Jakarta (Antara Babel) - Pertanyaan publik terkait siapa saja sosok yang menjadi Panitia Seleksi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, terjawab Kamis (21/5), ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan nama sembilan anggota Pansel tersebut yang semuanya wanita.
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi sekaligus menekankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi lembaga yang berwibawa.
"KPK harus menjadi lembaga negara yang berwibawa. Yang berperan dalam menjaga kewibawaan lembaga yang lain melalui pemerintahan yang bersih," kata Presiden saat mengumumkan nama-nama anggota Pansel di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis sebelum bertolak ke Jawa Timur.
Menurut Presiden selain berperan dalam menjaga kewibawaan lembaga lain melalui pemerintahan yang bersih, KPK juga menjadi bagian penting dari semangat reformasi.
"Saya menaruh harapan besar kepada Kepolisian, KPK dan Kejaksaan. Tiga lembaga ini harus bersih dan kuat, harus dipercaya masyarakat dan harus saling bersinergi," kata Kepala Negara.
Presiden juga menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.
"Saya ingin menekankan komitmen saya untuk pemberantasan korupsi. Semua berkepentingan untuk melawan korupsi. Ini kepentingan seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden Joko Widodo.
Ditambahkannya,"Indonesia bisa bangkit menjadi bangsa yang besar kalau kita bebas dari korupsi."
Pemerintah, kata Presiden, membentuk panitia seleksi komisioner KPK yang diisi oleh ahli hukum dan ahli ekonomi.
"Panitia harus berkompeten dan berintegritas," katanya.
Membangun Sistem
Latar belakang ekonomi, sosiolog, psikolog dan tentunya ahli hukum yang dimiliki oleh anggota panitia seleksi tersebut juga dinilai merupakan suatu keputusan menarik untuk mendapatkan sosok komisioner KPK yang memiliki kemampuan komprehensif.
"Pemilihan (anggota-red) Pansel didasarkan kompetensi," kata Presiden saat berbincang dengan wartawan di dalam pesawat yang tengah membawa rombongan Presiden pulang ke Jakarta dari kunjungan kerja di Makassar, Jumat (22/5) malam.
Presiden Joko Widodo menilai anggota panitia seleksi perlu memiliki keragaman latar belakang keahlian mengingat tugas mereka tidak mudah, ketika harus memilih calon-calon komisioner KPK yang nantinya akan menghadapi berbagai tantangan dalam pemberantasan korupsi.
"Ya memberantas korupsi memang dari berbagai hal termasuk ekonomi, kan juga korupsi terkait dengan uang," paparnya.
Kepala Negara menambahkan,"memberantas korupsi harus memiliki psikologi yang kuat, memberantas korupsi kan juga berhadapan dengan sikap makanya juga ada sosiolog. Memberantas korupsi juga harus mengembangkan sistem informasi teknologi makanya memerlukan ahli IT, seperti itu."
Presiden Joko Widodo mengatakan nama-nama yang masuk sebagai nominasi anggota Pansel KPK cukup banyak dan telah masuk sejak beberapa waktu lalu. Namun untuk memutuskan sembilan nama yang akhirnya menjadi anggota Pansel, Presiden mengatakan hal itu pikirkannya selama dua hari sebelum akhirnya diumumkan.
"Memang itu yang kemudian dipilih," katanya.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan ada 40 nama yang masuk ke dalam calon anggota panitia seleksi dan memerlukan waktu dua pekan untuk melihat latar belakang serta kemudian memilih siapa yang menjadi anggota panitia seleksi.
"Kita memilih berdasarkan kriteria-kriteria sebagaimana tadi yang sudah beliau sampaikan. Integritas, masalah kompetensi dan juga keberagaman keahlian beliau memilih dari banyak sekali dari yang diusulkan oleh berbagai pihak. Jadi kan banyak pihak yang sudah memberikan masukan, minggu lalu juga sudah saya sampaikan, daftarnya itu 40-an lebih. Jadi yang bisa dilakukan dari daftar-daftar itu beliau juga membaca profilnya dan kemudian panjang sekali prosesnya dalam dua minggu akhirnya memutuskan nama-nama tersebut," kata Pratikno kepada wartawan di Jakarta setelah pengumuman nama-nama anggota panitia seleksi.
Pansel KPK terdiri dari Destry Damayanti, M.Sc ekonom, dan Chief Economist Bank Mandiri sebagai ketua Pansel.
Dr. Enny Nurbaningsih, SH, ahli hukum, Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Prof. Dr Herkristuti Harkrisnowo,SH, LL.M, Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham.
Ir. Betti Alisjahbana, MBA, ahli Teknologi Informasi dan Ketua Majelis Wali Amanat ITB.
Dr Yenti Garnasih, SH, MH, ahli hukum Dosen Universitas Trisakti.
