 2,7 persen.

Menurut dia, terdapat tiga tantangan yang dihadapi Pemkab Bangka Barat dalam pengelolaan Tahura Bukit Menumbing, yaitu penambangan liar, pembalakan liar, dan pengembangan perkebunan tanpa izin yang perlu diatasi bersama guna menjaga hutan konservasi tersebut.

Untuk itu, kata Rozali, pengelolaan Tahura Menumbing perlu diperhatikan karena blok area rehabilitasi seluas kurang lebih 981 hektare merupakan bekas aktivitas tambang liar.

"Kami akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk bersama-sama menjaga agar berbagai aktivitas ilegal tidak terjadi lagi di kawasan tersebut," katanya.

Selain itu, kata dia, sosialisasi dan edukasi juga penting dilakukan agar masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di wilayah itu dan tidak melakukan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.

"Keterlibatan warga dalam pengawasan dan pengelolaan yang sesuai perencanaan dan aturan perlu terus didorong agar kelestarian wilayah itu tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.