Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah, meresmikan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber Provinsi Bangka Belitung, guna mengantisipasi kejahatan siber di daerah itu.
"Ini penting, karena Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik harus diiringi dengan peraturan dan teknologi yang mendukung," kata dia, usai meresmikan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber Provinsi Bangka Belitung, di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Selasa.
Ia mengatakan, saat ini kemampuan mengakses informasi menjadi esensial bagi organisasi komersial atau lembaga pemerintahan maupun individu yang tanpa disadari mengimplementasikan tetapi tidak diikuti dengan sistem keamanan.
"Ini yang jadi titik kewaspadaan bagi kita, maka kita jangan lupakan untuk menerapkan 3 hal penting yakni layanan kreatif, layanan proaktif, manajemen pelayanan kualitas," ujarnya.
Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Sandi dan Siber Negara, Yoseph Punguh, menjelaskan, situasi perkembangan saat ini maka betapa penting kehadiran Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber Provinsi Bangka Belitung demi menghadapi perkembangan teknologi.
"Pesan Bapak Presiden bahwa Indonesia harus siaga dalam kejahatan siber dan data itu lebih berharga lebminyak, Indonesia harus tanggap," katanya.
Ia mengatakan saat ini Badan Siber dan Sandi Negara mendeteksi lebih dari 495 juta serangan siber tahun lalu. Angka itu naik dua kali lipat dibandingkan jumlah serangan siber yang terjadi pada 2019.
"Peran Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber Provinsi Bangka Belitung sebagai penyediaan pemulihan dari insiden keamanan siber," katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sudarman, mengatakan, unit ini untuk membangun koordinasi kolaborasi, serta mengoperasikan untuk penanggulangan dan pemulihan siber sektor pemerintah.
"Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber Provinsi Bangka Belitung," katanya.