Supra Wimbarti, M.Ss, Ph.D, psikolog dan Dekan Universitas Psikologi UGM.
Natalia Subagyo, M.Sc, ahli tata kelola pemerintahan.
Dr. Diani Sadiawati, SH, LL.M, ahli hukum, Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan Bappenas.
Meuthia Ganie Rochman, Ph.D, sosilog, dosen FISIP Universitas Indonesia.
Presiden mengatakan akan bertemu dengan anggota Pansel KPK pada awal pekan depan atau Senin (25/5).
Apresiasi
Langkah Presiden Joko Widodo menetapkan sembilan anggota panitia seleksi dari berbagai latar belakang disiplin ilmu mendapat apresiasi berbagai kalangan.
"Saya melihat Pansel Pimpinan KPK saat ini kredibel, punya integritas serta multi pakar disiplin ilmu," kata pelaksana tugas (plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi melalui pesan singkat yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (21/5).
Alasannya karena Pimpinan KPK membutuhkan orang yang tidak sekadar paham hukum, tapi juga harus memahami manajemen dan teknologi.
"Selain itu yang saya lihat Pansel Pimpinan KPK yang terpilih ini tidak terafiliasi atau tidak punya hubungan dengan parpol tertentu," tambah Johan.
Menurut Johan, pemilihan pimpinan KPK saat ini krusial dalam menentukan nasib lembaga pemberantasan korupsi tersebut ke depan.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki mengatakan Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK yang seluruhnya perempuan dapat mengajukan pimpinan yang sehat untuk lembaga pemberantasan korupsi tersebut.
"Prinsip saya anak yang sehat, kuat, cerdas dan bermoral hanya bisa dilahirkan dan dibesarkan dari ibu dengan kualitas yang sama," kata Ruki melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis.
Komposisi tersebut menurut Ruki juga tidak ada hubungannya dengan kondisi KPK saat ini.
"Tidak ada hubungannya antara kondisi KPK sekarang ini dengan komposisi pansel KPK yang baru dibentuk, publik lebih tahu dan lebih dominan keinginannya," ungkap Ruki.
Sedangkan plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji berharap agar pansel dapat bekerja secara berintegrias.
"Mengingat penunjukan Pansel menjadi otoritas penuh dari pemerintah, maka saya menghormati nama-nama wanita yang dipilih dan diputuskan oleh pemerintah. Diharapkan Pansel akan bekerja secara terintegrasi, independen dari segala kepentingan apapun dan dengan tingkat akuntabalitas yang besar kepada publik," kata Indriyanto melalui pesan singkat.
Apresiasi juga datang dari publik yang dicerminkan dalam percakapan di jejaring sosial. Publik yang disebut netizen tersebut menilai positif keputusan Presiden.
PoliticaWave melakukan pemantauan tanggal 21 Mei 2015 atau berbarengan dengan timbulnya isu tersebut mencatat lonjakan percakapan hanya dalam kurun waktu 24 jam, mencapai 24.574 percakapan dan berasal dari 5.553 akun dengan jangkauan percakapan sebesar 66.551,013 serta jumlah pemberitaan di kanal pemberitaan online sebanyak 499 berita.
Reaksi publik akan hal tersebut yang terpantau di sosial media menunjukkan sentimen positif yang sangat besar. Sentimen positif mendominasi 93 persen percakapan dengan lebih dari 22.000 percakapan bertendensi positif. Hal utama dan yang paling banyak mendapat tanggapan positif adalah kesembilan anggota Pansel KPK yang semuanya wanita.
Meski demikian ada pula kritikan atas keputusan tersebut. Mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua mengkritik komposisi pansel pimpinan KPK tersebut.
"Bukan kurang proporsional, tapi tidak betul. Sebab, kalaupun semua anggota Pansel adalah laki-laki atau campuran laki-laki dan perempuan, maka hanya dua orang yang praktisi anti-korupi. Selebihnya adalah pakar secara teoritis," kata Abdullah.
Padahal, menurut Abdullah, sebagian besar pengamat mengatakan, semua teori-teori ekonmi dan politik di dunia tidak berlaku di Indonesia.
"Kekhawatiran saya, pimpinan KPK yang terpilih adalah mereka yang pakar tentang korupsi secara teori, bukan praktisi. Akibatnya, akan terjadi desintegrasi di antara komisioner dengan pegawai KPK," katanya.
Terlepas dari apresiasi dan kritikan, hasil kerja dari panita seleksi memang ditunggu oleh publik, karena bagaimana pun, masyarakat Indonesia menginginkan negara yang bersih dari praktik korupsi.
Rakyat yang merupakan pemilik negeri ini tak banyak yang diinginkan kecuali dapat hidup dengan sejahtera, aman dan tenteram yang bisa terwujud salah satunya melalui kerja pemerintah yang bebas dari korupsi.
Permintaan yang sederhana namun tak mudah memenuhinya.
