Pemkab Belitung pertahankan status internasional bandara HAS Hanandjoeddin

Belitung, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, siap mempertahankan status bandara HAS Hanandjoeddin agar tetap menjadi bandara internasional agar tidak turun kelas menjadi bandara domestik.

"Kami siap mempertahankan status bandara HAS Hanandjoeddin sebagai bandara Internasional tidak dicabut," kata Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie di Tanjung Pandan, Selasa.

Isyak menanggapi rencana Kementerian Perhubungan yang ingin melakukan evaluasi status sejumlah bandara Internasional di Indonesia, untuk diturunkan menjadi bandara domestik, termasuk bandara HAS Hanandjoeddin Belitung.

Ia pun optimistis pemerintah pusat akan mempertimbangkan kembali rencana pencabutan status bandara internasional HAS Hanandjoeddin atas pencapaian Belitung selama ini.

Menurut Isyak, Belitung telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 10 destinasi Bali baru, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Unesco Global Geopark (UGG).

"Atas apa yang telah kami capai dan menjadi kebutuhan kami, saya meyakini pemerintah pusat akan mempertahankan dan memberikan kesempatan kepada kami," ujarnya.

Bahkan beberapa waktu lalu, Belitung berhasil menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan Development Ministerial Meeting (DMM) G20 dan pada Desember nanti Belitung ditunjuk menjadi tuan rumah World Ocean Assessment (WOA) 2022.

"Kami membutuhkan akses yang memandai, kalau akses ditutup pencapaian kami untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat selama ini semakin lambat, sementara Presiden Jokowi menginginkan aksesibilitas dan pertumbuhan yang cepat," katanya.

Isyak menegaskan, atas pencapaian tersebut, seharusnya Belitung mendapatkan dukungan penuh, bukan penurunan status bandara HAS Hanandjoeddin menjadi bandara domestik.

"Harusnya keberhasilan penyelenggaraan DMM G20 kemarin terminal bandara kami yang dikasih anggaran untuk ditambah bagus, bukan malah statusnya dicabut, tapi saya percaya pemerintah pusat punya pertimbangan yang objektif," ujarnya.

Ia bahkan sudah mengirimkan surat kepada Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin agar membantu dan membicarakan persoalan ini kepada Kemenko Marves dan Kemenhub.

"Pj Gubernur Babel sudah menyanggupi dan akan bergerak, semoga Bapak Menteri Luhut dan Menhub bisa mendengar suara-suara masyarakat dan kebutuhan kami," katanya.