Pemprov Babel siapkan sejumlah aksi percepatan penurunan kekerdilan

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan sejumlah aksi sebagai upaya percepatan penurunan jumlah kasus kekerdilan dengan menyesuaikan identifikasi dan pemetaan sesuai dengan lokasi masing-masing.

"Sebagai langkah awal kita sudah siapkan rencana aksi berdasarkan pemetaan yang dilakukan tim pelaksana percepatan, kami berharap pola ini bisa memudahkan pelaksanaan penanganan sesuai kebutuhan lapangan dan lebih tepat sasaran," kata Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah di Pangkalpinang, Rabu.

Menurut dia, penyebab kekerdilan paling besar dipengaruhi oleh kurangnya asupan gizi kronis pada anak, rendahnya cakupan akses air, dan sanitasi warga.

Namun, ada juga kasus ini terjadi karena rendahnya pendidikan orang tua, pola asuh yang salah, dan kurangnya tenaga kesehatan, terutama ahli gizi dalam pemantauan perkembangan balita.

"Ada beberapa penyebab kasus, jadi rencana aksi yang telah disusun ini berdasarkan identifikasi sehingga kegiatan aksi nantinya akan tepat sasaran dan tepat guna," katanya.

Rencana yang disusun juga menampung masukan dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Babel dan mempertimbangkan rencana aksi nasional sehingga nantinya bisa mencakup pendekatan intervensi gizi terpadu, pendekatan keluarga berisiko kekerdilan, serta pendekatan multi-sektor dan multi-pihak.

"Angka 'stunting' (kekerdilan) di Babel cenderung menurun dari tahun 2017-2019 dan berada di bawah angka nasional. Pada tahun 2019 sebesar 19,93 persen sedangkan angka nasional 27,70 persen, tetapi kita terus berupaya agar angka ini terus menurun hingga tidak ada lagi kasus 'stunting'," ujarnya.

Adapun fokus penanganan kekerdilan di Babel pada 2022 berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 mencakup seluruh kabupaten dan kota, dengan tingkat prevalensi provinsi sebesar 18,6 persen.

"Dengan tingkat 'stunting' tertinggi masih di Kabupaten Bangka Barat yakni sebesar 23,5 persen, kemudian Belitung Timur 22,6 persen, Bangka Tengah 20 persen, Bangka Selatan 19,4 persen, Bangka 17,5 persen, Kota Pangkalpinang 16,7 persen dan terendah Kabupaten Belitung sebesar 13,8 persen," kata Fatah.

Untuk itu, pihaknya meminta seluruh instansi terkait dan pemangku kepentingan lain memiliki kesamaan persepsi serta tujuan, sehingga berupaya bergerak aktif dalam melaksanakan kegiatan aksi dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Rencana aksi itu tidak bisa dilakukan oleh satu perangkat daerah saja, tetapi kolaborasi beberapa perangkat daerah serta pemangku kepentingan, mulai dari melakukan tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.