Presiden Jokowi bertemu mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa.

Pembicaraan keduanya terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia antara lain proses hilirisasi hingga rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara.

"Beliau (Tony Blair) banyak memberikan komentar kepada Presiden. Setelah presentasi kami yang berikan di kantor pada siang hari bahwa apa yang dibuat Indonesia betul-betul 'on the right track', dengan hilirisasi, dengan digitalisasi dengan pembangunan ibu kota baru," kata Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Tony Blair saat ini diketahui adalah Ketua Eksekutif dari Tony Blair Institute for Global Change yang juga aktif dalam B20 (Business 20) yang menjadi forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis Global.

Tahun ini Indonesia menduduki presidensi G20 sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah KTT G20 dengan tema "Recover Together, Recover Stronger".

"Pertemuan dengan Tony Blair bekas PM Inggris, beliau membantu pemerintah kita untuk mengkomunikasikan banyak hal karena beliau adalah utusan khusus pemerintah Inggris untuk Timur Tengah," ungkap Luhut.

Luhut juga yakin bahwa Tony Blair punya pandangan yang sama dengan arah pembangunan Indonesia.

"Juga ibu kota baru yang 'linked' dengan tadi 'Integrity Industrial Park di 'North Kalimantan', jadi saya pikir kita semua di jalur yang benar kita doakan saja agar semua berjalan sesuai dengan apa yang kita 'plan'," tambah Luhut.

Selain menemani pertemuan dengan Tony Blair, Luhut Binsar juga melaporkan hasil kunjungannya ke Pandjaitan ke Riyadh, Arab Saudi untuk bertemu dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman.

Menurut Luhut, Pangeran Muhammad bin Salman tertarik untuk bekerja sama dalam beberapa proyek, antara lain pembangunan ibu kota negara (IKN), suplai minyak mentah untuk petrokimia, hingga mangrove dan terumbu karang.

"Juga tadi mereka masuk dalam 'sovereign wealth fund' kita. Jadi PIF (The Public Investment Fund) mereka akan masuk di berbagai macam proyek. Nah tadi Presiden sudah memutuskan, tadi membentuk seperti 'task force' untuk itu," ungkap Luhut.