Makassar (Antara Babel) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan paket pimpinan yang beredar di area Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar merupakan bentuk demokrasi di Muhammadiyah.
"Hal itu merupakan dinamika sehat ada Paket A, B, C. Muhammadiyah jangan dikira tidak berdemokrasi. Hanya saja demokrasi (dalam muktamar) ini bermoral sesuai ajaran Islam," kata Din di Makassar, Rabu.
Menurut Ketum Majelis Ulama Indonesia ini, tersebarnya paket pimpinan di tengah muktamirin bukanlah sesuatu yang mengganggu. Alasannya, penyebaran paket itu merupakan hak berpendapat bagi semua pihak. Apresiasi terhadap hak berpendapat merupakan salah satu unsur dalam demokrasi.
Sejauh ini, kata Din, proses Muktamar Muhammadiyah ini berlangsung dengan tertib dan rapi karena sistem pemilihan pimpinan persyarikatan berwawasan kolektif-kolegial dan musyawarah untuk mufakat.
Dalam berdemokrasi akan wajar jika ada keinginan untuk memimpin suatu organisasi, kata Din. Keinginan menduduki suatu posisi merupakan keinginan wajar seorang individu sebagaimana pendapat dari filsuf Nietzsche, yaitu tentang "will to power" atau keinginan untuk berkuasa.
Akan tetapi, lanjut Din, keinginan menduduki jabatan tidak boleh dilakukan dengan ambisius.
"Jangan minta jabatan, jangan ambisius, tapi kalau dicalonkan jangan menolak. Justru di Muhammadiyah kalau semakin ambisius dia semakin tidak dipilih," kata dia.
Senada, Anggota Panitia Pemilih Muktamar Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan keambisiusan individu memimpin persyarikatan justru akan menjatuhkan dirinya sendiri.
"Di Muhammadiyah ini aneh. Justru yang kelihatan kasak-kusuk dan ambisius akan ditinggalkan," kata Saleh.
