Sungailiat (ANTARA) - Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, R Tati Reaningsih mendorong pemerintah desa berpihak kepada perempuan melalui perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Hal itu disampaikan di Sungailiat, Kamis saat kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tingkat Desa se Kabupaten Bangka Tahun 2022.
Selain berpihak pada perempuan dalam PPRG, pemerintah desa hendaknya juga berpihak anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok marjinal lainnya.
"Keberpihakan pemerintah desa dalam perencanaan penganggaran melalui dana desa diperlukan dalam rencana kerja pemerintah untuk mencapai target Sustainable Deveopment Goals (SDGs) Desa maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)," jelas dia.
Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Pembangunan, Restunemi mengatakan melalui bimtek ini diharapkan ada perencanaan mengenai PPRG di tingkat desa yang ada di Kabupaten Bangka.
"Masalah kesetaraan gender saat ini masih menjadi persoalan yang harus dikuatkan sehingga pengarusutamaan gender ini bisa tercapai," kata Restunemi.
Pengarusutamaan gender saat ini masih menjadi salah satu sasaran pembangunan pemerintah sesuai Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang mengamanatkan bagi semua kementerian negara dan lembaga pemerintah tingkat pusat hingga daerah bahkan desa untuk memberikan alokasi untuk gender saat penyusunan program pembangunan.
"Kita harapkan para sekdes dan bagian perencanaan desa bisa menguasai perencanaan pengarusutamaan gender ini, karena desa saat ini memiliki dana ADD yang cukup besar sekali," kata dia.
Bimtek Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tingkat Desa se Kabupaten Bangka Tahun 2022 diikuti 62 orang dari para sekretaris desa (Sekdes), pejabat OPD dan camat serta lurah.
