Pangkalpinang (Antara Babel) - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan peraturan gubernur untuk mengoptimalkan pengawasan lalu lintas ternak sebagai antisipasi masuknya berbagai penyakit ternak di daerah itu.
"Saat ini kita sudah membuat Rancangan Pergub Lalu Lintas Ternak dan akan disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk disahkan sebagai peraturan," kata Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Distanbunnak) Kepulauan Babel, Toni Batubara di Pangkalpinang, Jumat.
Ia menjelaskan, Pergub Lalu lintas Ternak ini sangat penting, mengingat kebutuhan ternak sapi, ayam dari luar provinsi yang cukup tinggi. Sekitar 90 persen sapi dan ayam masih didatangkan dari luar provinsi untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat.
Misalnya, menjelang Lebaran Idul Fitri puluhan ribu ekor ayam petelur tidak produksi masuk dari Palembang Sumatera Selatan ke Pulau Bangka.
"Sepintas ayam-ayam ini sehat, namun kita tidak mengetahui apakah seluruh ayam ini sehat atau ada terkena virus flu burung dan lainnya yang akan mengganggu perkembangan peternakan unggas di daerah ini," ujarnya.
Selama ini, kata dia, pengawasan lalu lintas ternak kurang optimal, karena koordinasi dan kerja sama petugas pengawas ternak di tingkat provinsi dengan kabupaten/kota dan instansi lainnya masih kurang.
"Selama ini petugas masih jalan sendiri-sendiri sesuai kebijakan pemerintah kabupaten/kota itu," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, diharapkan awal tahun nanti Pergub Lalu Lintas Ternak sudah terbit dan diberlakukan, sehingga pengawasan lalu lintas ternak lebih optimal, karena adanya sinergitas petugas pengawas dalam mengawasi ternak masuk di daerah ini.
"Potensi masuknya berbagai virus penyakit ternak berbahaya ke daerah ini cukup tinggi, mengingat Babel merupakan wilayah kepulauan yang banyak memiliki pintu masuk," ujarnya.
Babel Butuh Pergub Awasi Lalu Lintas Ternak
Sabtu, 12 Desember 2015 0:06 WIB
Saat ini kita sudah membuat Rancangan Pergub Lalu Lintas Ternak dan akan disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk disahkan sebagai peraturan.