Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada unit budi daya ikan serta menjaga mutu dan meningkatkan jaminan keamanan pangan produk perikanan Indonesia.
"Pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia memberikan dampak yang serius di berbagai segmentasi termasuk sektor kelautan dan perikanan," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu atau yang akrab disapa Tebe, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Tebe mengungkapkan bahwa KKP telah melakukan berbagai macam upaya untuk meringankan berbagai kalangan pemangku kepentingan sektor perikanan seperti menyalurkan berbagai macam program bantuan pemerintah guna meningkatkan efisiensi produksi dan menjamin rantai pasok berjalan optimal.
Berkaitan dengan tema sosialisasi yang dilakukan, Tebe mengimbau pelaku usaha perikanan budidaya agar tidak lengah dalam menjaga mutu dan keamanan produk perikanan budi daya.
Apalagi telah ditemukan sejumlah kasus kontaminasi terkait COVID-19 oleh otoritas Republik Rakyat China terhadap produk perikanan Indonesia yang diekspor ke negara tersebut.
Tebe menegaskan bahwa Indonesia menaruh perhatian penuh atas permasalahan ini mengingat China merupakan pasar ekspor utama Indonesia dari segi volume yang mencapai lebih dari 400.000 ton dan terbesar kedua setelah AS dari segi nilai.
Selain itu, ujar dia, pemeriksaan produk yang sangat ketat untuk masuk ke suatu negara juga berpotensi diikuti oleh negara-negara tujuan ekspor lainnya.
Untuk itu, perlu dilakukan langkah konkrit oleh pemerintah bersama-sama dengan seluruh stakeholder dalam upaya pengendalian penularan COVID-19, terutama bagi pekerja atau pelaku usaha perikanan budidaya," paparnya.
Ia menegaskan, penanganan produk dan penerapan protokol kesehatan harus diperhatikan dengan baik mulai dari hulu hingga ke hilir dalam satu proses yang berkesinambungan untuk melindungi seluruh pelaku usaha dari kemungkinan kontaminasi virus.
Tebe juga menjelaskan penerapan protokol kesehatan pada usaha perikanan budi daya yang disusun bersama dengan perwakilan dari pemangku kepentingan dan para pakar turut memperhatikan kondisi lingkungan budidaya sehingga dapat mudah untuk diimplementasikan oleh pelaku usaha budi daya tanpa mengesampingkan protokol kesehatan secara nasional.
Dalam kesempatan ini saya juga meminta dinas yang membidangi perikanan baik di provinsi, kabupaten atau kota untuk dapat menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan ini hingga level pembudi daya, serta terus melakukan pembinaan kepada para pembudi daya dengan harapan agar pembudi daya dapat terus sehat sehingga produksi lancar dan meningkat serta meminimalisir kontaminasi virus pada produk perikanan budi daya," ucap Tebe.
